EndyNews

Pemberdayaan Masyarakat lewat Rajutan Sepatu ala SAMI Collection

2011-04-04T20:04:00.003+07:00

INILAH pola pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Hj Odah, Anggota DPRD Sumedang, Jawa Barat, dari Fraksi PPP. Berkat keuletan, keterampilan dan sanggup membangun kebersamaaan, maka dari sekedar rajutan benang ternyata hasilnya berupa sepatu, setapak demi setapak bisa diterima masyarakat luas.
Tak heran, hanya dari rajutan sepatunya yang diproduksi dalam wadah SAMI (Saung Mimitran) Collection, Odah telah mampu melatih sedikitnya 50 tenaga terutama ibu-ibu rumah tangga, menjadi SDM yang terampil dan bisa menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Ditemui di Saung Mimitran Collection di Dusun Nanggewer RT 04/RW 05 Desa Padasuka, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Senin (4/4), Hj Odah tengah mendampingi beberapa ibu rumah tangga yang tengah menggarap pesanan sepatu rajutannya yang beraneka ragam dan warna.
“Alhamdulillah pesanan terus mengalir baik dari Sumedang maupun luar daerah hingga luar negeri. Memang, penawaran cukup banyak cuma persoalannya kemampuan produksi kita masih terbatas, dikarenakan jumlah sumber daya manusia yang ada masih kurang,” katanya.
Odah menjelaskan, kegiatan usahanya ini berawal sejak dua tahun silam saat ia bertemu dengan Yunizar dan Ny Luciana, pasangan suami-istri yang memiliki kemampuan merajut dan pelatihan. Setelah saling mendalami, hingga kahirnya dibangun komitmen untuk mendirikan semacam lembaga pemberyaan ekonomi masyarakat.
Dalam lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kemudian diberi nama SAMI Collection ini, diputuskan untuk memproduksi sepatu tajutan dan makram (tas). “Usaha ini tidak sekaligus jadi, tetapi bertahap. Pada tahun pertama masih dalam tahap uji coba dan pada tahun kedua memasuki tahap pematangan sehingga dilakukan pelatihan-pelatihan,” paparnya.
Diakui, produk sepatu rajutan ini pada awalnya kurang menarik minat bagi ibu-ibu rumah tangga sebagai lahan usaha. Demikian pula dalam proses marketing, ternyata diperlukan keuletan dan kesabaran sehingga produk yang dihasilkannya bisa diterima masyarakat.
Khusus di SAMI Collection I (pusat) di Padasuka, Odah memberdayakan 10 tenaga terampil hasil binaannya dari kalangan ibu-ibu rumah tangga, yang secara ketat mendapat pengawasan ketat khususnya masalah kualitas produk dari Yunizar – Ny Luciana.
“Sejak awal tahun 2011 lalu, produk yang kita hasilkan diperkenalkan ke ibu-ibu Anggota DPRD Sumedang, Alhamdulillah mulai diterima. Ternyata, dari mulut ke mulut dan kita lakukan pula promo via internet, akhirnya mengalir pesanan-pesanan,” ungkap Odah.
Kewalahan mendapat aliran pesanan, akhirnya ia membuka pelatihan rajutan dan pembuatan makram di Rancakalong dan Cimalaka hingga terakhir ini SAMI Collection ini telah memiliki sekitar 50 tenaga terampil di tiga cabang.
Diakui, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, pihaknya terus meningkatkan kualitas produk maupun upaya inovasi gaya sepatu. Sementara bahan baku untuk sepatu rajutan maupun makram, diakui tidak kesulitan walaupun harganya terus melampung. “Untuk benang dan makram kita beli di Bandung dan untuk sol sepatu kita beli dari Cibaduyut,” tuturnya.
Meskipun kegiatan Hj Odah cukup sibuk di partai dan DPRD, ia terus memantapkan tekadnya untuk mengembangkan usaha rajutan melalui pemberdayaan masyarakat ini. Usahanya ini mendapat dukungan dari suami H Hadiat dan kedua putra-putrinya, Seka Desira dan Diky Ahmad Sidiq.
“Ini merupakan peluang besar bagi masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga dan pemuda yang memiliki minat berusaha di bidang rajutan baik sepatu maupun makram. Insya Allah, dengan tetap menjaga kualitas produk, usaha ini bisa meningkatan pendapatan masyarakat,” tambah Hj Odah.
Dalam SAMI Collection, diakui bukan usaha milik pribadi melainkan dibangun secara bersama-sama kelompok pengrajin untuk peningkatan kesejahteraan bersama pula. Tak heran, Odah kini sedang merintis pembuatan hak patent dan pembentukan koperasi, sehingga keberadaan usaha ini kian mantap.
Adapun harga sepatu rajutan hasil SAMI Collection berkisar Rp 50.000 – Rp 25.000. Bagi para peminat bisa menghubungi langsung ke SAMI Collection atau via Handphone 081 320251842. “Tergantung dari pesanan. Kita sudah buatkan katalog sehingga memperudah masyarakat untuk memilih produk,” katanya.***

HeartBeat Band Sang Peniru Grup Band Legendaris The Beatles Dari Sumedang Kini Bersiap-siap Tampil di Liverpool Inggris

2010-10-29T13:43:00.006+07:00

KABUPATEN Sumedang, Jawa Barat punya grup musik The Beatles? Jawabannya tentu saja “ya” meskipun hanya duplikat. Hanya saja, kendatipun hanya duplikat, tetapi Heartbeat pimpinan drg H Agus Seksarsyah Rasjidi, MKes, yang tak lain adalah Kepala Dinkes Sumedang ini, kini mulai diperhitungkan dan siap tampil di negeri asal kelahiran The Beatles, Livepool, Inggris, Juni 2011 mendatang.
Grup band peniru The Beatles, Heartbeat Band ini beberapa kali tampil di beberapa hotel ternama dan hebatnya mampu memanjakan penikmat lagu-lagu lawas milik grup legendaris The Beatles seperti dalam penampilan terakhir pada acara Maxbarens Beatles Nite di JBs Cafe and Bar , Hotel Hyatt Regency, Kota Bandung, Sabtu (23/10) malam lalu.
Yang membuat kagum para pecandu lagu-lagu The Beatles ini justru saat dikumandangkannya lagu-lagu psychedelic atau biasa disebut lagu dengan aransemen yang penuh dengan eksplorasi berbau eksperimental terhadap berbagai instrumen musik yang sangat jarang dibawakan band-band peniru The Beatles saat ini, khususnya di Indonesia.
Personel Grup Band HeartBeat dan Duplicat masing-masing drg Agus Seksarsyah Rasjidi, dr Yanuar Salman, Edwin Mustafa, Yuyus Ruslaiman, Ari Sundara, Yadi Cahyadi, Edwin Djakaria serta iringan kelompok Brass Section yang terdiri dari Apandi, Pupuh, Yanyan, Yadi, Ilham dan Sansan dari Grup Drumband Gita Swara Tandang milik Pemkab Sumedang.
Pada penampilan di JB's Cafe, Hotel Hyatt, Jalan Sumatera, Bandung, Sabtu lalu, mereka membawakan beberapa lagu psychedelic seperti Magical Mitery Tour yang menjadi lagu pembuka konser bertajuk The Beatles Nite' Road to Liverpool, Got To Get You In To My Life, Glass Onion, Penny Lane, With a Little Help From My Friend, Helllo Good Bye, Happieness is A Warm Gun dll.
Agus Seksarsyah Rasjidi, mengaku lagu-lagu jenis psychedelic ini memiliki tingkat kesulitan yang cukup tinggi sehingga jarang dibawakan grup band lain di Tanah Air. Namun demikian, lanjut Ka Dinkes ini, dengan personel kroyokan, kesulitan saat membawakann jenis psychedelic ini justru dirasakan sebagai tantangan,
“Yang pasti, sejak awal kami memang pengagum The Beatles dan saat mendirikan HeratBeat kami senantiasa membawakan lagu-lagu The Beatles. Pada akhirnya kami coba lagu-lagu yang sulit dan jarang dibawakan band lain, Alhamdulillah lancar-lancar saja,” kata Agus, Kamis (28/10).
Menurut mantan Ketua HAPMI Sumedang ini, keseringan tampil di beberapa acara terutama di Bandung, pada akhirnya dilirik Bandung Beatles Community, karena dinilai memiliki talenta kuat dan mampu menjadi peniru grup band legendaries The Beatles.
“Alhamdulillah, BBC yang dipimpin Pak Rahmanto Sudradjat akhirnya memutuskan HeratBeat terpilih sebagai Duta Indonesia ke Liverpool, Inggris bulan Juni tahun 2011 mendatang. Tentu saja kita harus tetap memeperispkan diri lebih matang,” katanya.***

RSUD Semedang Bangun Keterbukaan dan Pelayanan Prima Menuju ISO 9001-2008 Keluhan dan Saran Kirim SMS ke 081394241941

2010-10-29T13:30:00.005+07:00

DALAM upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat, RSUD Sumedang, Jawa Barat, yang terus berbenah diri guna mencapai ISSO 9001-2008 kini semakin membuka diri. Salah satu di antaranya yakni dengan membangun Instalasi Customer Service guna mewadahi semua stake holder yang memiliki saran atau keluhan melalui SMS (Short Massage Service) 081394241941.
Demikian dikemukakan dr H Hilman Taufik Ws, MKes, Direktur RSUD Sumedang kepada wartawan, Rabu (27/10) lalu. Dijelaskan pembangunan Instalasi Customer Service ini merupakan tindak lanjut dari UU nomor 25/2009, dan siap melayani segala bentuk saran, keluhan atau pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan rumah sakit.
“Kita sudah saatnya membuka diri, karena hal ini kami anggap sebagai salah satu upaya dalam membangun pelayanan rumah sakit yang sesuai dengan harapan masyarakat. Pokoknya, setiap keluhan, saran atau pengaduan akan kita tindak lanjuti,” tegas dr Hilman.
Menurut dia, RSUD Sumedang sebagai etalase pelayanan publik Pemkab Sumedang, penunjukkannya dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal pelayanan Medis Kementrian Dalam Negeri sebagai pengembangan Modul dan Model penerapan manajemen alternative pelayanan publik.
Adapun outputnya, lanjut Direktur RSUD Sumedang yang didampingi Wakil Direktur Agus Wahidin dan Kuasa Hukum Ny Cucu Gantina, SH (Kasi Pidun Kejari Sumedang), yakni peningkatan kualitas pelayanan public dengan difasilitasi bank Dunia. “Dan hasilnya akan dikembangkan ke seluruh rumah sakit di Indonesia,” paparnya.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan RSUD Sumedang yakni pembangunan bidang infrastruktur dan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Pada TA 2010 pembangunan infrastruktur meliputi peningakatan gedung Instalasi Rawat Jalan; gedung Instalasi Gawat Darurat; gedung PONEK; gedung Laboratorium; gedung Radiologi; dan penambahan jumlah tempat tidur di rawat inap.
Sedangkan pembangunan bidang SDM, lanjut HIlman, yakni menambah jumlah dokter Spesialis (Dalam, Anak, Saraf, dan Bedah Saraf); menyekolahkan dokter umum untuk mengikuti pendidikan Dokter Spesialis; mengikiutsertakan karyawan ke Work Shop di bidang pelayanan kesehatan; dan melaksanakan pelatihan-pelatihan keperawatan dan kebidanan.
Selain itu, telah direalisasikan penambahan alat-alat kedokteran yakni untuk pemeriksaan penunjang berupa CT Scan; USG 3 Dimensi yang selama ini hanya 1 Dimensi); pemeriksaan laboratorium (Kimia Klinik, Gas Analisa, Imunologi, dan Bank darah); dan penambahan 1 Unit Ambulance lengkap bantuan PT Askes senilai Rp 800-Rp 900 juta.***

Pendemo Kecewa tak Ketemu Bupati Don Murdono Ancam Aksi besar-besaran 22 Nopember 2010

2010-10-29T13:22:00.002+07:00

PULUHAN demonstran dari KSBI, PEPPSI, SBG PPBI, GMNI, PRP, PMII Unpad, STN PRM dan PRP yang yang tergabung dalam Aliansi Pekerja, Buruh dan Mahasiswa (APBMS) Sumedang, Jawa Barat, kecewa karena tak bisa bertemu dan berdialog dengan Bupati/Wakil Bupati Sumedang. Karenanya, setelah gagal bertemu dengan Kepala Daerah dalam aksi damai, Kamis (28/10), mereka mengancam akan menggelar aksi lebih besar pada 22 Nopember depan.
Aksi APBMS Sumedang yang mengambil momentum hari Sumpah Pemuda tersebut di antaranya mengusung isu pendidikan, gaji buruh dan pemerintahan ini, diawali dengan menggelar demo di kantor Dinas Sosial dan Tenaga Kera kemudian dilanjutkan ke DPRD, dan melalui perwakilan mereka diterima Komisi C, dan berakhir depan Gerbang Kantor Bupati Sumedang.
Usai penyampaian aspirasinya di depan anggota Komisi C yang diterima Bagus Noorrohmat didampingi Otong Dartum GN dan Jarkasih, Kabid Perlindungan Tenaga Kerja pada Dinsos dan Tenaga Kerja Sumedang, mereka akan menagih janji DPRD yang telah menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti segala uneg-uneg para demonstran ini pada 22 Nopember mendatang.
Belum puas beraksi di depan kantor Dinsos dan DPRD, mereka bergerak menuju Kantor Bupati Sumedang dengan tetap mendapat pengawalan puluhan anggota Polres Sumedang. Seperti biasa, aksi mereka dihadang petugas Satpol PP yang telah lebih dulu menutup pintu gerbang rapat-rapat.
Kecuali itu, beberapa perwakilan diperboleh masuk ke kantor Pemda, yang diterima Staf Ahli dr H Tjetjep TE Darma Adi. Melihat yang hadir hanya Staf Ahli mereka pun menolak karena yang diinginkan adalah bertemu dan berdialog dengan Bupati H Don Murdono atau Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah.
Kenyataan tersebut membuahkan kekecewaan para pendemo, sehingga sebelum meninggalkan Kantor Bupati mereka mengancam akan datang lagi dengan jumlah yang lebih banyak lagi, dan mereka menuntut untuk diterima langsung Bupati Don Murdono.
Dalam aksisnya yang sebenarnya ditujukan ke pusat, yakni APBMS ini menyatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan SBY-Budiono merupakan rezim Neolib dan telah gagal mensejahterakan rakyat. Karenanya, mereka menyerukan untuk kembali bersatu untuk menghancurkan segala tindakan penjajahan gaya baru.
Adapun tuntutan APBMS ini yakni di bidang pendidikan, mereka menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan dan pelaksanaan pendidikan gratis. Di bidang pertanian, dituntut pelaksanaan reforma Agraria dengan pelaksanaan UUPA no 5/1960; dan tanah untuk tani penggarap; serta menolak kenaikan harga pupuk pada tahun 2011.
Di bidang pertanian, mereka menolak upah murah; berikan upah yang layak sesuai hasil survey APBMS; hapus system kerja kontrak dan outsourching; dan tolak revisi UU ketenagakerjaan; seta tolak pemberangusan serikat/union busting dan naikan UMK 50 persen.
Tuntutan terakhir dari KSBI, PEPPSI, SBG PPBI, GMNI, PRP, PMII Unpad, STN PRM dan PRP yang yang tergabung dalam Aliansi Pekerja, Buruh dan Mahasiswa (APBMS) Sumedang tersebut, yakni berupa ancaman SBY-Budiono mundur atau dipaksa mundur jika tak mampu mensejahterakan rakyat.***

Sumedang dalam Masa Transisi & Kekayaan Potensi Bisnis Tersedia Tujuh “Tol Gate” siap “Dijual” kepada Investor

2010-10-10T13:29:00.003+07:00

JIKA Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah hendak “menjual” Sumedang, tampak cukup beralasan. Pasalnya, jika sedikit saja berpaling setelah Jalan Tol Cisumdawu maupun Proyek Waduk Jatigede terbangun , maka Kota Tahu ini dipastikan akan menjadi kota yang mati.
Akibatnya, Pemkab maupun masyarakat Sumedang di Jawa Barat ini hanya akan menjadi penonton tanpa bisa menikmati perkembangan pembangunan di daerahnya sendiri. Tak heran, bila Opik – panggilan Wakil Bupati Sumedang – segera memasang kuda-kuda guna menghadapi dampak pembangunan tersebut.
Wabup Opik didampingi Kepala BPMPP H Ramdan R Dedy dan Kabag Humas Setda Tono Martono Setiawan kepada wartawan belum lama ini, mengakui pihaknya cukup tertantang dalam menghadapi masa transisi yakni menjelang usainya pembangunan Jalan Tol Cisumdawu maupun Proyek Waduk Jatigede.
Menurut Opik, segenap jajaran pemerintahan daerah maupun masyarakat tak seyogyanya tak tinggal diam dalam menghadapi masa transisi tersebut. Karenanya, saat inilah dinilai menjadi waktu yang tepat untuk segera beraksi dengan cara “menjual” Sumedang melalui kehadiran para investor.
“Kalau kita berdiam diri tak melakukan apa yang seharusnya dilakukan dalam menghadapi masa transisi ini, jangan harap masyarakat Sumedang bisa menikmati hasil pembangunan. Bahkan sebaliknya, kita semua hanya akan menjadi penonton dan keinginan memajukan Sumedang hanya akan menjadi impian belaka,” kata Opik.
Itulah sebabnya, Bupati Sumedang H Don Murdono bersama Wabup Taufiq Gunawansyah dan jajaran Pemkab Sumedang, kini telah menyiapkan konsep pembangunan untuk segera diimplementasikan. Salah satunya adalah bidang investasi yang bermuara pada kemajuan dunia kepariwisataan.
“Konsep sudah kita siapkan, dan konsep ini harus segera dilaksanakan saat ini juga. Persoalannya, kita memerlukan promosi yang gencar untuk ‘menjual’ Sumedang kepada para investor dan menarik wisatawan ke pusat-pusat pariwisata yang kita miliki,” tandasnya.
Peluang Investasi
Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah menjelaskan, belanja pembangunan dengan hanya mengandalkan APBD setiap tahunnya dinilai sangat minim rata-rata sekitar 12 persen. Namun pihaknya optimis jika peluang investasi yang dimiliki Sumedang “dijual” kepada investor, pembangunan bisa berjalan dan kesejahteraan masyarakat bisa meningkat.
Prospek investasi seiring dengan rencana pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dan pembangunan Proyek Waduk Jatigede yang akan tuntas pada 2012 mendatang, dibagi ke dalam beberapa “Tol Gate” dan diyakini merupakan zona investasi yang sangat prospektif.
Opik menyebutkan, “Tol Gate” Cileunyi/Jatinangor; “Tol Gate” Tanjungsari/Rancakalong; “Tol Gate” Sumedang Kota; “Tol Gate” Cimalaka; “Tol Gate” Legok; “Tol Gate” Ujungjaya; dan “Tol Gate” Kawasan Jatigede.
Adapun sasaran pokok investasi yakni bidang industri yang bisa mendorong pembangunan bidang kepariwisataan sebagai target tumbuhnya investasi di daerah. “Nah, yang kita perlukan sekarang ini adalah upaya ‘menjual’ peluang investasi ini ke dunia luar melalui promosi yang gencar,” tegas Opik.

