Jelang Penetapan Kursi Parpol/Calon Terpilih Anggota DPRD, KPU Pas ang Kuda-Kuda

SEHARI menjelang Penetapan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD, KPU Kabupaten Sumedang, Jabar, telah memasang kuda-kuda, Jumat (15/5). Bahkan, Polres Sumedang telah menyiapkan pula 190 anggota PAM Pilpres 2009.

Seperti lazimnya yang dilaksanakan KPU Sumedang, dalam menghadapi agenda penting senantiasa dipersiakan segala sesuatunya sehingga kesemuanya menjadi matang. Bukan hanya materi kegiatan, melainkan hingga antisipasi berbagai kemungkinan seperti kemungkinan timbulnya aksi demo.

Asep Kurnia, Ketua KPU Sumedang menjelaskan, bahwa agenda Penetapan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD Sumedang, merupakan agenda penting dalam proses Pemilu Legislatif, yang kemungkinan bisa menimbulkan reaksi.

"Itulah sebabnya, kita menggelar pertemuan pra Penetapan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Aggota DPRD, agar pada saatnya (Sabtu, 16/5) bisa berjalan mulus," kata Asep Kurnia.

Sementara itu, Wakapolres Sumedang Kompol Hj Yenni SS, menegaskan bahwa jajarannya telah disiapkan secara penuh guna pengamanan egenda Penetapan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD,

Hingga saat ini, kata Yenni, pihaknya belum menerima informasi kemungkinan adanya demonstrasi ke KPU Sumedang. "Kalaupun ada kita sudah mempersiapkannya di lapangan," tegasnya.

Sebanyalk 190 personel Polres Sumedang, telah disiapkan untuk pengamanan terbuka maupun tertutup. "Dan kita telah menyusun strategi disesuaikan dengan setting rapat pleno yang telah ditetapkan KPU," paparnya.***

Rakor TKPKD Sekda Sumedang Kecewa banyak Anggota Absen

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Sumedang.Atje Arifin Abdullah tampak kecewa. Pasalnya, tak sedikit pejabat eselon 2 maupun eselon 3 yang termasuk anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), ternyata tak hadir dalam rapat koordinasi di Aula Pemkab, Kamis (7/5).

Kekecewaan Sekda Atje ini cukup beralasan, karena dalam forum rakor tersebut, justru menjadi ajang urun rembug dalam membangun komitmen dalam upaya penanggulangan masyarakat miskin.

Dijelaskan, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan data terdapat sebanyak 86.000 RTM atau 200.000 jiwa lebih. "Disini mestinya kita merumuskan mau kita apakan mereka yang 200.000 jiwa ini. Sayangnya, banyak angggota yang tidak hadir, padahal pertemuan ini sangat penting," tandas Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini.

Dikatakan, ke-135 anggota TKPKD yang dikukuhkan lewat Perbup nomor 34/2009 ini, memiliki tugas penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni meningkatkan status kesehatan Ibu dan Anak, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin.

Seperti diketahui, PKH adalah program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk melaksanakan kewajibannya.

Sementara peserta PKH, lanjut Atje, adalah Ibu Rumah Tangga dari keluarga yang terpilih melalui mekanisme pemilihan oleh BPS (Biro Pusat Statistik), yakni Ibu Hamil/Nifas, memiliki bayi s.d. usia 6 tahun dan anak usia sekolah s.d usia 18 tahun.

Sedangkan hak-hak peserta PKH yaitu menerima bantuan uang tunai; menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes dll.; dan menerima pelayanan pendidikan bagi anaknya usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Adapun besaran bantuan yang akan diberikan, yakni tergantung dari kondisi masing-masing keluarga, jumlah bantuan akan berubah sewaktu-waktu. Kisaran bantuan dari Rp 600.000 - Rp 2.200.000.

Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap Rp 200.000; bantuan pendidikan SD/MI Rp 400.000; pendidikan SMP/MTs Rp 800.000; dan bantuankesehatan untuk ibu hamil/nifas, bayi atau Balita sebesar Rp 800.000. Bantuan ini akan dibayarkan 4 kali dalam satu tahun melalui Kantor Pos.***

Menyusul Kasus Kematian Diduga OD DMP Dinkes undang Apotek/Toko Ob at

KEMATIAN demi kematian terus berlanjut di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang diduga akibat over dosis (OD) meminum campuran obat batuk Dexthropmethorpan (DMP). Hingga Selasa (14/4), korban meninggal telah mencapai enam orang, dari gejala fisik diduga akibat keracunan intoxidasi.

Kenyataan ini menimbulkan keprihatian jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumedang. Karenanya, guna menanggulanginya, pihk Dinkes selain menyebarkan surat edaran kepada apotek atau toko obat, juga akan mengundang pengelola apotek dan toko obat, Selasa (28/4) mendatang.

