Pansus LPP hadirkan Pejabat BPMPD Soroti DADU TA 2009 juga TA 2010

ALOKASI Dana Desa (ADD) menjadi salah satu bahasan menarik dari pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang LPP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD 2009. Pada pertemuan Senin (12/7), Pansus menghadirkan pejabat BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Sumedang, Jawa barat, Forum Camat dan perwakilan Kepala Desa.
Agenda Pansus LPP yang dipimpin Atang Setiawan (ketua) didampingi Nurdin Zaen (Sekretaris) tersebut, berlangsung cukup alot. Salah satu materi bahasan yang cukup menarik yakni soal ADD yang dilaksanakan pada TA 2009, juga menyerempet ke TA 2010 sekarang.
Tentu saja, H Otong Yusuf Hermawan, Kepala BPMPD didampingi Forum Camat dan para Kepala Desa ini, dibuat sibuk menjawab pertanyaan kritis dari Anggota Pansus. Bahkan, Uwa panggilan akrab H Ending Ahmad Sajidin ini, tak henti-hentinya mencecar dengan sejumlah pertanyaan.
Hanya saja, Uwa kerap mengingatkan bahwa LPP ini tidak untuk menjatuhkan, melainkan jika ditemukan persoalan atau kendala dalam realisasi ADD misalnya, untuk diramu solusinya agar tidak terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya.
Sesuai keterangan HOY Hermawan, bahwa pada TA 2009 proses pencairan ADD (Dana Alokasi Desa Umum/DADU), cukup panjang sehingga masa pencairannya memakan waktu panjang, yakni tahap I TA 2009 pada bulan Mei dan tahap II bulan Oktober.
Sementara untuk TA 2010, terjadi pemangkasan birokrasi. Hanya saja, hingga kini baru Kecamatan Cimalaka yang telah berhasil mencairkan ADD 2010. Karena disamping pengajuan cepat juga memenuhi syarat adminsitrasi.
H Ending Ahmad Sajin yang juga Ketua Komisi A DPRD ini, menilai diperlukan perbaikan mekanisme pencairan Dana Perimbangan tadi. Pasalnya, apabila tidak dibenahi ADD tersebut tidak akan efektif dalam pelaksanaan di lapangan. “Ini merupakan kewenangan Pemda, kita paling bisa memberikan saran dan pendapat,” katanya.
Hanya saja, melihat kenyataan lambanya realisasi Dana Perimbangan, bahkan pada 2010 hingga Juli saat ini belum juga cair, Ua menilai dimungkinkan adanya Silpa (sisa lebih penggunan anggaran). Hal ini belum mendapat tanggapan dari pejabat BPMPD. ***

4forexearn.com.

Easy. Safe. No risk.