Jika Penanganan Kasus RF Diserahkan kepada Partai Opik, “Ini Tidak Fair dan Harus Segera Diluruskan”

2010-10-03T21:05:00.000+07:00

LAIN kesimpulan DPRD Sumedang, Jawa Barat, soal Romli Firdaus yang terlibat dalam kasus pidana khusus, lain pula pendapat Ketua DPD Partai Golkar Sumedang Taufiq Gunawansyah. Proses pemberhentian dan PAW (pergantian antar waktu) meskipun terdapat surat Gubernur Jabar, namun dinilainya hanya bersifat penafsiran.
“Sekarang ini timbul penafsiran-penafsiran hukum atas kasus pidana khusus yang melibatkan Anggota Legislatif. Mestinya, DPRD lah yang memproses pemberhentian maupun PAW, dan bukan diserahkan kepada partai,” kata Taufiq Gunawansyah, Sabtu (2/10).
Menurut Taufiq Gunawansyah, yang juga Wakil Bupati Sumedang ini, secara resmi pihaknya belum menerima surat pemberitahuan dari DPRD Sumedang terkait masalah Romli Firdaus, Anggota Fraksi DPRD Sumedang.
“Kami sudah melakukan konsultasi baik ke DPRD Sumedang maupun ke tingkat provinsi, dan kesimpulannya bahwa penyelesaian masalah ini berada di tangan DPRD. Coba saja, pemberhentian sementara saja kan keluarnya dari DPRD, nah pendapat saya pemberhentian pun idealnya diputuskan DPRD,” paparnya.
Dijelaskan, dengan adanya surat surat gubernur yang kemudian diralat dengan kesimpulan, bahwa pemberhentian maupun PAW diusulkan partai, pada awalnya pihaknya setuju. “Sudah semestinya lembaga legislatiflah yang mengeleuarkan keputusan, dan bukan partai. Soalnya, kasus saudara kita ini memperoleh ketetapan hukum tetap dan tidak banding,” ujarnya.
Hanya saja, lanjut Opik – panggilan akrab Ketua DPD Partai Golkar ini – dengan adanya ralat dari Gubernur Jabar yang memutuskan bahwa kasus ini mesti diproses partai, pihaknya menilai semua ini hasil dari penafsiran-penafsiran.
“Sekarang, kalau usulan diserahkan kepada partai, maka akan terjadi subjektivitas. Celakanya, partai bisa menafsirkan lain, dan bisa saja partai tidak mengusulkan pemberhentian maupun PAW, lalu siapa yang bertanggungjawab,” ungkap Opik.
Disebutkan, dengan penafsiran bahwa usulan pemberhentian dan PAW harus diserahkan kepada partai, Opik justru mempertanyakan hak-hak Romli Firdaus sebagai Anggota DPRD sudah tidak ada lagi.
“Jangan sampai ketika pemberhentian sementara oleh legislatif, kemudian hak-haknya ditiadakan, lho sekarang usulan pemberhentian dan PAW harus oleh partai. Ini tidak fair dan harus segera diluruskan,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Sumedang ini.***

Hasil Rapim DPRD tentang Ralat Gubernur Jabar Usulan Pemberhentian/PAW RF diserahkan ke Partai

2010-10-03T20:56:00.000+07:00

KEBERADAAN Romli Firdaus, Anggota DPRD Sumedang, Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar yang terlibat dalam kasus pidana khusus, kini cukup membingungkan pihak DPRD. Pasalnya, setelah adanya pemberitahuan dari Gubernur Jabar bahwa persoalan ini diproses DPRD, namun setelah adanya ralat akhirnya diserahkan kembali kepada partai, sehingga DPRD pun mengirimkan kembali surat pemberitahuan kepada Pimpinan DPD Partai Golkar Sumedang.
Yaya Widarya, Ketua DPRD Sumedang ketika dihubungi, Jumat (1/10), menyebutkan bahwa setelah menerima surat dari Gubernur pihaknya telah menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) di antaranya membahas tentang kasus Romli Firdaus.
“Pada awalnya setelah adanya dasar surat gubernur tadi mau tak mau atau suka tidak suka kita harus melaksankan kewajiban sesuai surat gubernur,” kata Yaya Widarya.
Hanya saja, lanjut Yaya, ternyata surat gubernur tadi diralat oleh pihak Gedung Sate melalui Sekretaris DPRD H Ahmad Kusnadi D, yang menyatakan bahwa persoalan yang melibatkan Romli Firdaus harus diserahkan kepada partai.
“Kita akhirnya membuat surat pemberitahuan kepada DPD Partai Golkar untuk memproses pergantian antar waktu (PAW) yang bersangkutan, dan surat ini baru saja saya tandatangani untuk dikirim ke Golkar,” katanya.
Diakui, dengan adanya ralat dari Gubernur Jabar tersebut, pihaknya merasa lega disebabkan memang secara psikologis DPRD telah memiliki ikatan persaudaraan dengan Romli Firdaus yang kini masih menjalani hukuman.
“Karenanya, baik usulan pemberhentian maupun PAW setelah adanya pemberitahuan dari provinsi, kita hanya akan menunggu usulan dari DPD Partai Golkar,” tandasnya.
Menurut dia, kasus pidana khusus yang melibatkan Anggota DPRD juga terjadi di daerah lain, dan telah menerima surat dari Gubernur Jawa Barat. Hanya saja, lanjutnya, pihak DPRD telah lebih awal mengambil sikap sebelum adanya ralat serupa dari Gedung Sate.
“Khususnya di Sumedang sejak menerima surat dari gubernur, kita tetap melakukan konsultasi dengan Gedung Sate, karena sesuai ketentuan paling lambat satu minggu setelah adanya surat gubernur DPRD harus mengambil sikap,” paparnya.
Kasus Romli Firdaus, tutur Yaya Widarya, memang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan DPRD telah mengeluarkan surat pembehentian sementara. Hanya saja, untuk pemberhentian secara permanen tampaknya hanya bisa diusulkan oleh partai yang bersangkutan. “Kalau pihak partai sudah mengusulkan PAW, kita bisa memprosesnya sesuai ketentuan,” tambahnya.***

Income from your web site

2010-09-18T01:52:00.001+07:00

src="http://www.bigextracash.com/images/watch_cash.png"border="0"
title="Money from your website" alt= "affiliate program" >

GET CASH FROM YOUR WEBSITE

Turn your valuable website traffic into cash.
Work online and join our free money making affiliate program.
We offer the most pay-per-click rate to help maximize your
income stream.

Join our income making program absolutely free and 100% risk free.

A constant income generator

Imagine getting of a something that never failed to provide you with
cash-flow.
A make money system
so amazingly profitable that you never had to work for a boss ever again!

Start collecting steady affiliate revenue

This money earn program really
can give you income on the same day.
Begin receiving steady affiliate income with
almost no investments at all. This is a profitable revenue
opportunity, the first step for you to create a steady, trustworthy,
long-time profitable business.

Generate a steady stream of income

Our money making program
enables you to generate a steady stream
of money, all around the clock.
Allowing you more time to focus on the things you love.

You'll even receive income while you not working!

IMMEDIATE CASH INCOME!! IMMEDIATE CASH INCOME!!

2010-08-03T18:58:00.001+07:00

Millions of Customers

Reach millions of customers looking for products and services.

Our auditory is constantly increasing and now it's over 25 million new customers every month.
We send traffic from high-quality local and international advertising portals, which bring potential
shoppers from North America, Western Europe and upcoming markets.

Get More Traffic, Get More Visitors...

Get More Shoppers, Get More Revenue!!!

With no day-to-day stream of customers you cannot have stable everyday sales.

It's not possible to get income if no one comes to your web-site. You need customers
to see your web-site, every day, 24 hours!

Our company helps more than 30,000 clients get more customers online.

You will get more revenue by receiving thousands of real interested shoppers to see your products.

More Shoppers...

Promote to over 10 million individuals around the world.

We promote your company in worldwide network of partners webpages,
each with own targeted points of interests.

Our company gives you innovative advertising methods that helps your company succeed online.

We will provide you with real and visible results and take your web-site to the next level.

Advertise to Millions customers Now...

Muscab BMI Cabang Sumedang 2010 Ditandai Renungan 22 Juli dan Opsih

2010-07-27T19:31:00.003+07:00

MUSYAWARAH Cabang (Muscab) Banteng Muda Indonesia (BMI) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (27/7), ditandai dengan renungan dan pemasangan pita hitam mengenang misteri berdarah 27 Juli 1996, serta kegiatan Operasi Bersih (Opsih) dimulai dari Alun-Alun hingga Graha Insun Medal (GIM) tempat dilaksanakannya Muscab BMI 2010.
Meski Bupati H Don Murdono alpa membuka resmi Muscab BMI Kabupaten Sumedang 2010, agenda Muscab di antaranya yang paling difavoritkan yakni pemilihan pengurus untuk periode 2010-2015, Asep Roni Hidayat, sukses terpilih sebagai Ketua BMI Cabang Sumedang menggantikan kepemimpinan terdahulu, Ola Maulana Lubis.
Kepengurusan lengkap BMI Cabang Sumedang hasil Muscab 2010 masing-masing, Asep Roni Hidayat (Ketua); Agus Nurman, Ige Karyana, Anton Supriatna, Melki, Yusuf Bayu Aji, Adang kartiwa, Aep Sukmayana, Nana, Suhenda (Wakil Ketua I-IX). Sekretaris diduduki Syahrir Shidiq; Wirid Galih (Sekretaris I); Metty (Sekretaris II); Nurdin Saepudin (Bendahara); dan Devi (Wakil Bendahara).
Hadir saat pembukaan Muscab BMI 2010 tersebut di antaranya Kurniawan, perwakilan pengurus BMI Jawa Barat, beberapa pejabat Pemkab Sumedang, para tokoh OKP di antaranya Yogie Yaman Sentosa dan Ilmawan Muhammad.
Yang menarik, hadirnya saksi sejarah Misteri Berdarah Kasus 27 Juli 1996 yakni, Tatang Tengki, mantan Anggota Satgas DPD PDIP Jawa Barat. Pembawa acara Krisna Supriatna, secara spontan memberikan kesempatan kepada mantan Anggota DPRD Sumedang ini untuk menyampaikan sekilas pengalaman saat terjadinya Kasus 27 Juli 1996, yang hingga kini masih menjadi misteri.
Selain itu, sambutan Ketua DPC PDIP H Don Murdono justru dilimpahkan kepada Sekretaris DPC PDIP Dadang Kusna Effedi, sebab kehadiran Don Murdono saat itu dalam kapasitas sebagai Bupati Sumedang. Tak heran, jika Dadang yang juga Ketua DPD KNPI ini tampak rikuh saat beripdato di atas podium.
Menurut Don, kehadiran BMI diharapkan selain akan mampu membesarkan lembaga partai juga bisa menjadi perekat persatuan di antara sesame kaum muda, dan yang paling penting adalah mampu berperan di tengah-tengah masyarakat.
Karenanya, keteladanan dari para anggota BMI dinilai perlu dikedepankan, sebab BMI bisa menjadi kawah candradimuka atau pelatihan kepemimpinan bagi kader muda yang akan menjadi pemimpin di masa mendatang.
Tak perlu dipungkiri, melalui wadah OKP, seseorang bisa menjadi matang karena pengalamannya berorganisasi, sehingga bisa memuluskan jalan di antaranya menuju gedung DPRD atau DPR-RI.
Kecuali itu, Don meminta kepada segenap OKP dan khususnya BMI, untuk mempersembahkan karya nyata di tengah-tengah masyarakat. Di antaranya, lanjut Bupati, melakukan penghijauan guna memperbaiki lingkungan yang tak lagi hijau.***

Andapun Bisa Menikmati Gaji Dollar setiap Hari Gratis!!

2010-07-25T09:52:00.003+07:00

Inilah peluang usaha dari bisnis online paling praktis. Anda bisa mendapatkan modal investasi $5.00 (GRATIS) dan silahkan Nikmati Penghasilan $0.05 setiap Hari via LibertyReserve!!! Jika Anda berminat silahkan KLIK DISINI GRATIS

Warga Korban Dampak Proyek GITET Adukan Nasib ke DPRD Sumedang

2010-07-19T21:45:00.001+07:00

ENAM pemilik tanah di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa barat mengadukan nasibnya ke DPRD Sumedang, Senin (19/7). Pasalnya, akibat proyek GITET (Gardu Induk Tegangan Tinggi) 500 KV New Ujungberung, tanah seluas 1,5 hektare terkena dampak dalam posisi terkurung, karenanya mereka minta agar PLN bisa memberikan ganti rugi atas “mati” nya tanah penduduk tersebut.
Keenam warga Cihanjuang tersebut masing-masing Ahyar Awaludin; Wahyu; Sahyo; H Eye Supriadi; Johanes Farial; dan Rudi Kalmansyur. Kedatangan warga ini diterima Komisi A DPRD dipimpin H Ending A Sajidin dan Komisi D dipimpin Dadang Rohmansyah.
Dadang Rohmansyah ketika ditemui usai menerima warga korban dampak GITET, menilai keluhan warga Cihanjuang tersebut dinilai wajar karena memang tanah mereka seluas 1,5 hektare dalam posisi terkurung oleh proyek GITET dan perusahaan textile sehingga “mati”.
“Memang benar posisinya seperti itu, sebab bulan Mei lalu Komisi dan D sudah meninjau ke lokasi. Bahkan, kami sudah melakukan langkah-langkah ke Prikiting Jawa Barat dan kami disarankan untuk berkonsultasi kepada Prikiting Jawa Tengah,” paparnya.
Dadang Rohmansyah maupun Ketua Komisi A H Ending A Sajidin menegaskan, tanah persawahan milik warga Cihanjuang tersebut menjadi korban akibat dampak proyek GITET. “Karenanya, mereka meminta DPRD untuk membantu menyelesaikan masalah ini dan mereka minta tanah mereka dibebaskan,” katanya.
Menurut Dadang, proyek GITET merupakan proyek Prikiting Jawa-Bali-Nusa Tenggara yang berdasarkan keterangan Prikiting Jawa Barat, kewenangannya berada di Prikiting Jawa Tengah. DPRD, lanjutnya, akan segera menindaklanjuti masalah ini sebab pihak Prikiting Jawa Barat telah siap untuk memfasilitasi ke Prikiting Jawa Tengah.
Sebelum melangkah lebih jauh, jelas Ketua Komisi D, pihaknya akan menggelar rapat kerja dan akan menghadirkan dinas intansi terkait, P2T termasuk pejabat Prikiting Jawa Barat, Selasa (27/7) depan. “Mudah-mudahan melalui Prikiting Jabar masalah ini bisa tuntas, atau setidaknya bisa mengarah ke penyelesaian. Kalaupun kami harus ke Jawa Tengah, oke kita siap jemput bola kesana,” tandasnya.
Harapan warga pemilik lahan tadi, tutur Dadang, kecuali ganti rugi karena lahan seluas 1,5 hektare disana tidak bisa produktif lagi sejak setahun lalu akibat terkurung proyek GITET dan perusahaan besar (PT Nantex, PT Dew Hirst). Bahkan lahan ini pun terlintasi SUTET sejak 1993 silam.
Tuntutan warga tadi, lanjutnya, dinilai wajar karena meskipun lahan ini berada di luar site plan GITET, tetapi berdampak terhadap “mati” nya lahan pertanian ini. “Boro-boro laku dijual, penggarapanpun susah karena posisinya sudah terkurung,” kata Dadang yang juga Anggota Fraksi PDIP ini.***

Pansus LPP DPRD Sumedang soroti Kelemahan Pengelolaan Asset Daerah

2010-07-14T00:56:00.001+07:00

MASALAH asset daerah yang tersebar di setiap dinas/instansi di Lingkungan Pemkab Sumedang, Jawa Barat, dinilai menjadi masalah krusial karena tidak pernah selesai dari tahun ke tahun. Pasalnya, akibat masalah kelemahan dalam pengelolaan asset daerah ini, mendapat penilaian BPK “wajar dengan pengecualian” atau berstatus rapor merah.
Melihat kondisi seperti ini menimbulkan keprihatinan dari jajaran Pansus DPRD saat melaksanakan penyelarasan akhir tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Sumedang TA 2009, Selasa (13/7), atau dua hari menjelang Rapat Paripurna DPRD tentang pengambilan keputusan Raperda LPP APBD TA 2009, Kamis (15/7).
Dalam agenda penyelarasan akhir Pansus LPP yang dipimpin Atang Setiawan, didampingi Naya Sunarya (Wakil Ketua) dan Nurdin Zaen (Sekretaris) kemarin, menghadirkan pejabat Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten (DPUK), Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, dan RSUD.
Persoalan asset yang paling menarik yakni pngelolaan asset di Dinas Pendidikan. Masalahnya, pengelolaan asset di Disdik dinilai buram atau tak jelas sehingga sulit diperhitungkan jumlah maupun nilai asset khususnya terkait tanah tempat berdirinya bangunan sekolah.
Tak heran, akibat buramnya masalah pengelolaan asset ini tak bisa membendung gugatan-gugatan dari ahli waris pemilik lahan tempat berdirinya beberapa bangunan sekolah di Sumedang. Masalahnya, baik sekolah maupun Disdik tak memiliki bukti kepemilikan sah atas tanah.
Itulah sebabnya, asset daerah ini menjadi topik bahasan menarik dari Pansus LPP APBD 2009, meskipun tak melahirkan solusi. Kecuali, lahirnya harapan dari H Eem Hendrawan, Kepala Disdik yang menginginkan adanya jabatan baru yang mengelola khusus bidang asset di Disdik.
Harapan Eem tersebut mendapat sambutan posistif dari Pansus LPP, walaupun hal ini tidak bisa dengan mudah diwujudkan karena harus dilakukan peromabakan SOTK. “Kita sepakat adanya pengelola khusus bidang asset ini, hanya masih perlu waktu. Nah, kenyataan sekarang potret pengelolaan asset khususnya di lingkungan Disdik, perlu mendapat perhatian semua pihak,” kata Atang Setiawan.
Diakui, sesuai penilaian BPK bahwa Sumedang mendapat dikualifikasikan ke dalam status “waja dengan pengecualian” atau rapornya masih merah. “Dengan pengcualian” ini, lanjut Atang, tak lain adalah menyangkut persoalan lemahnya pengelolaan asset daerah.
Jajaran Pansus meminta, pihak eksekutif dapat secara serius menangani masalah pengelolaan asset daerah, sehingga bisa merubah rapor merah menjadi hijau atau “wajar tanpa pengecualian”. “Ini perlu kemauan dan kerja keras dari semua pihak, sehingga masalah asset ini dari tahun ke tahun tidak berstatus seperti sekarang ini,” ungkap Naya Sunarya.
Pansus secara sepsifik membahas pula soal asset SMAN 3 Sumedang, yang dinilai hingga saat ini masih remang-remang. Hal ini disebabkan, Pemkab Sumedang belum memiliki bukti kepemilikan tanah secara sah (sertifikat) setelah adanya serah terima dari pihak Yayasan Kutamaya beberapa tahun lalu.
Karenanya, menurut Nurdin Zaen, asset di SMAN 3 Sumedang ini selain masih mengambang juga tidak bisa dimasukkan ke adalam daftar asset daerah. Akibatnya, Pemkab belum bisa mengalokasikan bantuan untuk mengelola tanah maupun bangunan disana. “Kami meminta hal ini perlu segera diselesaikan, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tegasnya.***