"Memang kita masih menduga bahwa kematian generasi muda bahkan pelajar ini, disebabkan meminum secara berlebihan obat batuk Dexthropmethorpan (DMP). Tetapi dari hasil pemeriksaan di rumah sakit mengarah kesana," kata drg H Agus Rasjidi, Kepala Dinkes Sumedang, Selasa.

Dijelaskan, keberadaan obat batuk Dexthropmethorpan (DMP) ini sebenarnya tidak dapat disalahkan, karena obat ini bukan termasuk daftar "G" atau terlarang diperjualbelikan.

"Obat ini dijual bebas koq di apotek maupun di toko-toko obat. Saya setuju dengan pendapat bahwa DMP ini merupakan pelarian setelah mereka yang suka minum-minuman keras sulit mendapatkan miras," ungkapnya.

Itulah sebabnya, guna menekan bertambahnya lagi korban jiwa, Dinkes telah mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 442/0844/Dinkes/IV/2009 tertanggal 6 April 2009 tentang imbauan pengendalian penjualan obat Dexthropmethorpan (DMP) 1,5 mmg sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Bukan hanya itu, pihaknya akan mengundang pengelola apotek dan toko obat di Sumedang, untuk urun rembug dalam upaya pengendalian penjualan DMP ini.

"Kalau sampai kita larang peredarannya di Sumedang, ini jelas kita akan dipersalahkan, sebab obat ini tidak berbahaya jika diminum sesuai dosis. Yang terpenting, pengendalian dari semua pihak terutama pada pembelian partai besar-besaran, ini patut dicurigai," tegasnya.

Yang tak kalah pentingnya lagi, lanjut Kepala Dinkes ini, adalah pengawasan dari masyarakat dan keluarga agar anak-anak terhindar dari pergaulan bebas.***

Lagi, Diduga Over Dosis DMP Dua Pelajar Meninggal Dunia

LAGI, setelah pekan kemarin empat orang meninggal, kini menyusul dua orang pelajar salah satu SMK di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, meninggal dunia diduga akibat over dosis (OD) setelah menenggak minuman keras dan obat-obatan, Selasa (14/4) pagi. Celakanya, salah satu dari korban yakni seorang remaja putri.
Siswa laki-laki AAS, ditemukan neneknya di kediamannya, di wilayah Kecamatan Tanjungkerta, Selasa subuh. Korban meningga diduga akibat meminum obat batuk Dexthropmethorpan (DMP) untuk tujuan mabuk-mabukan dan "fly".
Seorang lagi, pelajar berinitial Td, meninggal dunia dalam perjalanan ke RSU Sumedang, Selasa pagi. Hingga kini korban meninggal diduga setelah minum secara over dosis berjumlah enam orang.
Direktur RSUD Sumedang dr H Hilman Taufik saat ditemui, membenarkan bahwa Selasa pagi ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah menerima pasien penduduk Desa Paku Alam, Darmaraja.

Namun, kata Hilman, karena kondisi pasien sudah meninggal dunia saat tiba ke IGD itu sudah meninggal, pihaknya tidak bisa memastikan apa pasien itu korban OD.
"Hanya dari gejala fisik bisa kita menemukan OD atau bukan, tetapi itupun saat korban masih hidup. Sedangkan soal visum hasil pemeriksaan saya tidak bisa menjelaskan kecuali jika dimintai polisi," jawab Hilman.

Menurut Hilman, obat batuk jenis Dexthropmethorpan (DMP) sebenarnya bukan jenis obat dilarang, melainkan obat yang dijual bebas di toko obat.

Obat DMP ini jika diminum sesuai dosis tidak membahayakan dan merupakan obat batuk biasa. "Persoalannya adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Diperkirakan, di saat minuman keras atau obat-obatan terlarang sulit didapat dan harganya mahal, maka pelariannya ke DMP yang banyak beredar dan harganya murah," jelas.
Sementara itu, Kepala Desa Paku Alam Yuyud, saat dihubungi di tempat terpisah, menjelaskan di desanya ada seorang remaja putri meninggal yang diduga OD. "Memang benar ada kejadian itu dan diduga OD, namun saya tidak tahu persis apa benar dia menenggak minuman keras atau makan obat-obat terlarang," jelas Yuyud. Diperoleh keterangan, gadis ini menenggak miras atau obat-obatan di tempat kosnya di Sumedang. Guru dari sekolah yang bersangkutan ketika dihubungi membenarkan bahwa ada dua kematian siswanya yang diisukan karena OD minuman keras atau obat-obatan.

Kedua kasus kematian siswa yang diduga karena OD ini, hingga kini tampaknya belum ada pihak-pihak yang melaporkan ke kepolisian setempat.***

RS Pakuwon Layani Askes Sosial dan Buka Medical Check up

INILAH terobosan baru RS Pakuwon Sumedang, Jawa Barat. Sejak 1 April 2009, peserta Askes Sosial bisa mendapat pelayanan Askes rawat jalan tingkat lanjutan dengan hanya biaya Rp 23.000, dan pemeriksaan dilakukan dokter spesialis.