Pasca Lahirnya SKEP DPP PDIP Konsolidasi diawali Musanran Juli-September

2010-07-14T00:45:00.001+07:00

PC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Juli ini akan menggelar soalisasi SKEP nomor 002.A/Tap/DPP/VI/2010 tentang pedoman pelaksanaan rapat pemilihan Anak Ranting, Ranting dan Anak Cabang. Direncanakan, keseluruhan tahapan pemilihan dapat tuntas hingga bulan Nopember mendatang.
Dadang Kusna Effedy, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang, menyebutkan bahwa pada saat ini petunjuk pelaksanaan (Juklak) pemilihan untuk level di bawah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) telah diturunkan DPP PDI Perjuangan belum lama ini.
“Kewajiban kita sekarang tak lain segera menindalanjuti SKEP tersebut. Dan, tahapan awal kita akan melakukan sosialisasi SKEP DPP tersebut melalui PAC di tingkat kecamatan, sehingga semua pihak dapat memahaminya,” kata Dadang Kusna, Selasa (13/7).
Menurut dia, pemilihan Anak Ranting akan digelar dalam Musyawarah Anak Ranting (Musanran) tingkat Dusun. Sedangkan pemilihan pengurus Ranting dilaksanakan dalam Musyawarah Ranting (Musran); dan pemilihan pengurus Anak Cabang digelar dalam Musyawarah Anak Cabang (Musancab) periode 2010 - 2015.
Pelaksanaan Musanran dijadwalkan pada Agustus – September; sedangkan Musran dilaksanakan September – Oktober; dan Musancab digelar pada Oktober – Nopember 2010. “Kita targetkan program konsolidasi internal partai ini tuntas akhir Nopember 2010,” ujarnya.
Menurut dia, jajaran pengurus DPC PDIP Sumedang menyambut positif lahirnya SKEP DPP tersebut, yang menandakan adanya kesepakatan atau kesepahaman tentang pengkaderan dengan dimulai dari akar rumput.
“Jelas, ini pertanda baik untuk mengembangkan partai di tengah-tengah masyarakat yang hemogen. Kita lihat, konsolidasi internal dimulai sejak pemilihan pengurus Anak Ranting di tingkat Dusun, artinya ada sentuhan hingga ke akar rumput,” tandasnya.
Adapun persyaratan untuk menjadi pengurus Anak Ranting, Ranting maupun PAC, diutamakan adalah kader partai yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota. “Tetapi jika memungkinkan bisa saja berasal dari tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap partai dengan syarat harus mendapat rekomendasi dari DPC,” tambah Dadang Kusna, yang juga Ketua DPD KNPI Sumedang ini.***

Target 250 Gratis Ijin Usaha Mikro Kini 100 Ijin telah Diproses BPMPP

2010-07-12T22:27:00.001+07:00

SEJAK Bupati H Don Murdono menggulirkan pembebasan biaya perijinan untuk usaha mikro, 22 April 2010 bertepatan dengan peringatan Hari Jadi ke-423 Sumedang, Jawa Barat, sedikitnya terdapat 100 pemohon yang memproses ijin usaha. Pada TA 2010 ini, Pemkab mentargetkan sebanyak 250 ijin gratis untuk pengusaha mikro.
H Ramdan R Dedi, Kepala BPMPP (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan) Sumedang, membenarkan pemohon baik yang sudah diproses maupun sedang diproses hingga saat ini lebih dari 100 orang pengusaha mikro.
“Alhamdulillah, kebijakan Pak Bupati mendapat respon positif dari masyarakat terutama yang bergerak di usaha mikro. Memang masih perlu kita promosikan secara gencar, karena jumlah pengusaha mikro ini tak kurang dari 20.000 orang,” kata Ramdan, Senin (22/7).
Diakui, untuk tahap pertama pemberian ijin secara gratis untuk pengusaha mikro tersebut, memang dibatasi hingga 250 ijin. Pembatasan ijin ini, kata Ramdan, guna memudahkan pembinaan sehingga diharapkan para pengusaha mikro ini secara bertahap bisa meningkatkan statusnya ke level usaha kecil atau yang lebih tinggi lagi.
“Kita memang harus fokus sehingga sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Karenanya, kita batasi dulu sampai 250 ijin, tetapi tahun-tahun selanjutnya akan tetap kita gulirkan sehingga 20.000 lebih pengusaha mikro bisa memiliki ijin usaha,” tandasnya.
Dijelaskan, permasalahan yang dialami usaha mikro pada umumnya yakni permodalan, dan untuk mendapatkannya tidak mudah. Sedangkan untuk mendapatkan kredit dari perbankan terkendala oleh perijinan.
“Disinilah kebijakan pembebasan pembuatan ijin usaha untuk pengusaha mikro ini lahir. Dengan mengantongi perijinan, mereka bisa mendapatkan modal usaha, yang diharapkan usaha mereka bisa berkembang,” kata Ramdan.
Kecuali itu, Pemkab Sumedang sebelumnya telah menjalin kerjasama dengan pihak perbankan guna memudahkan pemberian bantuan modal untuk pengusaha mikro tersebut. “Saya yakin, setelah mereka bisa mendapatkan modal dan diberikan pembinaan secara serius, dari usaha mikro bisa meningkat ke usaha kecil. Mudah-mudahan saja terus berkembang,” harapnya.***

4forexearn.com.

Easy. Safe. No risk.

Pansus LPP hadirkan Pejabat BPMPD Soroti DADU TA 2009 juga TA 2010

2010-07-12T22:23:00.000+07:00

ALOKASI Dana Desa (ADD) menjadi salah satu bahasan menarik dari pembahasan Panitia Khusus (Pansus) DPRD tentang LPP (Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan) APBD 2009. Pada pertemuan Senin (12/7), Pansus menghadirkan pejabat BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Sumedang, Jawa barat, Forum Camat dan perwakilan Kepala Desa.
Agenda Pansus LPP yang dipimpin Atang Setiawan (ketua) didampingi Nurdin Zaen (Sekretaris) tersebut, berlangsung cukup alot. Salah satu materi bahasan yang cukup menarik yakni soal ADD yang dilaksanakan pada TA 2009, juga menyerempet ke TA 2010 sekarang.
Tentu saja, H Otong Yusuf Hermawan, Kepala BPMPD didampingi Forum Camat dan para Kepala Desa ini, dibuat sibuk menjawab pertanyaan kritis dari Anggota Pansus. Bahkan, Uwa panggilan akrab H Ending Ahmad Sajidin ini, tak henti-hentinya mencecar dengan sejumlah pertanyaan.
Hanya saja, Uwa kerap mengingatkan bahwa LPP ini tidak untuk menjatuhkan, melainkan jika ditemukan persoalan atau kendala dalam realisasi ADD misalnya, untuk diramu solusinya agar tidak terulang lagi pada tahun-tahun berikutnya.
Sesuai keterangan HOY Hermawan, bahwa pada TA 2009 proses pencairan ADD (Dana Alokasi Desa Umum/DADU), cukup panjang sehingga masa pencairannya memakan waktu panjang, yakni tahap I TA 2009 pada bulan Mei dan tahap II bulan Oktober.
Sementara untuk TA 2010, terjadi pemangkasan birokrasi. Hanya saja, hingga kini baru Kecamatan Cimalaka yang telah berhasil mencairkan ADD 2010. Karena disamping pengajuan cepat juga memenuhi syarat adminsitrasi.
H Ending Ahmad Sajin yang juga Ketua Komisi A DPRD ini, menilai diperlukan perbaikan mekanisme pencairan Dana Perimbangan tadi. Pasalnya, apabila tidak dibenahi ADD tersebut tidak akan efektif dalam pelaksanaan di lapangan. “Ini merupakan kewenangan Pemda, kita paling bisa memberikan saran dan pendapat,” katanya.
Hanya saja, melihat kenyataan lambanya realisasi Dana Perimbangan, bahkan pada 2010 hingga Juli saat ini belum juga cair, Ua menilai dimungkinkan adanya Silpa (sisa lebih penggunan anggaran). Hal ini belum mendapat tanggapan dari pejabat BPMPD. ***

4forexearn.com.

Easy. Safe. No risk.

Pulang Nonton Bareng Final Piala Dunia Memet Tewas korban Tabrak Lari

2010-07-12T22:09:00.000+07:00

KELUARGA Andi – Ny Enung warga Lingkungan Legok Bungur Rt 03/RW06, Kelurahan Pasanggrahan, Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dirundung duka. Pasalnya, mereka harus kehilangan putra sulungnya, Memet (20), yang tewas mengenaskan akibat tabrak lari di Jalan Raya Sumedang-Cimalaka di betulan TMP Cimayor, usai menonton bersama final Piala Dunia di sebuah mini market di Legok, Selasa (12/7) sekira pukul 04.30.
Korban yang diduga mengantuk ini, dalam perjalanan pulang dari Legok mempergunakan kendaraan Mio dari arah Cirebon-Sumedang. Belum diperoleh kepastian peristiwa maut yang menimpa korban yang juga karyawan mini market di Legok, Kecamatan Paseh ini.
Hanya saja, Memet diduga hendak menyalip sebuah kendaraan namun terjatuh di tengah ruas jalan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan (Sumedang-Cirebon) muncul sebuah kendaraan yang diduga truk langsung menggilas motor Mio dan korban hingga tewas di tempat kejadian perkara (TKP).
Sayangnya, setelah menggilas korban, kendaraan ini langsung melesat ke arah Cirebon. Kasus ini masih dalam penyelidikan jajaran Polres Sumedang untuk menangkap sopir yang tak memiliki kemanusiaan dan rasa tanggungjawab.
Teguh (35), salah seorang warga Legok Bungur, menyebutkan kondisi korban sangat memprihatinkan sehingga keluarga Memet pun tidak sempat melihat kondisi korban, yang sebelumnya sempat dilarikan ke RSUD Sumedang.
Almarhum Memet tiba di rumah duka sekitar pukul 07.00 yang disambut jerit tangis keluarga dan tetangga di seputar Legok Bungur. Korban dikebumikan di TPU terdekat yakni Lingkungan Lebak Huni RW 13 sekitar pukul 09.30.***

4forexearn.com.

Easy. Safe. No risk.

Bupati Sumedang H Don Murdono Terima Anugrah KNPI Award 2010

2010-06-17T19:25:00.003+07:00

SEIRING dengan anugrah KNPI Award 2010 dari DPD KNPI Jawa Barat yang diterima Bupati Sumedang H Don Murdono, Selasa (15/6) lalu, Ketua DPD KNPI Sumedang Dadang Kusna Efendi justru mengaku prihatin. Pasalnya, perhatian yang demikian besar Kepala Daerah dalam pembinaan kepemudaan, ternyata tidak ditindaklanjuti dengan perhatian serius dari dinas/instansi.
“Benar, bahwa Pak Bupati memberikan dorongan baik moril maupun materil kepada kaula muda sebagai generasi penerus yang tak lain adalah calon-calon pemimpin di masa mendatang. Persoalannya, kebijakan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh dinas/instansi,” kata Dadang Kusna Efendi, Kamis (17/6).
Menurut dia, penghargaan berupa KNPI Award 2010 dari DPD KNPI Jabar yang diserahkan Wagub Jabar H Dede Yusuf dalam Rakerda II DPD KNPI Jabar tersebut, pantas diterima Bupati H Don Murdono. “Memang kita usulkan untuk menerima anugrah, tetapi penilaian objektif berada di tangan DPD KPNI Jawa Barat,” paparnya.
Diakui, DPD KNPI Sumedang merasa bangga atas perhatian Bupati Sumedang yang telah memberikan perhatian sangat besar terhadap kepemudaan. “Bukan hanya berbentuk materi yang dituangkan dalam APBD, melainkan dorongan moril beliau kepada kegiatan kepemudaan sehingga mendapat poin besar dalam peraihan KNPI Award tersebut,” ujar Dadang.
Diharapkan, momentum penerimaan KNPI Award 2010 tadi akan menjadi titik awal kebangkitan perhatian dari dinas/intansi. “Banyak kegiatan kepemudaan yang kita gelar, tetapi minim sekali mendapat perhatian dari dinas/instansi. Kondisi ini mestinya dapat diubah mulai sekarang ini,” tandasnya.
Bupati H Don Murdono melalui Kabag Humas Setda Tono Martono ketika dihubungi di tempat terpisah, membenarkan penganugrahan KNPI Award 2010 tersebut hanya kepada tujuh Bupati/Walikota di Jawa Barat yang salah satu di antaranya Bupati H Don Murdono.
“Ini merupakan bentuk penghargaan DPD KNPI Jabar kepada beliau atas keberhasilannya membina pemuda di daerah. Dan, ini bisa dijadikan momentum penting bagi Pemda untuk secara bersama-sama membangun kepemudaan,” ungkapnya,
Tono melihat dari aspek kebijkan Bupati Sumedang yang secara serius memperhatikan kegiatan pemuda. “Kalaupun terdapat kelemahan di level dinas/instansi sehingga muncul penilaian kurang perhatian terhadap pemuda, melalui momentum saat inilah kita harus melakukan perubahan-perubahan,” tandasnya.
Di masa mendatang, kata Tono, perlu adanya pemberdayaan pemuda dalam berbagai kegiatan di setiap SKPD. “Walaupun sebenarnya di lapangan, banyak kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan SKPD yang melibatkan pemuda, namum ke depan perlu lebih diberdayakan lagi sebagai wahana pembelajaran bagi calon-calon pemimpin di masa mendatang,” kata mantan Camat Cimanggung ini.
Ia mencontohkan dalam kegiatan penegakkan demokrasi seperti Pemilihan Kepala Desa, Penilihan Kepala Daerah hingga Pemilu, kaula muda banyak terlibat di dalamnya seperti di PPS hingga KPPS ataupun Panitia Pengawas Pemilu. “Pemberdayaan pemuda ini sebenarnya telah menjadi komitmen Pak Bupati,” tambahnya.***

Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010 Warga Perumnas Jatihurip gelar Opsih Massal

2010-06-07T07:56:00.007+07:00

RATUSAN warga Perumnas Jatihurip, Desa Jatihurip, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jabar, bahu membahu membersihkan lingkungan, khususnya di Jalan Protokol, Minggu (6/6) kemarin. Kegiatan Opsih massal dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010 ini dipimpin Kades Deden Wahidin dan Ketua Panitia Perbaikan Jalan Desa jatihurip Ir Ferdi Fadilah.
Yang menarik, kegiatan Opsih missal tersebut diikuti pula para pejabat di antaranya Camat Cimalaka Agus Suherman; Camat Ganeas Ate; dan Camat Sumedang Selatan Yanto Gunadi, karena mereka termasuk di lingkungan Perumnas Jatihurip.
Ferdi Padilah, Ketua Perbaikan Jalan Desa Jatihurip, menyebutkan kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai agenda Desa Jatihurip di antaranya dalam rangka hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010. “Momentum yang sangat tepat, karena memang diperlukan kebersamaan dalam pemeliharaan kebersihan,” katanya.
Menurut Ferdi, kegiatan Opsih massal difokuskan di jalan protokol, mengingat kondisinya selama ini kurang mendapat pemeliharaan dari pihak Perumnas. Karenanya, berdasarkan hasil pertemuan di balai desa yang menghadirkan para tokoh masyarakat disepakati bersama untuk melaksanakan Opsih massal tersebut.
“Alhamdulillah hasilnya bisa dilihat, dan ternyata pada akhirnya bukan hanya di seputar jalan protokol, melainkan di setiap lingkungan RW pun terjadi perubahan. Mudah-mudahan saja momentum Hari Lingkungan Hidup ini bisa memotivasi warga untuk mencintai lingkungan,” ungkapnya.
Berbicara tentang kondisi jalan di lingkungan Perumnas Jatihurip, Ferdi menilai saat ini kondisinya sangat memprihatinkan terutama jalur yang dilintasi Angkot 052. “Kondisinya sangat parah, sementara tahun ini tidak mendapat jatah perbaikan apalagi peningkatan. Lihat saja, kondisinya sangat membahayakan bagi keselamatan warga,” ungkapnya.
Dari keprihatinan itulah, disepakati pula dibuatnya kepanitiaan untuk memperbaiki jalan protocol di lingkungan Perumnas Jatihurip. “Memang, kami mendengar bahwa data otentik bukti serahterima dari Perumnas kepada Penmda sudah ada sehingga bisa berubah status menjadi jalan kabupaten,” kata Ferdi.
Hanya saja, sampai sejauh ini belum diketahui adanya penetapan perubahan status jalan, sementara kondisi eksisting jalan sangat mendesak diperlukan perbaikan. “Karenanya, untuk mempercepat perbaikan, dibuatkan kepantiaan yang Insya Allah diperbaiki secara swadaya,” paparnya.
Kecuali itu, Ferdi berharap adanya bantuan dari berbagai pihak, mengingat perbaikan jalan protokol tadi direncanakan akan memakan biaya ak kurang dari Rp 170 juta, yang diperkirakan tidak akan bisa terealisasi dari swadaya masyarakat dalam waktu dekat ini. “Sehingga diperlukan upaya ke luar mudah-mudahan berhasil,” tambah Ferdi.***

Dijual Murah Honda Ferio 2006 Mulus

2010-03-20T11:15:00.003+07:00

Honda Ferio tahun 2006 warna biru tua metalik kondisi sangat mulus (TERPELIHARA) dijual segera seharga Rp 90 Juta (Nego). Bagi Anda yang berminat bisa menghubungi langsung Cecep Yusman, SE, di Jalan Prabu Gajah Agung Gang Mawar Putih III/3 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Atau Anda bisa menghubungi via HP no: 08122066591.***

Koalisi Pasangan Bupati – Wakil Bupati Sumedang “Don-Top” Pecah

2010-02-02T17:06:00.001+07:00

KOALISI pasangan “Don-Top” (Bupati – Wakil Bupati Sumedang) kini pecah! Karena merasa Taufiq Gunawansyah tak dilibatkan dalam berbagai hal menyangkut kebijakan strategis Pemkab, akhirnya DPD Partai Golkar Sumedang, Jawa Barat, menyatakan menarik diri dari koalisi yang terbangun semasa Pilkada 2008 lalu. Bahkan, Fraksi Partai Golkar akan didorong menjadi oposisi di DPRD.
“Ini harga mati yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Sikap kita jelas, untuk apa melanjutkan koalisi seandainya Pak Opik (Taufiq Gunawansyah, red) tak dilibatkan dalam berbagai urusan penting,” kata Yogie Yaman Sentosa, Sekretaris DPD Partai Golkar Sumedang, Selasa (2/2).
Menurut Moko - panggilan baru Yogie Yaman Sentosa - sikap Golkar diambil setelah dalam Rapat Pimpinan Terbatas yang dilangsungkan di DPD Partai Golkar dipimpin Ketua DPD Taufiq Gunawansyah juga dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan H Ali Badjri, Senin (1/2) lalu, bahwa masalah ini tak bisa ditunda-tunda lagi.
Menurut dia, penarikan diri Partai Golkar dari koalisi Don-Top semasa Pilkada 2008 tersebut, dinilai sudah tepat. Meski demikian, posisi Taufiq Gunawansyah masih tetap sebagai Wakil Bupati Sumedang. “Soalnya, sesuai UU nomor 32 tahun 2004, Wabup bisa juga melakukan pengawasan jalannya pemerintahan,” tegasnya.
Kecuali itu, lanjut Yogie, sesuai hasil rapim terbatas juga ditekankan bahwa DPD akan mendorong Fraksi Partai Golkar di DPRD agar mengotimalkan fungsi pengawasan terhadap berbagai kebijakan Pemkab. “Sikap kita adalah opisisi terhadap kepemimpinan Bupati Sumedang, karenanya sikap fraksi pun harus sama yaitu opisisi,” kata Yogie.
Seperti diketahui, menjelang penyelenggaraan Pilkada 2008, H Don Murdono (Ketua DPC PDI Perjuangan) dan Taufiq Gunawansyah (Ketua DPD Partai Golkar) secara bersama-sama mencalonkan diri sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang.
Pasangan ini akhirnya berkoalisi dan menamakan diri “Don-Top”, yang didukung beberapa partai politik masing-amsing PDIP, Partai Golkar, PBR, PKPI, PBSD, Partai Patriot, PKB, PPD, PKS, Partai Demokrat, PNBK, dan PDS. Koalisi ini dilakukan guna memenuhi persyaratan formal saat mendaftar ke KPU Kabupaten Sumedang sebagai Calon Bupati/Wakil Bupati Sumedang dalam Pilkada 2008.***

Dua Hari Menjabat Kapolres, Oknum Minta-Minta Uang Gentayangan

2010-01-21T00:03:00.004+07:00

BARU dua hari memangku jabatan Kapolres Sumedang, AKBP H Nurullah, sudah mendapat laporan pengaduan adanya oknum yang meminta-minta uang dengan cara mengatasnamakan Kapolres. Pengaduan tersebut di antaranya dari beberapa Anggota DPRD, pejabat Pemkab hingga anggota Polres Sumedang sendiri.
“Ini penyakit dan modus yang biasa terjadi ketika terjadi pergantian pejabat. Kita tidak aneh, tetapi ini perlu kita waspadai jangan sampai ada korban,” kata Kapolres AKBP H Nurullah kepada wartawan di sela-sela Rapat paripurna DPRD Sumedang, Jawa Barat, Rabu (20/1).
Menurut dia, pengaduan yang diterimanya di antaranya dari Anggota DPRD Sumedang, bahwa terdapat SMS atau telepon dari seseorang yang mengaku-ngaku Kapolres Sumedang dan meminta uang untuk berbagai kepentingan hingga mencapai Rp 10 juta.
“Beruntung, sampai saat ini belum ada korban dan mereka cepat melaporkannya kepada kita. Aksi seperti ini bukan hanya menimpa Anggota DPRD atau pejabat, bahkan ada pula setingkat Kasat di Polres Sumedang yang dimintai uang tadi malam,” ujar Nurullah.
Kapolres menegaskan, apabila terdapat oknum melalui SMS atau telepon langsung yang mengatasnamakan Kapolres Sumedang guna meminta uang atau bentuk lainnya, segeralah dilaporkan kepada kepolisian. “ Kasus ini sedang kita lakukan penyelidikan. Yang terpenting tingkatkan kewaspadaan, sebab kalau kita lemah maka kita sendiri yang rugi,” kata Kapolres.***

Penataan Status Akper Sumedng Mulai Dikaji

2010-01-20T23:58:00.003+07:00

KEBERADAAN status Akademi Perawat (Akper) Pemkab Sumedang, Jawa Barat, kini sedang dikaji ulang untuk disesuaikan dengan peraturan perundangan yang ada. Dari empat alternatif yang ada, bentuk kelembagaan BHPM (Badan Hukum Pendidikan Masyarakat) dimungkinkan untuk menjadi pilihan bagi perubahan status Akper di masa mendatang.
Iwa Kuswaeri, Asda Administrasi Setda Sumedang didamping Risma Setiaresna, Kabag Organisasi Setda, mengakui bahwa keberadaan status Akper Sumedang saat ini masih dalam proses pengkajian. “Kita taat azas, sehingga ketika terdapat aturan yang menuntut perubahan mau tak mau harus kita lakukan,” kata Iwa, Rabu (20/1).
Dijelaskan, Akper Sumedang saat ini berstatus milik Pemkab Sumedang, yang hingga kini masih mendapat pengakuan dari provini maupun pusat termasuk di lingkungan perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Hanya saja, kata Iwa, terdapat aturan yang mengharuskan perubahan status di antaranya Akper Sumedang, dengan empat pilihan yang ada yakni BHPP (Badan Hukum Pendidikan Pemerintah); BHPM (Badan Hukum Pendidikan Masyarakat); BHPPD (Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah); dan Merger.
“Kita sudah mulai melakukan pengkajian, dan keempat bentuk yang dijadikan alternatif tersebut, memang belum kita putuskan mana yang akan diambil. Proses pengkajiannya masih panjang dan butuh waktu,” paparnya.
Namun demikian, lanjut Iwa, dari hasil kajian sementara, terdapat kecenderungan memilih bentuk BHPM. “Sekali lagi ini bukan putusan akhir, melainkan hanya hasil kajian sementara. Jika BHPM kita ambil, maka segala bentuk aset dan keberadaan Pemkab Sumedang tidak akan hilang,” ungkapnya.
Sementara itu, Risma menyebutkan sesuai peraturan perundangan yang ada, bahwa status Akper harus dilakukan penyesuaian, sehingga tidak akan mengorbankan lulusan Akper. “Karenanya, guna menghindari hal yang tidak kita inginkan, maka kita lakukan pengkajian dan Pemkab Sumedang akan segera mengirim surat ke Kementrian Pendidikan Nasional tentang kegiatan pengkajian perubahan status Akper ini,” katanya.
Dijelaskan, proses pengkajian maupun realisasi perubahan status Akper memang tidak terlalu mendesak. Hanya saja, dengan agenda pengkajian yang sudah kita laksanakan, akan menjadi referensi pusat bahwa Sumedang taat azas.
“Dan ini merupakan jaminan bahwa lulusan Akper kita sekarang masih tetap diakui keberadaannya. Lain lagi jika kita pasif, maka kemungkinan Akper bisa diambil alih oleh pusat atau dibubarkan,” tambah Risma.***

Rapat Paripurna DPRD Sumedang Anggota Fraksi Partai Golkar Walk Out

2010-01-20T23:49:00.004+07:00

RAPAT Paripurna DPRD Sumedang, Jawa Barat, tentang penetapan RAPBD 2010 ditandai dengan pernyataan ‘tidak menerima’ penetapan RAPBD dan aksi walk out sembilan anggota DPRD dari Fraksi Partai Golkar. Bukan hanya itu, Bupati H Don Murdono saat menyampaikan sambutannya, tak lebih dari lima menit di atas podium.
Dalam Rapat Paripurna yang tak dihadiri Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah ini, sejak awal persidangan dihadiri 9 dari 10 anggota Fraksi Partai Golkar. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Edi Askhari sempat duduk berdampingan dengan Ketua DPRD Yaya Widarya.
Namun demikian, usai pembacaan pendapat akhir Fraksi PG yang disampaikan H Deden Yayan Rusyanto (Ketua), kesembilan anggota dewan yang ada - kecuali Romli Firdaus karena sedang dalam proses hukum - segera meninggalkan ruangan persidangan.
Meski terjadi aksi walk out, dan bahkan persidangan sempat diskor selama 15 menit menjelang penetapan RAPBD akibat adanya permintaan tambahan anggaran untuk bantuan sosial bidang pembinaan keagamaan dari Fraksi PPP, akhirnya sekitar pukul 14.30 RAPBD 2010 ditetapkan menjadi Perda APBD 2010.
Seperti diketahui, bantuan sosial untuk KONIDA sebesar Rp 4,8 milyar, dinilai Nurdin Zen (Anggota Fraksi PPP) tak seimbang dengan bantuan untuk pembinaan bidang keagamaan. Karenanya, dari hasil rapat pimpinan tersebut, disepakati bersama bantuan KONIDA diturunkan menjadi Rp 4,4 milyar, sehingga Rp 400 juta ditambahkan untuk bidang keagamaan.
Uniknya, Bupati H Don Murdono dalam penyampaian sambutannya di hadapan Rapat Paripurna yang juga dihadiri Kapolres Sumedang AKBP H Nurullah tersebut, tampak lesu dan hanya berpidato sekitar lima menit.
Dalam pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD tersebut, memang tampak tak seperti biasanya. Pasalnya, puluhan pengurus DPD Partai Golkar yang dimotori Yogie Yaman Sentosa (Sekretaris), hadir selama jalannya persidangan.
Menurut Yogie, menyikapi momen penetapan RAPBD 2010 segenap pengurus DPD Partai Golkar menilai bahwa beberapa bagian dari struktur APBD tak menunjukkan keberpihakan kepada kepentingan rakyat. Karenanya, seluruh pengurus DPD PG (tak terkecuali Anggota Fraksi PG) menolak ditetapkannya RAPBD 2010 tersebut.
Disebutkan, terdapat beberapa alasan penolakan RAPBD 2010 tadi yakni masih tingginya alokasi anggaran pada Pos Bantuan Sosial, yang dinilai penggunaan bantuan social ini sebagai pengalokasian yang mubazir. “Karena tak memberikan dampak yang nyata dan terukur terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Yogie.
Selain itu, pihaknya mendesak kepada Pemkab Sumedang untuk mengumumkan secara terbuka pihak-pihak yang menerima Pos Bantuan Sosial dan Dana Hibah. “Hal ini merupakan hanl yang harus ditempuh demi tegaknya transparansi dalam tata kelola pemerintahan sebagai salah satu pilar tegaknya demokrasi,” tandasnya.
Demikian pula alokasi anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) PNS. Golkar menilai, pemerintah sudah seharusnya meningkatkan anggaran untuk TPP tersebut. Pasalnya, kata Yogie, jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain, TPP PNS di Sumedang masih tertinggal.***

Dua Perusahaan Pengolahan Limbah Batubara Ilegal Ditutup BLH

2009-11-25T21:39:00.002+07:00

DUA buah perusahaan pengolah limbah batubara di Desa Cibeureum Wetan (Kecamatan Cimalaka) dan Desa Legok Kaler (Kecamatan Paseh), Kabupaten Sumedang, jawa Barat, kini ditutup setelah mendapat protes dari masyarakat setempat. Pasalnya, selain melahirkan kekhawatiran mengakibatkan munculnya polusi juga belum memiliki ijin.
H Suhara, Kepala BLH (Badan Lingkungan Hidup) Kabupaten Sumedang ketika dihubungi, Rabu (25/11), membenarkan pihaknya telah memberikan teguran hingga penyetopan operasinal dua buah perusahaan pengolah limbah batubara menjadi paving block.
Menurut dia, teguran atas dua perusahaan pengolah limbah batubara tersebut didasarkan atas aspirasi masyarakat melalui pemerintahan kedua desa tersebut. “Karenanya kita tindak lanjuti dengan peninjauan ke lapangan dan kita berikan teguran, karena operasional kedua perusahaan tadi belum memiliki ijin usaha,” katanya.
Kedua perusahaan pengolah limbah tadi masing-masing CV Mitra Jaya Abadi yang beroperasi di Blok Ciseureuh, Desa Cibereum Wetan, Kecamatan Cimalaka; dan CV Mitra Utama berlokasi di Desa Legok kaler, Kecamatan Paseh.
Dijelaskan, setiap kegiatan usaha memang diwajibkan memiliki perijinan lengkap. Terlebih lagi kegiatan pengolahan limbah batubara yang dikhawatirkan masyarakat akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat disana.
“Kedua perusahaan ini belum memiliki ijin, karenanya kita tegur untuk segera memproses perijinannya. Pengolahan limbah batubara sebagai bahan baku pembuatan batako atau paving block memang bisa saja sejauh memnuhi syarat-syarat tertentu,” kata Suhara.
Di antara persyaratan tersebut yakni penyetokan bahan baku limbah batu bara tidak melebihi batas waktu 90 hari, dan mesti disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan produksi. “Yang terjadi sekarang justru penyetokan dilakukan secara besar-besaran sementara kemampuan produksi masih rendah. Ini yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat,” paparnya.
Limbah batubara dalam kadar tertentu bisa dijadikan pupuk tanaman. Namun, lanjut Ara panggilan akrab Kepala BLH Sumedang ini, jika limbah batubara disimpan terlalu lama hingga terkena air maka akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan.
“Tetapi yang paling penting adalah jika kedua perusahaan ini ingin melanjutkan usahanya, mau tak mau harus memproses perijinan. Sebab, dalam proses perijinan selain harus ditempuh ijin tetangga juga harus membuat Amdal (analisis mengenani dampak lingkungan, Red),” tandasnya.
Kedua perusahaan pengolah limbah batubara tadi memang baru beroparasi beberapa pekan lalu, dan pemberhentian operasional pengolahan limbah batubara ini pada Oktober dan 19 Nopember belum lama ini.***

Penyertaan Modal PD BPR Diusulkan Bupati Sumedang Rp 1 Milyar

2009-11-25T21:36:00.001+07:00

LANGKAH penyehatan PD BPR (Badan Pekreditan Rakyat) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada tataran mikro dilakukan melelaui percepatan recovery cabang-cabang yang memberikan kontribusi. Selain itu, upaya mempertahankan dan memacu kinerja cabang-banag dengan kinerja baik.
Demikian dikemukakan Bupati Sumedang H Don Murdono melalui Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah saat menyampaikan Nota Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap empat Raperda dalam Rapat Paripurna DPRD, Rabu (25/11).
Sementara pada tataran makro, katanya, selain mendorong penyertaan modal guna membantu likuiditas PD BPR, Pemda akan terus mengoptimalkan fungsi intermadiasi yakni pihak PD BPR sebagai lembaga keuangan milik Pemda juga sebagai tempat menyimpan sebagian dana Pemda yang diperbolehkan meneurut ketentuan yang berlaku.
Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mendorong agar PD BPR ini mampu menggerakkan sector riil, yakni selain mengoptimalkan sector perdagangan, modal kerja pertanian, industry kecil yang saat ini telah berjalan, pada tahun 2010 PD BPR akan menggulirkan skema kredit pengembangan usaha sector riil inovatif (PU-SRI).
“Melalui skema terobosan ini, sektor riil yang menjadi lapangan usaha para usahawan mikri akan diintervensi dengan kredit tanpa agunan,” kata Bupati Sumedang.
Selain itu, papar Don Murdono, nilai jasa pinjamannya kompetitif serta dengan mobilitas pembinaan yang intensif. “Skema PU-SRI ini diharapkan mampu mengeliminasi aktivitas para renternir yang selama ini memberatkan para usahawan mikri di lapangan,” tandasnya.
Sementara penyertaan modal yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kinerja PD BPR Sumedang, lanjut Bupati Sumedang, idealnya senilai Rp 2,7 milyar sesuai dengan permohonan jajaran Direksi PD BPR Sumedang.
Hanya saja, dikarenakan keterbatasan kemampuan fiskal daerah maka rencana alokasi penyertaan modal untuk PD BPR Sumedang pada tahun anggaran 2010 berada pada kisaran Rp 1 milyar.
“Melalui penyertaan modal tersebut diharapkan akan terjadi akselerasi peningkatan kinerja PD BPR menuju BPR yang handal dan terpercaya,” tegas Bupati Sumedang.***

Bangar, Balegda dan Pansus Disepakati jadi Keputusan Pimpinan DPRD

2009-11-25T21:32:00.001+07:00

BADAN Anggaran (Bangar), Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini sudah terbentuk dan susunan personelnya telah diumumkan usai Rapat Paripurna DPRD tentang Nota Jawaban Bupati Sumedang atas Pemandangan Fraksi-Fraksi DPRD terhadap empat buah Raperda, Rabu (25/11).
Selain pemberitahuan tentang pembentukan Bangar dan Balegda, juga diumumkan personel Panitia Khusus (Pansus) Raperda OPD (Organisasi Perangkat Daerah); dan Pansus Raperda Penanaman Modal dan Pola Tarif RSUD.
Dalam Rapat Pripurna yang dipimpin Edi Askhari, Wakil Ketua DPRD, dan dihadiri Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah tersebut, susunan personalia Bangar, Balegda maupun Pansus disepakati seluruh Anggota DPRD yang hadir, hingga menjadi Keputusan Pimpinan DPRD.
Adapun susunan unsur Badan Anggaran DPRD, yakni: Yaya Widarya (Ketua); Edi Askhari, H Sarnata, Asep Ely Gunawan (Wakil Ketua); Sekretaris DPRD (Sekretaris bukan Anggota). Sementara Anggota: Dadang Rohmawan, Dedi Hidayat, Sulaeman, H Idad Istidad, Atang Setiawan, Irwansyah Putra, Ade Nono Sutiono, Naya Sunarya, H Deden Rusyanto, Sidik Japar, Edi Sunardi, Otong Dartum GN, Nurani Fuzianti, Asep Sumaryana, Hendrik Kurniawan, Odah, Nurdin Zein, Ridwan Solichin, Yani Citraeni, dan Ermi Triaji.
Susunan unsur Badan Legislasi Daerah masing-masing: H Ending Ahmad Sajdin; Yadi Mulyadi; Tati Warliah; Saepudin; Zulkipli M Ridwan; Naya Sunarya; Romli Firdaus; Diding Suhandi; Dina Rahman; Nurdin Zein; dan Yani Citraeni.
Susunan Panitia Khusus pembahasan Raperda OPD, yakni: Edi Askhari dan H Sarnata dari unsur Wakil Ketua DPRD; Dede Suwarman, Ondi Rohaendi, Tati Warliah, Atang Setiawan, H EA Sajidin, H Yudi Wahyudi (unsur Fraksi PDI Perjuangan).
Romli Firdaus, Anyeu Widuri (unsur Fraksi Partai Golkar); Otong Dartum GN, Kusdiaman, Dina Rahman (unsur Fraksi Partai Demokrat); Nurdin Zein, Agus Hermawan, Ridwan Solichin, dan ade Rucita Hudaya (unsur Fraksi PKS).
Sedangkan susunan Panitia Khusus pembahasan Raperda Penanaman Modal dan Pola Tarif RSUD, masing-masing Yaya Widarya (unsur Ketua DPRD), Asep Ely Gunawan (unsur Wakil Ketua DPRD).
Di samping itu, Asep Yudi Sudirja, Wawan Kusnadi, Zulkipli M Ridwan, Dadang Romansyah, Yadi Mulyadi, Saepudin (unsur Fraksi PDI Perjuangan); Aep Tirtamaya, Sidik Japar, Nenden Nugraha (unsur Fraksi Partai Golkar); Diding Suhandi, Aceng Hermawan, Bagoes Nurrochmat (unsur Fraksi Partai Demokrat); Ilmawan Muhamad, Hendrik Kurniawan (unsur Fraksi (PPP), dan drg Rahmat Juliadi, Cucu Sari Purniawanti (unsur Fraksi PKS).
Pasca pengumuman Badan Anggaran, Badan Legislasi Daerah maupun kedua Pansus, Rabu kemarin siang langsung menggelar rapat internal untuk menyusun agenda kerja masing-masing alat kelengkapan DPRD tersebut.***