"Ini merupakan terobosan baru kita dan hasil kerjasama dengan PT Askes (Persero). Jadi, bagi peserta Askes Sosial, jika memerlukan pelayanan kesehatan silahkan datang ke Pakuwon," kata dr H Noerony Hidayat, Direktur RS Pakuwon, Senin (13/4).

Dijelaskan, kebijakan tersebut diambil dalam upaya mempermudah dan memperingan beban bagi peserta Askes yang memerlukan pelayanan kesehatan. "Insya Allah, sekalipun Pakuwon adalah rumah sakit swasta, kita harus tetap berupaya agar bisa dijangkau masyarakat dan pelayanan Askes tetap kita prioritaskan," katanya.

Adapun pemeriksaan bagi peserta Askes Sosial, dilaksanakan oleh dokter spesialis di antaranya dr H Muh Afandi dan dr. Bambang Haribowo (Spesialis Penyakit Dalam).

dr H Yuyu Suparman dan dr Iwan Sumeru (Spesialis Bedah); dr Meru Prabowo (Spesialis Anastesi); dr H Yordian Yahya (Spesialis Syaraf); dr I G A G Lokantara (Spesialis THT).

dr H Soesanto, dr H Oma Rosmayudi dan dr Endah WR (Spesialis Anak); dr Isfihany ZH (Spesialis Kandungan dan Kebidanan); dr Alfrida Buyang (Spesialis Radiologi); dan Dr dr Hj Noormartany (Spesialis Patologi Klinik).

Untuk informasi bisa menghubungi RS Pakuwon Jl Dewi Sartikan Nomor 17 telp. (0261) 210034, 210931 atau melalui HP nomor: 0819 1001 1101.

Di bagian lain disebutkan, RS Pakuwon juga telah membuka "Pakuwon Diagnostic Center" (Medical Check up) sebagai unit pelayanan yang melayani General Medial Check up (GMC).

Dikatakan, GMC ini adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang akan bermanfaat guna mendeteksi penyakit lebih dini, mencegah dan mengatasi penyakit secepat mungkin.

"Dan bisa menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, agar tidak bertambah parah termasuk memantau pengobatan," kata dr Noerony.

Dalam pelayanan GMC ini telah dibagi menjadi enam paket yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, yakni Paket A seharga Rp 99.000; Paket B Rp 99.000; Paket C Rp 199.000; Paket D Rp 299.000; Paket E Rp 399.000; dan Paket F Rp 499.000.

Menurut dia, banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan melakukan GMC ini, di antaranya tubuh bugar dan produktivitas meningkat dan bila ditemukan kelainan tetapi diagnotis belum tegak, diperlukan pemeriksaan laboratorium tambahan.

"Bila tidak melakukan GMC, jelas kelainan yang ada tak dapat diketahui secara dini. Nah pada saat muncul keluhan, penyakit telah mencapai tahap lanjut, akibatnya pengobatan sulit dan biaya lebih tinggi," tambah Direktur RS Pakuwon ini.***

Monitoring Terakhr Logistik Pemilu 2009 di Kabupaten Sumedang

KPU Monitoring Persiapan dan Kesiapan Logistik Terakhir

Bupati Sumedang H Don Murdono, Muspida dan KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (8/4) menggelar monitoring kesiapan logistik terakhir untuk Pemilu Legislatif, Kamis (9/4) besok.

Dalam pelaksanaan monitring ini, dibagi beberapa daerah pemilihan (DP). Bupati Don, misalnya, melaksanakan pengecekan ke DP I (Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung).

Pembagian tugas monitoring inipun diberlakukan KPU, di antaranya Hersa Sentosa, Anggota KPU didampingi Kasubag Umum Kirna Al Nana S, memonitor DP IV (Kecamatan Situraja, Darmaraja, Cibugel, Wado, dan Jatnunggal).

Sementara Nina Yuningsih da Usman Ruhiat, Anggota KPU memonitor DP 6 (Kecamatan Cimalaka, Cisarua; Tanjungkerta; Tanjungmedar; Buahdua; dan Surian).

Hingga pukul 10.00 WIB, permasalahan sampul surat suara yang semestinya dikirim KPU Jawa Barat, ternyata masih belum terdapat informasi.

"Semua logistik pokok sebenarnya sudah tuntas, tinggal sampul saja. Kita akan berusaha mengejar KPU Jabar, kalaupun datang nanti malam kita mau tak mau harus disitribusikan ke 26 PPK," kata Kirna Al Nana.***

Formulir C2 dan Sampul, Sumedang masih Tunggu kiriman KPU Jabar

TIGA hari menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009, dilarang melakukan penambahan pemilih. Kebijakan ini diterapkan karena jika terjadi penambahan akan berpengaruh terhadap jumlah surat suara yang sudah tersedia.