Dispeterpan Intensifkan Pengawasan Peredaran Hewan Qurban

2009-11-25T21:28:00.001+07:00

JAJARAN Dispeterpan (Dinas Peternakan dan Perikanan) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akan mengintesifkan pengawasan peredaran hewan qurban (sapi dan domba). Bahkan, sejumlah petugas akan melakukan pengawasan hingga dilaksanakannya pemotongan hewan qurban, guna menghindari kemungkinan yang tak dinginkan.
Penegasan tersbeut dilontarkan Ade Guntara Ardi, Kepala Dispeterpan, Rabu (25/11). Dikatakannya, pengawasan peredaran hewan qurban pada saat menjelang perayaan Idul Adha, memang senantiasa dilaksanakan secara intensif, untuk menghindari adanya hewan berindikasi mengidap penyakit yang akan membahyakan bagi kesehatan manusia.
“Memamng kita secara rutin melakukan pengawasan, tetapi menjelang Idul Qurban, kita intensifkan karena memang peredarannya cukup tinggi, sehingga pengawasan harus tetap kita lakukan sejak hulu hingga hilir, artinya sampai di tingkat pemotongan hewan,” ujarnya.
Diakui, petugas yang melalukan pengawasan memang cukup terbatas. Karenanya, Ade mengingatkan kepada masyarakat untuk berhati-hati saat membeli dan memotong hewan qurban. “Kalau ditemui adanya hewan yang sakit, supaya segera dilaporkan kepada petugas,” harapnya.
Menurut dia, jumlah peredaran hewan qurban yang tercatat di Dispeterpan pada Idul Adha 1429 H lalu sebanyak 632 ekor (sapi) dan 5.639 ekor (domba). “Jumlah ini yang berhasil kita catat, kemungkinannya akan jauh melebihi dari jumlah yang kita catat,” ungkapnya.
Ia menghimbau pula agar masyarakat yang akan membeli hewan qurban agar berhati-hati sebelum membeli. “Jika ditemukan hewan sakit, tolong informasikan kepada kami. Kehati-hatian ini sangat perlu agar kita terhindar dari berbagai kemungkinan yang tidak diharapkan,” tambah Ade Guntara.***

Komisi A DPRD Sumedang Tetap Kawal Penerimaan CPNS 2009

2009-11-24T18:39:00.001+07:00

KOMISI A DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akan terus mengawal proses penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil). Apabila didapati temuan-temuan terutama pasca pengumuman hasil seleksi, pertengahan Desember mendatang, DPRD akan menindalanjuti sesuai kewenangan legislatif.
Penegasan tersebut dilontarkan H Ending Ahmad Sajidin, Ketua Komisi A DPRD Sumedang, Selasa (24/11). Dijelaskannya, hingga pelaksanaan seleksei CPNS, Minggu (22/11) hingga sekarang belum ditemukan atau belum terdapat laporan tentang kejanggalan proses seleksi.
“Memang ada temuan seperti di lokasi seleksi SMAN 1, saya menemukan satu peserta mendapat dua panggilan untuk dua ruangan yang berbeda. Cuma dalam pelaksanaannya, peserta ini hanya mengikuti di ruangan 25 saja, sementara kursi di ruangan 22 tidak diisi,” ujarnya.
Hal semacam ini, lanjut Sajidin, memang bisa terjadi ketika seorang peserta mengirimkan dua lamaran untuk dua formasi yang berbeda. Karena kedua persyaratan ini lengkap, maka pihak panitia mengirimkan dua panggilan padahal hanya untuk seorang peserta saja.
“Ini yang akan menjadi salah bagian yang akan kita kawal nanti. Kita bisa lihat nanti saat penetapan kelulusan bagi peserta penerimaan CPNS. Jika peserta ini lulus dari ruangan 25, tidak menjadi soal, akan tetatpi jika lulus dari ruangan 22 maka ini akan kita pertanyakan,” tandasnya.
Berbicara tentang pengumuman hasil seleksi, Ketua Komisi A ini meminta Pemkab Sumedang untuk bersikap bijak agar dipertimbangkan untuk tidak mengumumkan skor nilai dari 3992 peserta yang hadir mengkuti seleksi. “Bagi yang tidak lulus, panitia cukup dibertahu melalui surat lengkap dengan skornya,” katanya.
Apabila seluruhnya dipublikasikan, Sajidin khawatir akan mengganggu privasi seseorang dan bisa menjadi kasus pencemaran nama baik. “Memang memenuhi unsur tranparansi, cuma ketika kita buka semuanya kelak bisa menjadi kasus hukum dan yang paling utama akan mengganggu privasi seseorang,” tandasnya.
Ia mencontohkan, si A dinyatakan tidak lulus seleksi CPNS 2009 karena nilainya rendah. “Nilai rendah inilah yang akan mengganggu privasi seseorang. Orang-orang akan mengetahui kemampuan si A rendah, maka bisa menutup kesempatan untuk bekerja di lembaga atau perusahaan. Hal seperti ini yang mesti menjadi pertimbangan,” ungkap Sajidin.***

Eka Perintahkan Perbaiki Kerusakan Proyek Jalan Warung Kalde - Bojongloa

2009-11-24T18:35:00.002+07:00

PROYEK Jalan Warung Kalde (Desa Cikeruh) – Bojongloa (Desa Sayang) di Kecamatan Cikeruh tahun anggaran 2009 senilai Rp 1 milyar lebih, di beberapa titik kini sudah rusak kembali. Sementara Komisi D DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berencana akan melakukan evaluasi ke lapangan pada Desember depan.
Dadang Rohmawan, Anggota Komisi D menyebutkan, pihaknya mendpati proyek pemeliharaan Jalan Warung Kalde – Bojongloa tersebut kini sudah dalam kondisi rusak lagi. “Padahal kita tahu proyek ini belum lama dikerjalan. Lihat saja di beberapa titik lokasi banyak hotmix terkelupas,” kata Dadang Rohmawan, Selasa (24/11).
Perihal kerusakan jalan ini telah menjadi salah satu temuan yang akan ditindaklanjuti dengan Sidak evaluasi Komisi D pada Desember mendatang. “Terus terang kita kecewa melihat kondisi seperti itu. Apalagi pekerjaan hotmix hanya di bagian-bagian tertentu saja. Artinya, hotmix tidak diterapkan di seluruh ruas jalan yang dikerjakan,” paparnya.
Menurut dia, sepengatahuannya ruas jalan yang diperbaiki sepanjang 2,65 Km, dan telah selesai dikerjakan sekitar dua bulan lalu. “Statusnya sekarang sudah memasuki masa pemeliharaan. Kita lihat saja, apakah masa pemeliharaan ini dilaksanakan oleh pelaksana atau tidak, yang jelas kita akan melakukan evaluasi nanti,” ungkapnya.
Sementara itu, H Eka Setiawan, Kepala DPUK Sumedang ketika dihubungi di tempat terpisah, menjelaskan bahwa proyek Jalan Warung Kalde (Desa Cikeruh) – Bojongloa (Desa Sayang) di Kecamatan Cikeruh tersebut, bukan peningkatan melainkan pemeliharaan periodik (tambal sulam).
“Kalau saat ini sudah rusak lagi, maka merupakan tanggungjawab pelaksana untuk segera memperbaikinya dalam masa pemeliharaan sekarang ini. Insya Allah akan segera kita cek ke lapangan,” tandasnya.
Berbicara tentang pekerjaan hotmix yang tidak menyeluruh, Eka membenarkan tidak dikerjakan sepenuhnya di atas ruas jalan yang dikerjaan. “Memang hanya di titik-titik tertentu saja yang dipasang hotmix. Kecuali di bagian jalan masuk ke Warung Kalde, dipasang hotmix beberapa meter,” ujarnya.
Di bagian lain disebutkan, Jalan Warung Kalde – Bojongloa (2,65 Km) dan Jalan Simpang – Parakan Muncang (9,90 Km), telah diusulkan Pemkab Sumedang ke provinsi untuk pengalihan status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.
“Soalnya, kalau terus menerus dipelihara oleh Pemkab cukup berat mengingat keterbatasan anggaran. Sementara intesitas lalulintas kendaraan berat maupun cukup tinggi, dan pada saat ini masih berstatus jalan alternatif arteri primeir,” ungkapnya.
Menurut dia, usulan Bupati H Don Murdono sudah dilayangkan ke provinsi, hanya saja saat ini masih dalam proses. “Mudah-mudahan saja akan segera direalisasi, karena jika sudab beralih status menjadi jalan provinsi maka pemeliharaan ke dua ruas jalan ini akan mengurangi beban anggaran APBD kita,” tambah Kepala DPU Kabupaten Sumedang ini.***

Peserta Seleksi CPNS di Sumedang Tak Hadir 20-30 Persen dari 4.996

2009-11-22T14:49:00.001+07:00

PELAKSANAAN seleksi penerimaan CPNS 2009 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Minggu (22/11) yang dimulai pukul 08.30 WIB, berlangsung lancar. Dari jumlah pelamar terakhir sebanyak 4.996 yang memenuhi persyaratan, peserta seleksi yang hadir berkisar 70 – 80 persen. Hingga pukul 13.00 belum diketahui persis jumlah peserta yang tak hadir mengingat laporan dari masing-masing Koordinator Pengawas masih terus berdatangan akibat kendala hujan lebat.
Seperti diketahui, penyebaran lokasi seleksi CPNS tersebut dialokasikan ke 13 gedung sekolah (SD-SMP-SMA-SMK) meliputi 250 ruang kelas. Cuaca di seputar perkotaan Sumedang pada saat pelaksanaan seleksi cukup cerah, hanya saja sekitar pukul 10.30 WIB hujan mulai turun yang tampak cukup memperlambat pengiriman berkas lembaran soal dan jawaban ke panitia yang dipusatkan di Aula Pemkab Sumedang.
H Zaenal Alimin, Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Sumedang didampingi Asep Rusman, Kabid Pengadaan Pegawai dan Pensiun usai melaksanakan monitoring seleksi CPNS ke lokasi SMAN 1, SMPN 4, SMKN 1, SMKN 2, dan SMAN 3, menyebutkan dalam pelaksanaan seleksi tersebut 250 pengawas, 13 Koordinator Pengawas, dan 13 petugas kebersihan.
“Kami bekerjasama pula dengan keamanan yakni dari Polres Sumedang dan Satpol PP, sejak kedatangan berkas soal hari Sabtu (21/11) petang hingga pelaksanaan seleksi ini. Alhamdulillah tidak terjadi permasalahan apakah itu gangguan atau kekurangan lembar soal,” kata Zaenal Alimin kepada Lintas.
Dijelaskan, hasil dari monitoring ke beberapa lokasi seleksi ternyata banyak ditemukan bangku kosong disebabkan ketidakhadiran peserta. Zaenal menduga, di antara penyebab kekosongan bangku peserta yakni peserta yang mengirim lamaran ke beberapa kabupaten dan memilih lokasi yang terdekat di luar Kabupaten Sumedang.
“Atau kemungkinan ada pelamar yang mengirim dua lamaran untuk formasi jabatan yang berbeda. Karena keduanya memenuhi syarat akhirnya dia harus memilih salah satu formasi sehingga terpaksa harus meninggalkan pilihan formasi lainnya,” ujarnya.
Menurut dia, lembar soal yang tidak terpakai dihanguskan guna menghindari penyalahgunaan soal-soal seleksi CPNS ini. “Soalnya, jika tak dihanguskan bisa terjadi dimanfaatkan pihak-pihak lain yang tak bertanggungjawab untuk pelaksanaan seleksi di provinsi lain. Itulah sebabnya, sesuai aturan kita hanguskan dan pembakaran berkas ini dilaksankan di inseminator RSUD Sumedang,” tandasnya.
Berbicara tentang joki, Zaenal belum menerima laporan dari pengawas di lapangan. “Sesuai aturan tata tertib seleksi, di antaranya setiap peserta yang memiliki hand phone harus dimatikan sehingga meminimalisir munculnya perjokian,” paparnya.
Sementara itu, H Ending Ahmad Sajidin, Ketua Komisi A DPRD, menyebutkan pihaknya menerjunkan seluruh personel Komisi A untuk mengawasi jalannya seleksi CPNS ini. Masing-masing anggota Komisi, diharuskan mencatat seluruh proses pelaksanaan seleksi di masing-masing lokasi.
Adapun hasil pemantauan legislatif di lapangan, kata Ending, untuk sementara pihaknya tidak menemukan keganjilan maupun laporan keganjilan. “Sementara kita mencatat banyaknya peserta yang tidak hadir, yang kemungkinan disebabkan pilihan di luar Sumedang atau memilih salah satu dari dua formasi yang diikutinya,” katanya.***

Rapat Paripurna DPRD Sumedang di Akhir 2009 “Gemuk”

2009-11-19T20:27:00.002+07:00

RAPAT Paripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (19/11) kemarin, tampak cukup “gemuk”. Pasalnya, Bupati H Don Murdono menyampaikan langsung empat Raperda yakni Raperda tentang RAPBD 2010; Raperdda perubahan atas Perda nomor 8/2008 tentang pembentukan organisasi perangkat daerah; Raperda penyelenggaraan penanaman modal; dan Raperda pola tarif RSU Sumedang.
Penyampaian keempat Raperda tadi disebut-sebut Bupati H don Murdono, tak memiliki maksud dan tujuan lain, kecuali itikad untuk mengimplementasikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Implementasi tersebut, kata Don, banyak perubahan yang harus dilakukan Pemda baik secara formal maupun materil menyangkut kewenangan yang perlu dirumuskan dalam kebiajakn daerah. “Sehingga dapat dijadikan landasan pelaksanaan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,” katanya.
Berbicara tentang RAPBD 2010, sesuai amanat PP nomor 58/2005 bahwa penyampaian RAPBD semestinya dilakukan paling lambat pada minggu pertama bula Oktober, namun disebabkan pengelolaan keuangan daerah masih harus mengacu pada peraturan-peraturan lainnya, maka terpaksa mengalami keterlambatan penyampaian RAPBD tersebut.
Menurut dia, sesuai RKPD 2010 telah dibahas dan disepakati kebijakan umum APBD (KUA) 2010 serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) 2010 adalah acuan dalam penyusunan RAPBD 2010.
Meski demikian, lanjut Don, dalam perjalanannya pihaknya harus melakukan beberapa penyesuaian dengan kondisi yang dihadapi, baik akibat dari kondisi internal, maupiun akibat kondisi eksternal.
Dijelaskan, kondisi internal yang mewarnai perjalanan proses penyusunan RAPBD tersebut di antaranya adanya beban belanja gaji PNS yang mencapai 63 persen dari total rencana pendapatan tahun anggaran 2010.
Selain itu, lanjut Don, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten; peningakatan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan dan social lainnya serta pemuliaan Budaya Sunda dan kearifan lokal; peningakatan kualitas manajemen Pemda; dan penanggulangan permasalahan ekonomi.
Sedangkan kondisi eksternal yang telah mewarnai dalam perjalanan proses penyusunan Rancangan APBD 2010, antara lain memperkokoh komitmen pembangunan berkelanjutan dengan pemerintah pusat dan provinsi.
Di hadapan Rapat Paripurna DPRD tersebut, Bupati Sumedang ini menyampaikan bahwa pendapatan daerah direncanakan Rp 968 milyar lebih. Sementara belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah direncanakan mencapai Rp 982,162 milyar lebih.
Sedangkan pembiayaan daerah melalui pengamanan kemungkinan adanya sisa perhitungan anggaran 2009 sekitar Rp 20,549 milyar lebih. Adapun kebijakan pembiayaan daerah dari sisi pengeluaran diarahkan untuk penyertaan modal PD BPR dan pembayaran pokok utang kepada ADB sekitar Rp 59,957 juta lebih dan Bank jabar Banten Rp 6,120 milyar lebih.***

Di Sumedang BPBD Digabung ke Dinsos dan Tenaga Kerja

2009-11-19T20:23:00.004+07:00

ORGANISASI Perangkat Daerah (OPD) tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai pasal 2 Permendagri nomor 46/2008, tercermin bahwa untuk kabupaten/kota adanya keringanan baik membentuk atau tidak membentuk BPBD.
“Dalam pasal 2 yang mengatur bahwa BPBD dibentuk di setiap provinsi dan BPBD dapat dibentuk di setiap kabupaten/kota,” kata Bupati Sumedang H Don Murdono saat menyampaikan empat Raperda di hadapan Rapat Pripurna DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang dipimpin Yaya Widarya, Kamis (19/11) kemarin.
Menurut Don, dibentuk atau tidaknya BPBD kabupaten/kota disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, kemampuan keuangan dan tingkat kerawanan bencana. Berdasarkan ketiga kriteria tersebut, maka untuk pelaksanaan fungsi penanggulangan bencana di Kabupaten Sumedang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.
“Dengan demikian, digabungkannya pelaksanaan fungsi penanggulangan bencana pada Dinsos dan Tenaga Kerja Kabupaten Sumedang, dinilai Bupati Don telah memenuhi unsure normatif. Hanya saja, penggabungan ini berimplikasi terhadap berubahnya nomenklatur dan susunan organisasi Dinsos dan Tenaga Kerja menjadi Dinsos dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumedang.
Menurut dia, perubahan nomenklatur dan susunan organisasi tersebut, mengakibatkan pemisahan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja menjadi tersendiri. “Karena apabila ketiganya disatukan pelaksanaannya dalam sati SKPD dirasakan akan terlalu berat,” ujarnya.
Karenanya, pelaksanaan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja akan disatukan dengan urusan pemerintahan bidang transmigrasi dalam satu SKPD baru berbentuk Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang.
Adapun pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, lanjut Don, secara normatif telah telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 (4) PP nomor 41/2007 tentang OPD. Pembentukan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini berimplikasi pula terhadap susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, namun nomenklaturnya dipastikan Bupati tidak akan terjadi perubahan.***

Dinkes Terapkan Absensi Elektronik Toleransi Masuk Kantor jam 07.15

2009-11-19T20:21:00.001+07:00

UNTUK pertama kalinya Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, sejak 1 Nopember 2009 menerapkan sistem absensi sidik jari. Meskipun masih uji coba dan masih diberlakukan absensi manual, melalui sistem absensi ini dan hasilnya akan dipampangkan setiap awal bulan diharapkan terjadinya peningkatan kualitas kinerja 120 karyawan/ti disana.
Hal itu dikemukakan drg H Agus S rasjidi, kepala Dinkes Sumedang, Kamis (19/11). Menurut dia, sistem absensi dengan peralatan elektronik yang cukup canggih ini, setiap menjelang apel pagi dengan toleransi maksimal pukul 07.15 setiap karyawan wajib mengisi absensi dengan cara menempelkan jari pada alat tersebut.
“Cuma sampai akhir Desember kita masih dalam masa uji coba. Insya Allah awal Januari 2010, sistem pengabsensian akan kita terapkan secara elektronik ini. Saat sekarang, karena masih uji coba, setiap karyawan selain wajib mengikuti sistem baru juga menandatangani absesnsi secara manual,” katanya.
Dijelaskan, tujuan paling pokok penerapan absensi elektronik tadi yakni dalam upaya peningkatan kualitas kinerja karyawan. “Kita akan menerapkan pola absesnsi ini hanya pada saat masuk kerja. Soalnya, kalau kita wajibkan pada saat pulang kantor, bagaimana nasibnya mereka yang dinas luar,” ungkap drg Agus.
Diakui, untuk sementara ini sistem absensi elektronik tersebut baru diberlakukan di kantor Dinas Kesehatan. Direncanakan, di masa mendatang sistem ini secara bertahap akan diberlakukan di 32 Puskesmas yang ada.
“Tetapi itu nanti. Yang jelas, absensi ini merupakan dasar penilaian bagi peningkatan karier setiap PNS. Kita bisa melihat nanti, jam kedatangan mereka saat masuk kantor dan hasil kerja di masing-masing bidang tugasnya,” tandasnya.***

Pembentukan BPBD Bebani APBD Dikaji Ulang Pemkab Sumedang

2009-11-17T20:23:00.000+07:00

RENCANA pembentukan SOPD (Susunan Organisasi Perangkat Daerah) baru yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), sekalipun telah disusun sedemikian rupa, ternyata Pemkab Sumedang, Jawa Barat, akan melakukan kaji ulang atas rencana pembentuan SOPD ini. Soalnya, jika dipaksakan akan berdampak dan menjadi beban APBD, sementara kondisi keuangan tampaknya tidak memungkinkan pembentukan BPBD.
Hal itu ditegaskan Sekda Sumedang H Atje Arifin Abdullah kepada wartawan, Selasa (17/11). Dikatakannya, pada saat ini memang rencana pembentukan BPBD tersebut hampir tuntas, akan tetapi ketika dihadapkan kepada kondisi defisit keuangan kemungkinannya rencana tersebut tidak bisa dilaksanakan sekarang ini.
“Memang jika kita mengacu aturan pusat dimana daerah bisa membentuk SOPD berbentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Akan tetapi, sepertinya kita tidak bisa memaksakan diri, karena jika dipaksakan akan menjadi beban berat bagi APBD 2010,” kata Atje.
Karenanya, Pemkab Sumedang akan melakukan pengkajian ulang tentang BPBD ini. Sekda Atje menilai, guna mewadahi Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) BPBD yang lebih bersifat teknis sebenarnya bisa digabung dengan SOPD yang memiliki kedekatan Tupoksi, seperti Dinas Sosial dan Tenaga Kerja saat ini.
Diakui, Tupoksi BPBD tersebut tak bisa diwadahi dalam Satkorlak Bencana Alam, karena fungsinya hanya koordinatif. “Memang dalam Satkorlak merupakan gabungan dari instansi terkait, namun dalam prakteknya koordinasi ini sulit untuk mencapai ideal. Karena fungsinya hanya koordinasi saja, jelas beda dengan BPBD yang lebih bersifat teknis,” ujarnya.
Sekda Atje berpendapat, BPBD tadi sebaiknya digabung ke dalam SOPD yang ada. “Bisa berbentuk Bidang, yang terpenting fokus untuk penanganan bencana sehingga harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan teknis ke-PU-an. Soalnya, bidang ini harus mampu merencanakan hingga melaksanakan penanggulangan bencana di lapangan,” tandasnya.
Meski demikian, persoalan BPBD tersebut hingga kini masih harus dikaji ulang. “Memang sih ideal adanya BPBD ini, cuma saja jika kita paksakan saat ini kemungkinan yang akan terjadi di tahun anggaran 2010, kondisi APBD kita akan semakin berat. Itulah sebabnya, akan kita kaji ulang masalah ini,” tegas Sekda Sumedang ini.***

Pelamar CPNS di Sumedang 6.209 yang Memenuhi Syarat 4.949

2009-11-17T20:15:00.000+07:00

JUMLAH terakhir lamaran yang masuk ke panitia penerimaan CPNS 2009 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, hingga Selasa (17/11) mencapai 6.209 berkas. Sementara lamaran yang memenuhi syarat sebanyak 4.949 meliputi tenaga Guru 2.685, Kesehatan 804, dan Teknis 1.460, dan panitia telah mengirimkan panggilan dan nomor testing berikut lokasi tempat tes CPNS.
Demikian dikemukakan Asep Rusman, Kabid Pengadaan Pegawai dan Pensiun pada BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Kabupaten Sumedang, Selasa kemarin. Dikatakannya, panitia telah menerima kiriman lamaran melalui Kantor Pos sebanyak 6.209 berkas.
Dari ke-6.209 berkas lamaran tersebut, katanya, setelah dilakukan seleksi administratif ternyata hanya 4.949 lamaran yang memenuhi persyaratan, dan dinyatakan berhak mengikuti test CPNS, Minggu (22/11) depan. Sementara 1.260 lamaran yang tidak memenuhi syarat, panitia akan segera mengirimkan pemberitahuan.
Menurut dia, dari keseluruhan pengirim lamaran ternyata bukan hanya berasal dari dalam kabupaten melainkan berdatangan dari luar kabupaten sekitar 1.000 lamaran di antaranya Kabupaten/Kota Bandung, Subang, Garut, dan Tasikmalaya. “Bahkan beberapa di antaranya terdapat pelamar dari Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,” katanya.
Dijelaskan, panggilan testing ditargetkan paling lambat akan tiba di setiap pelamar maksimal sehari menjelang pelaksanaan test, Sabtu (21/11). “Yang pasti kita sudah mengirimkan sejak hari Minggu kemarin, dan untuk daerah yang dekat di perkotaan banyak yang sudah menerima panggilan. Kecuali yang agak jauh, pihak Pos perlu waktu untuk mengirimkan panggilan ini,” ujarnya.
Sementara itu panitia saat ini telah mempersiapkan 13 lokasi (gedung SD, SMP, SMA dan SMK) meliputi 250 ruang kelas. “Semuanya kita pusatkan di perkotaan, supaya memudahkan koordinasi dan pengawasan. Dan, kita sudah mempersiapkan pula 250 pengawas, dan 13 koordinator pengawas yaitu Kepala Sekolah di sekolah tempat berlangsungnya test nanti,” kata Asep.
Bukan hanya itu, di samping 13 Koordinator Pengawas, 250 Pengawas (1 kelas 1 pengawas, red), juga disiapkan 13 tenaga kebersihan dari sekolah yang dipergunakan penyelenggaraan test. “Ini penting, sebab tenaga kebersihan diperlukan untuk menjelang test maupun setelah pelaksanaan test agar sekolah tetap bersih,” tandasnya.***

Bupati Makan Beunteur Rasanya Pahit Lahir Obsesi larang BAB ke S Cipeles

2009-11-16T22:07:00.001+07:00

PRESTASI demi prestasi di tingkat regional maupun nasional di bidang kesehatan terus diraih Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Kenyataan ini menuntut konsekuensi yakni harus mampu mempertahankan dan meningkatan prestasi, di antaranya Bupati H Don Murdono memiliki obsesi untuk mengeluarkan larangan buang air besar (BAB) ke Sungai Cipeles dan setiap penjual makanan akan diwajibkan memakai sarung tangan.
Larangan BAB tersebut bukan tanpa sebab. “Soalnya saya punya pengalaman sendiri, ketika disuguhi makan dengan lauk pauk ikan beunteur, koq rasanya pahit. Wah wah jangan-jangan,” kata Bupati Don Murdono saat menghadiri acara silaturahmi dan syukuran atas prestasi bidang keseahatan tahun anggaran 2009 di halaman Dinas Kesehatan, Senin (16/11).
Atas dasar pengalaman tersebut, Don mengaku terinspirasi untuk melahirkan larangan BAB di Sungai Cipeles. “Soalnya, kalau sungai Cipeles ini bersih dari kotoran, ikan-ikan akan hidup sehat. Apalagi ikan beunteur yang sangat disukai masyarakat,” kata Bupati Sumedang sambil tersenyum.
Demikian pula, obsesi tentang pedagang makanan yang akan diwajibkan memakai sarung tangan. Menurut dia, produk pangan khas Sumedang seperti Tahu, dinilai akan semakin diminati masyarakat jika kesehatannya dijamin.
Salah satu jaminan kesehatannya, yakni pedagang dalam melayani pembeli diharapkan bisa memakai sarung tangan. “Jangan sampai ada kejadian di saat ada pembeli Tahu, karena tangan pedagangnya telanjang, padahal dia sedang merokok, eh ketika dimakan ternyata bau rokok. Itu baru rokok, mungkin saja ada kotoran lain yang menempel pada tangan pedagang,” paparnya.
Kedua obsesi tersebut, lanjut Bupati Don, akan diterapkan di masa mendatang, karena untuk merealisasikannya diperlukan sosialisasi. Guna meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat maupun lingkungan, katanya, bisa dimulai dari hal-hal yang kecil namun berdampak luas terhadap kesehatan manusia.
Seperti diketahui, prestasi Sumedang pada 2009 ini ditandai dengan penghargaan bagi Bupati H Don Murdono belum lama ini yakni penghargaan Manggala Karya Bhakti Husada Arutala dari Menkes. Sedangkan penghargaan tingkat nasional meliputi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Terbaik I Nasional; Tenaga Sanitarian Teladan I Nasional untuk Abu Bakar dari Puskesmas Surian.
Selain itu, lahirnya Perda nomor 6/2006 tentang pembebasan pelayanan kesehatan dasar; dan Perda nomor 3/2008 tentang KIBBLA (Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita). Perda KIBBLA ini merupakan KIBBLA pertama di Indonesia.
Sedangkan prestasi tingkat nasional, yakni Siaga Award (Desa Siaga Teladan I) Jawa Barat’ Desa Siaga Terbaik I versi Bodrex Jawa Barat diraih Desa Nagarawangi, Rancakalong; Puskesmas Berprestasi III Jawa Barat diraih Puskesmas Sumedang Selatan.***

Dewan Pengawas kini Terjun Langsung Bina PADM Sumedang

2009-11-16T22:01:00.001+07:00

GUNA meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan PDAM Tirta Medal, Dewan Pembina BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) saat ini tengah berupaya melakukan pembinaan. Diharapkan, melaui pembinaan akan menciptakan sinergitas antara Kantor Pusat, Kantor Cabang, Dewan Pengawas, dan Pemilik (Bupati Sumedang).
Dedi Hermawan Charis, Kepala Sekretariat Dewan Pengawas yang juga Kabag Ekonomi Setda Sumedang saat mendampingi H Sanusi Mawi, Ketua Dewan Pengawas PDAM Sumedang, Jawa Barat, Senin (16/11), mengatakan pembinaan ini telah dilaksanakan sejak pekan lalu, yang diikuti selain Dewan Pengawas juga Direksi PDAM.
Pembinaan tersebut telah dilaksanakan langsung ke setiap kantor PDAM Cabang di Kecamatan Jatinunggal, Situraja, Paseh, Tomo, Ujungjaya, Sumedang Selatan, Sumedang Uatara. Sedangkan pembinaan Rabu (17/11) ini akan dilaksanakan di Cabang Tanjungsari, Jatinangor, Tanjungkerta dan Cimalaka.
“Alhamdulillah pembinaan dapat berjalan lancar. Dan ternyata melalui pembinaan ini kita bisa memotret kondisi riil PDAM seperti apa. Ini penting, sebab kita berharap PDAM ini akan bisa memberikan kontribusi besar terhadap PAD kita,” kata Dedi.
Selain itu, melalui pembinaan tersebut dapat diketahui kendala pelaksanaan tugas di setiap kantor cabang. “Kita bisa menggali dari mulai staffing hingga masalah teknis pengelolaan keuangan. Insya Allah, kita bisa memotret lebih detail tentang keberadaan PDAM ini,” ungkapnya.
Menurut dia, Dewan Pengawas memang bertugas melakukan pembinaan. Pembinaan dapat dilakukan jika mengetahui tentang keberadaan kelembagaan yang akan dibina tadi. “Kewajiban Dewan Pengawas sebagai wakil dari pemilik untuk mengetahui persis kondisi lembaga yang kita bina,” kata Dedi.
Yang paling pokok tujuan dari pembinaan tersebut, yakni terciptanya sinergitas antara Kantor Cabang, Kantor Pusat, Dewan Pengawas, dan Pemilik. “Kalau sudah terjalin sinergitas, segala bentuk persoalan akan dengan mudah dipecahkan untuk meningkatkan eksistensi PDAM ini, yang tak lain adalah kepercayaan masyarakat akan semakin tumbuh kepada PDAM,” tandasnya.***

Penetapan Perda Tatib DPRD hangat, Pejabat tinggalkan Ruangan

2009-11-13T21:39:00.003+07:00

PERATURAN Daerah (Perda) tentang Tata Tertib (Tatib) DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, akhirnya ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (13/11) pagi. Meski demikian, sejumlah anggota DPRD menyampaikan beberapa catatan, dan mengusulkan adanya klausul tentang kemungkinan adanya perubahan bila kemudian hari bertentangan dengan peraturan pemerintah (PP) yang kini masih belum terbit.
Suasana rapat paripurna yang pada awalnya tampak adem ayem tersebut, sebelum proses pengambilan keputusan penetapan Perda Tatib yang dipimpin H Sarnata (Wakil Ketua DPRD), bermunculan interupsi dari beberapa anggota DPRD.
Tak heran, suasana persidangan tersebut tiba-tiba menjadi hangat. Hanya saja, kenyataan ini tampak telah menyadarkan para pejabat Pemkab Sumedang bahwa mereka merasa tak enak menyaksikan suasana tersebut karena hal itu urusan internal DPRD. Karenanya, tak sedikit pejabat yang meninggalkan ruangan.
Yaya Widarya, Ketua DPRD Sumedang usai mengikuti Rapat Paripurna, menyebutkan suasana dalam persidangan adalah melambangkan hidupnya demokrasi. “Semua sah-sah saja, sebab yang terpenting tak ada upaya untuk menggagalkan penetapan Perda Tatib ini. Alhamdulillah, pada akhirnya mereka menyetujui ditetapkannya Tatib ini,” katanya.
Menurut dia, usai penetapan Perda Tatib DPRD ini, langkah selanjutnya adalah pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD seperti Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan. “Memang benar, Perda Tatib ini sewaktu-waktu bisa berubah jika ternyata terdapat pasal yang bertentangan dengan PP yang sampai sekarang belum juga terbit,” ujarnya.
Hanya saja, sesuai dengan SE Depdagri yang terbaru, bahwa DPRD bisa membentuk alat kelengkapan DPRD sambil menunggu lahirnya Peraturan Pemerintah. “Soalnya, apabila kita harus menunggu PP, penyusunan APBD 2010 akan sangat keteter. Sumedang masih mending tinggal penyusunan APBD 2010, coba daerah lain masih ada yang menyelesaian Peruabahan APBD 2009,” paparnya.
Ditargetkan, pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD ini bisa dilaksanakan secepatnya untuk mengejar waktu menjelang tahun anggaran 2010 yang tingga hitungan hari. “Insya Allah secepatnya kita bentuk, dan kita harapkan pula Pemkab Sumedang bisa mempersiapkan diri untuk menyampaikan draft RAPBD 2010,” kata Yaya Widarya.***

61 SKPD di Sumedang Dibina Akutansi Keuangan Daerah

2009-11-13T21:33:00.002+07:00

SEBANYAK 160 aparatur dari 61 SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, selama dua hari telah menerima pembinaan akutansi keuangan daerah. Diharapkan, pasca pembinaan tersebut setiap pejabat penatausahaan keuangan (PPK) di SKPD mampu membuat laporan anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.
Cecep Yusman, SE, Kabag Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sumedang, Jumat (14/11), menyebutkan penyelenggaraan pembinaan akutansi keuangan daerah tersebut telah dilaksanakan pada 11-12 Nopember 2009 lalu, yang menghadirkan sejumlah pakar akutansi.
Dijelaskannya, dengan adanya desentralisasi pengelolaan keuangan, setiap SKPD diberikan kewenangan lebih luas dalam pengelolaan keuangannnya. Akan tetapi seiring dengan itu, SKPD juga harus mampu mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan yang dilaksanakan SKPD.
Selain itu, kata Cecep, SKPD merupakan entitas akutansi yang mesti membuat laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. “Karena setiap akhir tahun, seperti sekarang di akhir tahun anggaran 2009, akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah,” paparnya.
Menurut dia, laporan keuangan Pemkab Sumedang sapai saat ini masih mendapat opini wajar dengan pengecualian. “Artnya, laporan keuangan Pemerintah daerah masih sepenuhnya dapat diakui kewajarannya, karena belum dapat diketahui jumlah asset Pemda secara riil, dan pelaksanaan akutansi masih terpusat di SKPD keuangan daerah,” katanya.
Padahal, lanjut Cecep, sesuai aturan yang berlaku bahwa laporan keuangan Pemda merupakan konsolidasi dari laporan keuangan SKPD. “Itulah sebabnya kita memberikan pembinaan akutansi kepada aparat dari SKPD ini, agar mereka mampu membuat laporan keuangan tahun anggaran 2009. Selama dua hari itu mereka kita bina hingga benar-benar memahaminya,” tandasnya.
Agenda pembinaan akutansi keuangan daerah yang digelar di Islamic Center tersebut, dalam upaya meningkatkan kompetensi aparatur pengelola keuangan di setia SKPD terutama masalah akutansi. “Kondisi ini merupakan tantangan tersendiri bagi Pemda, karena sebagian besar pengelola keuangan daerah tidak memiliki dasar pendidikan akutansi,” ujarnya.
Diharapkan, melalui pembinaan akutansi tadi akan memberikan implikasi positif terhadap pengelolaan keuangan di Kabupaten Sumedang, sehingga setiap SKPD akan mampu melakukan pengelolaan keuangan hingga mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.***

Pagelaran Riksa Seni dan Budaya Kasumedangan, Sabtu (14/11)

2009-11-13T19:22:00.005+07:00

KABUPATEN Sumedang, Jawa Barat, yang telah memproklamirkan diri sebagai Sumedang Puseur (Pusat) Budaya Sunda (SPBS), kini mendapat apresiasi positif dari kalangan generasi muda terutama yang tergabung dalam DPD KNPI, Sumedang Rancage (event organizer) dan Absurd. Bahkan, untuk pertama kalinya akan menggelar Pagelaran Riksa Seni dan Budaya Kasumedangan, yang dipusatkan di Graha Insun Medal (GIM), Sabtu (14/11) pagi hingga malam hari.
Dadang Kusna Efendi, Ketua DPD KNPI Sumedang, menyebutkan seluruh ormas kepemudaan yang tergabung dalam KNPI, menyambut positif atas tekad Bupati Sumedang H Don Murdono yang telah mencanangkan Sumedang Puseur Budaya Sunda. “Bukti dari apresiasi pemuda, di antaranya penyelenggaraan pagelaran ini,” katanya.
Menurut dia, Pagelaran Riksa Seni dan Budaya Kasumedangan tersebut akan dibagi dua bagian, yakni kegiatan pertama pukul 10.00 – 23.00 WIB yang akan diisi dengan acara Pameran Hasil Karya Seni Urang Sumedang masing-masing Topeng (Panglipur Galih); Kriya (Oting); Sapedah Lawas (Persalas); Kerajinan Bambu (Sangkara); Kriya (Saung Oeing); dan Lukisan (Paguyuban Seni Rupa Sumedang).
Kegiatan kedua, yakni silaturahmi seniman budayawan Sumedang berupa lesehan kliner Kasumedangan, yang akan dihiasi dengan pagelaran seni budaya masing-masing Performance (Absurd); Karawitan (Dangiang Sumedang); Tari Klasik (Sanggar dangiang Kutamaya); Sastra Puisi (Komunitas Kaki Langit Timur); Teatrikal (Kramat); dan Teatrikal (Karib).
Dijelaskan, Pagelaran Riksa Seni dan Budaya Kasumedangan ini terselenggara hasil kerjasama KNPI, Sumedang Rancage dan Absurd, yang didukung Bappeda, Disbudparpora, PPM, Pengelola GIM, RKS Fm, dan Komunitas Peduli Sumedang.
“Atas kerjasama yang baik ini, Alhamdulillah kita bisa menyelenggarakan suatu event yang bisa memperkuat kebulatan tekan menjadikan Sumedang Puseur Budaya Sunda , secara mandiri. Insya Allah, event seperti ini akan kita coba tampilkan sekali dalam sebulan,” tandasnya.
Hal senada diungkapkan Wahyu, pimpinan event organizer Sumedang Rancage. Menurut Wahyu, kegiatan semacam ini memang dirasakan sebagai kegiatan yang luar biasa karena terkait dengan upaya penggalian dan pengembangan budaya Sunda khususnya yang berasal dari bumi Sumedang.
“Itulah sebabnya, acara ini kita kemas sedemikian rupa sehingga diharapkan bisa menjadi sebuah event tetap bulanan untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan seni budaya Sumedang,” katanya.***