Penegasan tersebut dilontarkan Asep Kurnia, Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam ekspose KPU tentang kesiapan penyelengaraan Pemilu Angota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Aula KPU, Selasa (7/4).

Menurut Asep, pada saat ini penambahan pemilih tidak memungkinkan. Karenanya, KPU dan jajarannya hingga KPPS berhak menolak penambahan pemilih ini.

"Masalahnya, jika satu orang diakomodir, maka akan berdatangan pemilih baru. Itulah sebabnya, kita bisa menolak, karena jumlah surat suara sudah dibatasi termasuk cadangannya," tegas Asep.

Berbicara tentang kesiapan logistik, Asep berulang menegaskan secara prinsip semua kebutuhan logistik sudah sudah rampung, kecuali sampul surat.

Sampul surat, hingga pada saat ini belum dikirim KPU Jawa Barat. Apabila hingga 'H' min 1 ternyata belum dikirim juga, maka KPU bisa mengambil langkah lain untuk menyediakan sampul sesuai kebutuhan.

Demikian pula formulir C2 yang semestinya segera didistribusikan KPU Jawa Barat, ternyata hingga kini belum juga tiba. "Kita akan berusaha agar 'H' min satu semuanya harus sudah siap kita distribusikan ke PPK," tandasnya.***

Pemkab Sumedang buka Bursa Calon Dirut PD BPR

KHABAR gembira bagi Anda yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan BUMD khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, bersiap-siaplah mendaftar menjadi Direktur PD BPR Sumedang.

Soalnya, dalam waktu dekat Pemkab Sumedang selaku pemilik akan membuka bursa calon Direktur PDAM pasca pemberhentian mantan Direktur PDAM Manu Adi Santosa baru-baru ini.

Sekda Sumedang Atje Arifin Abdullah, ketika ditemui, Selasa (7/4), membenarkan bahwa rekruitmen calon Direktur PDAM akan segera dibuka dan saat ini masih dalam proses persiapan.

"Nanti kita akan umumkan kepada publik. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan calon Direktur yang memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola PDAM ini," paparnya.***

Masa Tenang Pemilu 2009 di Sumedang diwarnai H ujan

MASA tenang, Selasa (7/4) pagi menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (9/4) lusa hujan turun. Tampaknya kondisi ini membuat suasana keamananan cukup kondusif.

Sementara di Pemkab Sumedang, Bupati H Don Murdono yang diwakili Sekda Atje Arifin Abdullah, menggelar Rakor Persiapan Pemilu 2009 yang diikuti seluruh jajaran Satpol PP.

"Mudah-mudahan saja kondisi seperti ini bisa tetap dijaga hingga berakhirnya Pemilu Legislatif hari Kamis nanti,"

kata Sekda Sumedang.***

Kampanye membawa Anak: Pelanggaran UU diseret ke PN

JANGAN coba-coba kampanye membawa anak kecil dalam kampenye Pemilu 2009. Lihat saja, satu kasus kini telah dibuatkan berita acara dan segera ditindaklanjuti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ke Polres Sumedang.

Kampanye membawa serta anak kecil ini merupakan tindakan pelanggaran UU nomor 10/2008 Pasal 271 (84).

Tak heran, temuan Panwascam di salah satu Daerah Pemilihan (Dapil) di Sumedang ini, segera ditindaklanjuti ke kepolisian.

"Hari inipun akan kami laporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Kasus ini merupakan salah satu temuan terakhir yang kami proses," kata Ny Sri Mira Iriani, Ketua Panwaslu Sumedang, Sabtu (21/3).

Menurut Sri, sebelumnya Panwaslu sudah menemukan temuan dan sudah berproses hingga ke tingkan peradilan. Kasus yang sudah d tangan pengadilan, yaitu kasus kampanye caleg di dalam mesjid.

"Hari Senin (23/3) sudah memasuki persidangan ke dua di Pengadilan Negeri Sumedang," kata Ny Sri, seraya menyebutkan kasus ini melibatkan salah seorang calon legislatif DPRD Kabupaten Sumedang dari Partai Demokrat.

Di bagian lain disebutkan, pihaknya menemukan kasus beredarnya selebaran di salah satu kecamatan yang mengatasnamakan seluruh partai politik peserta Pemilu 2009 bahkan mengatasnamakan KPU. Dalam selebaran ini terdapat tudingan kepada salah seorang caleg DPR-RI melakukan korupsi.

"Memang kami menerima temuan ini, tetapi karena tidak jelas pelapor maupun terlapor, kami tidak bisa menindaklajutinya. Dan, kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan," kata Ketua Panwaslu Sumedang ini.***