Jatah APBD 2010 Rp 300 Juta Disbudparpora Kelimpungan

2009-11-12T20:24:00.001+07:00

KETERBATASAN anggaran pada APBD 2010 mendatang, membuat Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemudan dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kelimpungan. Bayangkan, dari perencanaan alokasi sementara anggaran Rp 300 juta lebih, kebutuhan dana untuk proses rekuitmen hingga pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) saja mencapai Rp 200 juta lebih, sehingga kini muncul pro-kontra soal kegiatan Paskibraka ini.
H Karsidi dalam perbincangannya belum lama ini, menyebutkan dari alokasi sementara dana APBD 2010 untuk Disbudparpora, tercatat senilai Rp 300 juta lebih untuk beberapa kegiatan kebuadayaan, pariwisata serta pemuda dan olahraga.
“Kita maklum alokasi untuk kita tidak besar, karena memang keterbatasan anggaran. Namun persoalannya, jika dengan dana sebesar itu kita alokasikan untuk kegiatan Paskibraka saja, maka kegiatan lainnya akan vakum,” kata Karsidi.
Ia memaklumi jika proses rekruitmen dan pelatihan Paskibraka ini tetap dilaksanakan setiap tahun terutama untuk menghadapi peringatan Hari Kemerdekaan RI. “Nah, dalam kondisi sekarang ini menjadi dilematis. Masalahnya, kegiatan Paskibraka bisa menghambat kegiatan bidang lain, sedangkan jika tak dilaksanakan bagaimana pula ketika menghadapi peringatan Hari Kemerdekaan,” ungkap Karsidi prihatin.
Sementara itu, Edi Askhari, Wakil Ketua DPRD, mengakui pada saat menghadapi tahun anggaran 2010 Kabupaten Sumedang dihadapkan pada masalah keterbatasan anggaran. Kondisi semacam ini memungkinkan terjadinya penyesuaian kegiatan di setiap SKPD.
“Situasinya bisa seperti yang terjadi di Disbudpapora atau di SKPD lainnya. Yang pasti, semua SKPD akan merasakan dampak yang sama,” ungkap Edi.
Edi hanya bisa berharap, sebelum penetapan RAPBD 2010 akhir Nopember, akan terjadi peningkatan pendapatan daerah sehingga akan memberikan tambahan pendanaan untuk kegiatan-kegiatan SKPD.
Diakui, pada saat ini pihak eksekutif belum menyerahkan RAPBD 2010. Diharapkan, maksimal pertengahan Nopember ini sudah bisa diterima DPRD untuk segera dilakukan pembahasan. ”Soalnya penetapan RAPBD 2010 menjadi Perda sesuai aturan yang berlaku, harus sudah ditetapkan akhir bulan Nopember,” tambah Edi.***

Hasil General Medical Check Up Ditemukan banyaknya PNS Kurang Gizi

2009-11-11T22:11:00.002+07:00

HASIL General Medical Check Up (GMCU) terhadap sekitar 6000 PNS di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, belum lama ini, tak sedikit di antaranya yang mengalami kekurangan gizi. Penyebabnya hingga kini belum diketahui pasti, mungkin akibat dari penghasilan, perilaku atau hidup terlalu sederhana yakni cuma makan nasi tanpa asupan gizi lainnya dalam kehidupan sehari-harinya.
Demikian dikemukakan H Atje Arifin Abdullah, Sekda Sumedang saat membuka resmi Seminar General Medical Check Up bertemakan “Solusi Cerdas Memelihara Diri dan Keluarga Menuju Indonesia Sehat 2010” di Aula RS Pakuwon, Rabu (11/11).
Menurut Atje, anjuran Bupati Sumedang bagi 14.000 lebih PNS di Lingkungan Pemkab Sumedang untuk pemerikasaan GMCU sebenarnya telah dilakukan sejak lama. Hanya saja, katanya, baru sekitar 40 persen saja PNS yang memeriksakan diri.
Padahal, lanjut Atje, pelaksanan GMCU tersebut dilaksanakan secara gratis karena bekerja sama dengan PT ASKES Cabang Sumedang. Hanya saja, dalam prakteknya pemeriksaan gratis tersebut kurang dimanfaatkan PNS yang nota bene adalah peserta ASKES secara optimal.
Pemeriksaan GMCU ini, jelasnya, akan memudahkan penanganan medis jika ditemukan adanya penyakit dalam tubuh peserta ASKES. “Artinya PNS bisa mempersiapkan diri untuk proses penanganan kasus-kasus penyakit tertentu. GMCU ini sebagai antisipasi sebelum terjadi dampak lebih buruk di kemudian hari,” ungkapnya.
Pada kesempatan tersebut, Atje menerangkan bahwa dari hasil pemeriksaan GMCU tersebut diketahui banyaknya PNS yang mengalami kekurangan gizi. “Penyebabnya belum diketahui pasti, apakah dampak dari penghasilan, wawasan atau pola hidup terlalu sederhana yaitu dalam kesehariannya cuma makan nasi dan nasi saja,” katanya.
Sementara itu, atas pendirian Pakuwon Diagnostik Centre, Atje atasnama Bupati Sumedang H Don Murdono menyambut baik prakarsa dr H Noerony Hidayat, Direktur RS Pakuwon tersebut. Pihaknya berharap, agar dalam prakteknya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat umum termasuk PNS sebagai peserta ASKES.***

Pakuwon Diagnostic Centre upaya Tingkatkan Kesehatan Masyarakat

2009-11-11T22:08:00.001+07:00

PENDIRIAN Pakuwon Diagnostic Centre (PDC) di bawah naungan RS Pakuwon di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ditujukan untuk mempermudah pelayanan pemeriksaan secara komprehensif atau General Medical Check Up (GMCU) bagi masyarakat umum maupun peserta ASKES. Melalui PDC ini diharapkan akan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
Dr H Noerony Hidayat, Direktur RS Pakuwon Sumedang, dalam pembukaan Seminar General Medical Check Up bertemakan “Solusi Cerdas Memelihara Diri dan Keluarga Menuju Indonesia Sehat 2010” di Aula RS Pakuwon, Rabu (11/11). Hadir pada kesempatan tersebut antara lain Sekda Sumedang H Atje Arifin Abdullah dan Direktur PT ASKES Cabang Sumedang Cecep Heri Suhendar.
Pendirian PDC tersebut, jelasnya, adalah unit pelayanan RS Pakuwon dan merupakan upaya membangun jejaring dalam upaya mempermudah pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Melalui jalur jejaring ini, penanganan suatu kasus yang tak bisa dilayani di RS Pakuwon dapat dengan mudah dirujuk ke rumah sakit lainnya.
Menurut dia, tingkat kesadaran masyarakat atau kalangan PNS untuk melakukan GMCU hingga saat ini masih perlu didorong. Padahal, dengan melaksanakan GMCU akan lebih mudah mengetahui kemungkinan adanya suatu penyakit dalam tubuh seseorang.
Mantan Direktur RSUD Sumedang ini merasa heran, saat melihat kenyataan bahwa PNS yang diberi kemudahan dengan fasilitas Asuransi Kesehatan, ternyata masih juga enggan memeriksakan kesehatannya.
“Padahal, dengan pemeriksaan sedini mungkin, PNS ini akan lebih mudah merencanakan penanganan penyakit dalam tubuhnya,” kata dr H Noerony Hidayat, seraya menambahkan ia tak bisa membayangkan apabila banyaknya PNS yang sakit-sakitan, padahal mesti melayani masyarakat.
Sementara itu, Direktur PT ASKES Cabang Sumedang Cecep Heri Suhendar, di hadapan peserta seminar menerangkan, dari 14.000 lebih PNS di Lingkungan Pemkab Sumedang, saat ini baru 47 persen saja yang memanfaatkan pelayanan ASKES untuk melakukan GMCU.
Dari hasil pemeriksaan GMCU, 11 persen di antaranya berstatus sehat, sedangkan selebihnya mengidap suatu penyakit yang mesti mendapat penanganan medis. “Karenanya, saya harapkan adanya tindak lanjut dari Pemkab Sumedang untuk mendorong PNS untuk memeriksakan kesehatannya melalui fasilitas ASKES,” ungkapnya.
Berbicara tentang pendirian Pakuwon Diagnostic Centre yakni unit pelayanan RS Pakuwon, Cecep menilai positif. Hanya saja, ia mengimbau agar dalam era persaingan yang cukup tajam sekarang ini pelayanan dari PDC bisa sesuai dengan harapan masyarakat baik kualitas maupun harga yang terjangkau.***

Dipanggil Tim Inspektorat Sumedang 39 Desa Lunasi Tunggakan Raskin

2009-11-10T19:58:00.001+07:00

TIM Inspektorat Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang ditugaskan untuk menyelesaikan tunggakan program Raskin periode bulan Juni – Agustus 2009 di 39 desa (15 kecamatan) senilai Rp 300.057.000, kini telah tuntas dan semua desa telah melunasinya baru-baru ini.
“Alhamdulillah tugas kita sudah rampung, karena setelah kita melakukan klarifikasi semua desa yang sebelumnya punya tunggakan bisa mematuhi kewajibannya,” kata Ketua Tim Penyelesaian Tunggakan Raskin 2009 saat mendampingi H Zaenal Alimin, Pjs Kepala Inspektorat Kabubaten Sumedang, Selasa (11/11).
Dijelaskan, pola pembayaran konsinyasi seperti yang lalu memang member peluang bagi aparat pelaksana di lapangan untuk menangguhkan pembayaran hingga ujung-ujungnya menjadi masalah. “Pola semacam itu sudah tidak cocok lagi diterapkan dalam program Raskin,” kata Edi.
Menurut dia, berdasarkan hasil evaluasi dari klarifikasi terhadap aparat pelaksana desa maupun kecamatan yang ditugaskan menangani Raskin dalam beberapa tahun terakhir, tunggakan yang terjadi di lapangan lebih disebabkan adanya kesempatan menangguhkan pembayaran.
Penangguhan pembayaran ini memang ada selama Bulog masih memberikan kesempatan untuk alokasi bulan selanjutnya. “Nah peluang inilah yang akhirnya dijadikan kesempatan untuk memakai dana Raskin dari mulai nilai sedikit hingga tak sadar menjadi besar. Kasus semacam ini jika tak mampu diselesaikan akan berakhir pada proses hukum,” ungkapnya.
Berbicara tentang perubahan pola pembayaran yang diberlakukan pihak Bulog, dari sistem konsinyasi menjadi cash and cary atau tunai sejak Oktober 2009 lalu, dinilai Edi merupakan pola pembayaran yang cukup baik untuk diterapkan pada program Raskin.
“Pola ini sepertinya akan mampu meminimalisir kasus-kasus tunggakan Raskin. Soalnya, uang didahulukan baru kemudian Raskin dialokasikan,” katanya.
Namun demikian, dalam pembinaan yang dilakukan tim yang dipimpinnya, pihaknya senantiasa menegaskan bahwa diperlukan kedisplinan dalam melaksanakan program yang tak lain adalah amanat masyarakat.
Disebutkan, lewat pola cash and carry pun seseorang bisa berbuat khilap, yakni ketika petugas sudah memegang uang dari masyarakat kemudian tak diserahkan ke kecamatan atau Satgas Bulog untuk mendapatkan DO, maka hal ini bisa menjadi temuan.
“Dalam kasus seperti ini, akan lebih mudah menimbulkan reaksi dari masyarakat. Masalahnya, uang sudah dibayar tetapi Raskin yang diharapkan tak kunjung tiba, maka petugas harus bersiap-siap berhadapan langsung dengan masyarakat,” tegas Edi Kuswara, yang juga Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sumedang ini.***

Jumlah Sementara Penerimaan Lamaran CPNS Hingga Selasa (10/11) capai 3.705

2009-11-10T19:56:00.000+07:00

PENERIMAAN berkas lamaran CPNS 2009 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, melalui Kantor Pos dan Giro hingga Selasa (10/11) pukul 12.00 WIB telah menembus angka 3.705 lamaran. Diperkirakan, puncak penerimaan lamaran akan terjadi Rabu (11/11) yang merupakan hari terakhir pengiriman berkas lamaran yakni pukul 18.00 (Cap Pos).
Asep Rusman, Kabid Pengadaan dan Pensiun BKD (Kadan Kepegawaian Daerah) ketika dihubungi, menyebutkan seluruh berkas lamaran yang dikirim melalui Pos terlebih dulu akan masuk ke panitia penerimaan CPNS di Aula BKD.
Seluruh lamaran yang masuk tersebut dialokasikan ke petugas yang dibagi tiga bidang yakni Guru, Kesehatan dan Teknis. “Setiap lamaran akan diklarifikasi oleh petugas untuk menentukan lamaran yang memenuhi syarat, dalam proses, tak memenuhi syarat atau pending,” katanya.
Setelah pengkalirifikasian dilakukan petugas, maka hanya berkas lamaran yang memenuhi syarat akan dikirim untuk proses infut data di Islamic Center. “Jadi semua lamaran yang masuk akan terseleksi dan tercatat seluruhnya. Bagi yang memenuhi syarat mungkin tak masalah, tetapi yang tidak memenuhi syarat, disini kita mencatat secara detail kekuranganya,” ujar Asep.
Adapun penerimaan sementara berkas lamaran hingga Selasa siang kemarin, berjumlah 3.705 berkas meliputi Guru 1939 dalam proses klarifikasi 1023, tak memenuhi syarat 194 dan pending 274.
Lamaran yang masuk untuk Kesehatan sebanyak 662, dalam proses klarifikasi 451, tak memenuhi syarat 26, dan pending 58. Lamaran untuk Teknis sebanyak 1104, dalam proses klarifikasi sebanyak 679, tak memenuhi syarat 153, dan pending 76 berkas lamaran.
Dengan demikian, jumlah sementara lamaran yang masuk ke panitia di Aula BKD hingga Selasa pukul 12.00 sebanyak 3.705, dalam proses 2.154, tak memenuhi syarat 373, dan pending 407. ***

Penderita HIV/AIDS Selama Lima Tahun Memprihatinkan Capai 103 Orang

2009-11-08T21:27:00.003+07:00

MEMPRIHATIKAN. Selama lima tahun berjalan, tersangka penderita HIV/AIDS dari 9 penderita (2004) peningkatannya sangat mengejutkan hingga mencapai 103 penderita (2009) menimpa usia produktif 20-30 tahun. Pertumbuhan yang sangat mengerikan tersebut, pada umumnya disebabkan penyalahgunaan narkotika dan alat suntik (Penasun) dan gaya hidup free sex.
Asep Ely Gunawan, Wakil Ketua DPRD Sumedang, Jawa Barat. di sela-sela kegiatan sosialisasi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) di Gedung Negara, Sabtu (7/11) pekan lalu, menyebutkan perkembangan penderita HIV/AIDS tersebut diketahui berdasarkan berdasarkan hasil audensi Komisi Penanunggalanan AIDS Daerah (KPAD), Jumat (6/11).
Menurut Ely, pertumbuhan penderita HIV/AIDS tersebut memang sangat memperihatinkan, sebab sejak 2004 (9 penderita) terjadi peningkatan 12 kali lipat hingga menjadi 103 tersangka penderita. “Saya sampai bergidik mendengarnya. Apalagi, jumlah itu baru yang terpantau KPAD, jadi mungkin saja lebih dari itu,” katanya.
Menyikapi masalah perkembangan penderita HIV/AIDS tadi, Ely melihat diperlukan adanya kebersamaan semua pihak bukan saja KPAD atau pemerintah melainkan peran serta masyarakat dalam mencari solusi atas permasalahan penyakit sosial ini.
Diakui, dengan pertumbuhan dampak dari Penasun maupun free sex yang sangat mengerikan tersebut, ia menilai Sumedang kini dihadapkan kepada masalah yang cukup serius. “Ini jangan dibiarkan tetapi harus segera kita tangani bersama. Salah satu di antaranya yakni melalui paying hokum berupa peraturan daerah tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS,” ungkapnya.
Persoalan yang kini dihadapi KPAD Sumedang, lanjut Ely yang juga Sekretaris DPC PPP ini, yang paling mendesak yakni masalah pendanaan terutama untuk penanganan bagi penderita yang sudah masuk ke dalam status pemantauan. Sementara dana yang tersedia cukup terbatas, sehingga KPAD kurang bisa berbuat banyak guna penyembuhan penderita.
“Setelah saya melihat alokasi dana dari APBD, ternyata dari tahun ke tahun sangat minim. Bagi saya ini sesuatu hal yang sangat memprihatinkan, sehingga mengesankan pemerintah kurang perhatian untuk penanganan penyakit social ini,” tegasnya.
Di bagian lain, Asep Ely Gunawan mengharapkan kepada masyarakat Sumedang untuk turut mencegah apabila diiindikasikan adanya kegiatan pemakaian narkoba termasuk kegiatan yang mengarah ke gaya hidup bebas atau free sex.
“Saya melihat, perkembangan penderita HIV/ADIS ini bukan hanya di perkotaan melainkan telah menyebar ke wilayah perdesaan dan menimpa usia produktif 20 – 30 tahun. Disinilah pentingnya kebersamaan untuk menanggulanginya,” ujarnya.
Berbicara tentang payung hukum berupa Perda tentang pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS. Jika pihak eksekutif tidak mengajukan usulan, maka DPRD bisa melaksanakan hak inisiatif untuk pembuatan Perda ini. “Insya Allah hal ini akan menjadi agenda penting kita,” tandasnya.***

Bangkitkan Semangat Juang Ki Sunda Target Utama jadi Pemimpin Bangsa

2009-11-08T21:24:00.001+07:00

SEMANGAT juang para leluhur Tanah Pasundan kini mesti dibangkitkan lagi, sehingga bisa menepis keraguan sekelompok orang yang menganggap Ki Sunda belum saatnya menjadi pemimpin bangsa. Bahkan, keraguan tersebut mesti jadi tantangan di masa mendatang, setidaknya menjadi Wakil Presiden, dan target utamanya adalah kursi Presiden.
“Bukan berarti harus saya. Siapa saja Ki Sunda yang akan tampil, akan kita dukung. Keraguan orang tentang Sunda itu memang melemahkan semangat, tetapi juga harus dijadikan pemicu semangat untuk melahirkan pemimpin bangsa,” kata H Ginanjar Kartasasmita, Ketua Dewan Pembina Paguyuban Pasundan pada acara sosialisasi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) di Gedung Negara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (7/11) pekan lalu.
Dijelaskan, apabila menginginkan Ki Sunda tampil menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang, maka tidak ada cara lain kecuali adanya dukungan dari semua pihak. Sebab, tanpa dukungan dari warga Jawa Barat, siapapun orangnya Ki Sunda tak akan bisa menjadi Presiden atau minimal menjadi Wakil Presiden.
Karenanya, Ketua Dewan Pembina Paguyuban Pasundan yang juga kembali duduk sebagai anggota DPD RI utusan Jawa Barat ini, mengajak seluruh masyarakat Jawa Barat dan para tokoh Jawa Barat untuk memberikan dukungan dan mendorong Ki Sunda hingga menjadi pemimpin bangsa di era tahun 2014 – 2019.
Sementara itu Ketua Umum Paguyuban Pasundan HA Syafe`I, menyambut posistif pendeklarasian Kabupaten Sumedang menjadi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS). Dengan demikian, diharapkan jati diri Ki Sunda akan tetap terpelihara dan berkembang sesuai tuntutan jaman.
Syafe’I percaya, melalui SPBS ini diharapkan akan menumbuhkan semangat untuk menggali nilai-nilai luhur budaya Sunda. Selain itu, melalui SPBS akan menyadarkan masyarakat di Tatar Sunda untuk bangkit menjadi pemimpin bangsa seperti yang pernah dialami pada masa silam.
Dijelaskan, tidak sedikit tokoh nasional berasal dari Sumedang, bahkan H Ali Sadikin yang telah melahirkan Jakarta sebagai Kota Metropolitan adalah tokoh Sumedang yang dikenal di dunia internasional. Demikian pula Umar Wirahadikusumah, mantan Wakil Presiden RI, juga berasal dari Sumedang.
Karenanya, ia menilai tujuan Pemkab Sumedang mendirikan SPBS diharapkan akan memberikan nilai positif dalam upaya penyadaran jati diri Sunda sebagai bagian dari suku bangsa di NKRI sehingga mampu mensejajarkan diri dengan suku bangsa lainnya.
Menurut Ketua Umum Paguyuban Pasundan, sebutan Provinsi Jawa Barat sekarang ini sudah tidak tepat lagi setelah berdiri Provinsi Banten yang berada di ujung Barat Pulau Jawa. Karenanya, para tokoh Pasunadan memiliki obsesi untuk merubah nama provinsi dengan nama Provinsi Sunda. “Untuk mewujudkannya, kita persilahkan kepada para politisi,” ujarnya, seraya menyebutkan bahwa obsesi ini tak terlepas dari harapan untuk menegakkan jati diri Ki Sunda.
Safe’i mengingatkan, tidak sedikit tokoh Sunda sejak dulu hingga sekarang memiliki kedudukan startegis di tingkat nasional. Kenyataan ini merupakan modal besar bagi Ki Sunda untuk bersatu dan kekuatan besar untuk memajukan Ki Sunda itu sendiri.***

SPBS upaya Pemuliaan Budaya Sunda Bangkitkan Jati Diri Masyarakat Sumedang

2009-11-08T21:20:00.003+07:00

KEBIJAKAN Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) di Jawa barat merupakan upaya spiritual untuk memuliakan budaya Sunda sebagai jati diri masyarakat Sumedang, sehingga mampu mengantisipasi pergeseran nilai-nilai akibat penetrasi negative budaya luar.
Selain itu, kebijakan SPBS akan mampu menjawab tantangan zaman pada era globalisasi, sehingga diharapkan melalui kbijakan ini, “Ajen Inajen Ki Sunda” semakin mantap dan kokoh, “Jati Teu Kasilih Ku Junti”.
Demikian dikemukakan Bupati Sumedang H Don Murdono dalam acara Silaturahmi Keluarga Besar Paguyuban Pasundan dan sosialisasi SPBS di Gedung Negara, Sabtu (7/11) pekan lalu. Hadir pada acara tersebut di antaranya H Ginanjar Kartasasmita, Ketua Dewan Pembina Paguyuban Pasundan dan Ketua Umum Paguyuban Pasundan H Ahmad Syafe’i serta para tokoh Sunda lainnya.
Menurut Don, kebijakan SPBS bukanlah klebijakan sesaat karena romantisme masa lalu, melainkan kabijakan strategis dalam kerangka pemahaman bahwa nilai-nilai lama yang baik mesti dikembangkan, dan nilai-nilai lama yang tak relevan mesti ditinggalkan, sembari menggali nilai-nilai baru yang lebih inovatif.
“Karena itu, kebijakan SPBS tidak akan terjebak pada aspek hard ware atau fisik saja, tetapi akan difokuskan pula pada aspek soft ware –nya yaitu nilai-nilai dan perilaku berbudaya,” kata Bupati Sumedang.
Di sisi lain, lanjut Don Murdono, kebijakan SPBS adalah upaya kreatif untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Sumedang guna mengantisipasi dinamika lingkungan strategis akibat pembangunan Waduk Jatigede, Jalan Tol Cisumdawu, bandara udara Kertajati, serta pembnagunan area Bandung Metropolitan.
“Dengan upaya kreatif ini, mudah-mudahan uga para leluhur kita bahwa Sumedang Ngarangrangan dapat kita antisipasi dengan baik,” tandasnya.
Perjalanan pemuliaan budaya Sunda agar tak sebatas ungkapan dan tontonan, tetapi benar-benar menjadi tuntutan, menjadi instrument dan spirit bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, ternyata masih panjang dan diperlukan dukungan dari semua pihak.***

Pembekalan Anggota DPRD Selasa – Rabu DPRD akan Lengang, Pelayanan tetap Jalan

2009-11-08T21:16:00.004+07:00

SELAMA dua hari 50 Anggota DPRD Sumedang, Jawa Barat, akan mengikuti pembekalan yang diselenggarakan Badan Diklat Depdagri, Selasa-Rabu (10-11/11) di Jakarta. Meski demikian, pelayanan tetap berjalan meskipun hanya dilayani staf Sekretariat DPRD, kecuali jika terdapat hal-hal penting maka pimpinan bisa menugaskan Komisi untuk menangani permasalahan yang terjadi.
Demikian dikemukakan Edi Askhari, Wakil Ketua DPRD di sela-sela acara sosialisasi Sumedang Puseur Budaya Sunda (SPBS) di Gedung Negara, Sabtu (7/11) pekan lalu. Dikatakan, agenda pembekalan merupakan kegiatan wajib yang harus djalani setiap anggota legislatif sesuai dengan tuntutan UU nomor 27/2009. Pemberangkatan akan dilaksanakan, Senin (9/11) sekitar pukul 16.00 WIB.
“Karena sifatnya wajib, maka mau tak mau semua harus mengikutinya. Sebab, kalaupun berhalangan hadir, maka anggota dewan yang bersangkutan harus mengikutinya pada acara kegiatan yang sama melalui cara bergabung dengan DPRD dari daerah lain,” katanya.
Dijelaskan, pembekalan yang diselenggarakan Badan Diklat Depdagri tersebut berisikan materi di antaranya tentang tugas pokok dan fungsi legislatif hingga aktualisasi aspirasi masyarakat. “Jadi melalui pembekalan ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita serap sebagai bekal dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban wakil rakyat,” tandasnya.
Kecuali itu, Edi menegaskan bahwa selama seluruh Anggota DPRD Sumedang mengikuti pembekalan, pelayanan publik dijamin tetap berjalan walaupun hanya melalui staf Sekretariat DPRD. Semua aspirasi atau hal-hal menyangkut administrasi dan kedinasan akan dicatat dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD.
“Namun jika terdapat hal-hal yang urgen dan perlu mendapat penanganan segera, maka pimpinan DPRD bisa menugaskan Komisi A, B, C atau D untuk menangani langsung, sehingga bisa pulang dulu ke Sumedang,” tutur Edi.
Diharapkan, hasil dari pembekalan tersebut kinerja DPRD akan semakin baik terutama dalam mengelola aspirasi masyarakat maupun dalam menghasilkan produk hukum yang berkualitas. “Dengan kinerja DPRD yang berkualitas, kepercayaan masyarakat terhadaplembaga legislatif akan semakin tumbuh dengan baik,” tambah Edi Askhari.***

Dewan Pimpinan Resort GIBAS Sumedang Gelar MUSRES-I di GIM, Rabu

2009-11-08T21:08:00.002+07:00

DEWAN Pimpinan Resort GIBAS (Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi) Sumedang, Jawa Barat, untuk pertama kalinya akan menggelar Musyawarah Resort (Musres-1) yang direncanakan akan digelar di Graha Insun Medal (GIM), Rabu (11/11).
Arief Rangga Gumilah, Ketua Panpel Mures-1 GIBAS didamping Sekretaris Panpel Iwan Kurniawan kepada Lintas, Minggu (8/11), menyebutkan dalam Mures-1 ini bertemakan “Dengan Semangat Musyawarah Resort 1 GIBAS, Kita Dukung Sumedang Puseur Budaya Sunda”.
Dijelaskan, penyelenggaraan Musres tersebut di antaranya untuk membulatkan tekad organisasi GIBAS dan jajarannya termasuk Brigade GIBAS dan Gabungan Pelajar dan Mahasiswa (GPM-GIBAS) dalam melanjutkan perjuangan penegakan agenda reformasi.
Selain itu, melalui Musres-1 akan menunjukkan potensi, kemampuan dan kekuatan Organisasi GIBAS sebagi bagian dari pelaku pembangunan, yang akan mampu mendorong keberhasilan program pembangunan daerah.
Serta untuk membangkitkan kebanggaan dan meningkatkan potensi serta gairah berorganisasi di lingkungan generasi muda dan masyarakat pada umumnya. “Mudah-mudahan melalui Musres-1 ini eksistensi GIBAS akan semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat,” ungkap Sekretaris Umum GIBAS Resort Sumedang.
Dijelaskan, Musres selain akan menyusun dan menetapkan program kerja GIBAS, juga akan memilih dan menetapkan Ketua Terpilih dan komposisi Dewan Pimpinan Resort dan Dewan Penasihat GIBAS Sumedang periode 2009-2014.
Dalam Musres-1 nanti, lanjut Arief, akan dditampilkan kesenian tradisional Sumedang, ataraksi Pencak Silat, penyerahan penghargaan khusus Lencana Honoraris Police dari Kapolres Sumedang kepada Organisasi GIBAS Sumedang.***

DPRD akan Terjunkan Komisi A untuk Tuntaskan Rebutan Lahan Eks Perkebunan Sampora

2009-10-31T10:39:00.004+07:00

KASUS rebutan lahan garapan eks perkebunan Sampora yang melibatkan penggarap asal Desa Ciawitali, Desa Buahdua, Kabupaten Sumedang dan penggarap warga Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, kini telah menjadi agenda DPRD Sumedang. Pasalnya, apabila dibiarkan berlarut-larut dikhawatirkan akan menjadi konflik berkepanjangan.
Hal itu dikemukakan Yaya Widarya, Ketua DPRD Sumedang, Minggu (31/10). Dikatakannya, kasus rebutan lahan garapan yang berkembang menjadi konflik antar warga perbatasan, 9 Oktober 2009 lalu, memang tidak boleh dibiarkan begitu saja.
Pihaknya menghendaki agar permasalahan ini bisa segera dituntaskan. “Cuma dalam hal ini tidak bisa hanya diselesaikan antar warga saja, melainkan harus melibatkan pemerintahan dari kedua belah pihak, yang mestinya difasilitasi oleh provinsi,” katanya.
Persoalannya, lanjut Yaya yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang ini, penyelesaian yang diharapkan bukan hanya persoalan konfliknya melainkan legalisasi atas lahan yang diperebutkan, yakni lahan garapan di eks perkebunan Sampora.
Menurut dia, berdasarkan sejarah dan fakta yuridis (peta perkebunan) bahwa seluruh lahan eks perkebunan Sampora seluas 481,80 hektare adalah termasuk ke dalam wilayah Desa Ciawitali, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang. Terbukti, pada sekitar tahun 2007 lalu telah dipasang patok atau pilar batas kabupaten.
Hanya saja, dalam perkembangannya terjadi pemindahan patok batas kabupaten yang dilakukan sebagian warga (penggarap) ke dalam wilayah Sumedang, sehingga menguasai sekitar 40-50 hektare. Tentu saja, hal ini menciptakan konflik antar warga penggarap di perbatasan kabupaten.
Yaya menilai, kasus ini dinilai cukup serius sehingga perlu mendapat penanganan secara komprehensif. “Artinya jika dibiarkan maka akan menjadi bom waktu, dan ini perlu penanganan komprehensif melibatkan pemerintahan Kabupaten Sumedang dan Indramayu. Dan, untuk ini perlu fasilitasi dari provinsi,” tegasnya.
Namun demikian, sebagai langkah awal Yaya akan segera menugaskan Komisi A untuk memanganai masalah ini hingga tuntas. “Insya Allah hari Senin (2/11) nanti saya akan menugaskan Komisi A untuk terjun ke lapangan. Mudah-mudahan saja masasalah ini bisa tuntas dan lahan Sampora bisa kembali secara utuh ke wilayah Sumedang,” tegas Yaya Widarya.
Sementara itu, Camat Buahdua H Engkan Kuswara ketika dihubungi secara terpisah, membenarkan bahwa untuk tahap awal kasus rebutan lahan garapan eks perkebunan Sampora tersebut telah tuntas, setelah bertemu di antara warga dan antar pemerintahan desa maupun kecamatan.
Namun demikian, sekalipun telah ada pengakuan lisa bahwa seluruh lahan eks perkebunan Sampora ini adalah milik Kabupaten Sumedang, namun masih diperlukan tahapan selanjutnya terutama dalam rangka pengukuhan batas kabupaten ini. “Kami berharap dari Pemkab Sumedang bisa segera turun tangan,” kata Engkan.***

Konflik Warga Perbatasan Kabupaten Mendekati Penyelesaian

2009-10-30T20:51:00.003+07:00

PEMKAB Sumedang, Jawa Barat, melalui Bagian Pemerintahan dalam waktu dekat akan segera terjun ke lokasi terjadinya konflik warga perbatasan di eks perkebunan Sampora, Kecamatan Buahdua. Meski demikian, berdasarkan laporan kecamatan, bahwa konflik ini mendekati penyelesaian setelah warga Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu mengakui tanah yang dikuasai mereka termasuk wilayah Kabupaten Sumedang.
Menurut Endi Ruslan, Kabag Pemerintahan Setda Sumedang, pihaknya ingin mengetahui secara pasti tentang apa yang terjadi terkait soal rebutan tanah garapan di eks perkebunan Sampora tersebut. “Kalau memang kenyataannya sekarang sudah mendekati penyelesaian, Alhamdulillah,” kata Endi, Kamis (29/10).
Namun demikian, kalaupun sudah mendekati penyelesaian pihaknya menghendaki adanya kepastian secara yuridis dan pemasangan patok sebagai bukti perbatasan antara wilayah administratif Kabupaten Sumedang dan Indramayu.
“Itulah sebabnya, kita akan segera terjun ke lokasi mudah-mudahan bisa secepatnya, karena masalah ini tidak seharusnya berkembang menjadi konflik horizontal,” tegasnya.
Bukti adanya penyelesaian, yakni dengan adanya surat dari Kecamatan Buahdua yang ditujukan kepada Bupati Sumedang tertanggal 15 Oktober 2009, yang di antaranya menyebutkan bahwa pada 9 Oktober telah terjadi pengukuran dan pembagian (penyerobotan) garapan tanah eks perkebunan Sampora yang termasuk wilayah Sumedang oleh warga Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Indramayu.
Alasan penyerobotan tersebut, yakni warga Sanca menganggap bahwa letak tanah tersebut termasuk ke dalam wilayah adminitratif Kabupaten Indramayu, karena berada di luar patok batas kabupaten, yang penempatannya tak sesuai dengan peta yang ada atau tak sesuia dengan sejarah pembagian wilayah kabupaten di Provinsi Jawa Barat.
Adapun bukti-bukti yang memperkuat bahwa tanah yang menjadi rebutan tersebut milik Sumedang, yakni berdasarkan peta perkebunan menunjukkan arela perkebunan seluruhnya berada di wilayah Desa Ciawitali, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang.
Penetapan patok baru ditempatkan di dalam daerah perkebunan dalam wilayah Kabupaten sumedang, yakni beberapa meter dari batas bukan pada batas-batas perkebunan yang merupakan batas Kabupaten Sumedang dan Indramayu.
Dengan demikian, sesuai laporan Camat Buahdua H Engkan Kuswara tadi, bahwa apabila ditarik garis lurus dari patok ke patok, akan mengurangi arela perkebunan yang menjadi milik Kabupaten Sumedang sekitar seluas 40-50 hektare.
Hanya saja, setelah aparat Kecamatan Buahdua melakukan klarifikasi kepada Pemerintahan Desa Sanca, mereka mengakui bahwa seluruh areal perkebunan Sampora termasuk pemasangan patok batas kabupaten tersebut berada di Desa Ciawitali, Kecamatan Buahdua, Kabupaten Sumedang.
Kecuali itu, Kabag Pemerintahan ini tetap menginginkan kepastian penyelesaian konflik disana. Bahkan, ia menginginkan pemasangan patok batas kabupaten tersebut melalui kesepakatan bersama dan disaksikan pejabat pemerintah kabupaten dari kedua belah pihak sehingga persoalan tidak berulang di masa mendatang.
Dijelaskan, luas lahan eks perkebunan Sampora total mencapai 480 hektare. Seluas 16 hektare di antaranya telah dimohon Pemkab Sumedang menjadi asset Pemkab. Selebihnya, kata Endi Ruslan, saat ini telah mulai diproses melalui permohonan redis oleh masyarakat penggarap. ***

Pemilihan Pimpinan Komisi A,B,C dan D DPRD Sumedang Tegang

2009-10-27T20:57:00.002+07:00

SUASANA gedung DPRD Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, selama sekitar 1 jam sejak pukul 09.15 tampak tegang, bahkan pintu depan dan pintu samping sebelah Barat dan Timur ditutup rapat sehingga tak ada tamu yang bisa masuk. Kondisi seperti ini terjadi di saat pelaksanaan pemilihan pimpinan Komisi A, B, C dan D secara tertutup di ruangan komisi masing-masing, Selasa (27/10) kemarin.
Pelaksanaan pemilihan Pimpinan Komisi tersebut, setelah terlebih dulu digelar rapat pimpinan di ruangan yang dipimpin langsung Ketua DPRD Yaya Widarya. Setelah sekitar 20 menit dilangsungkan Rapim, suasana dalam gedung DPRD di lantai pertama tampak tegang.
Pintu ruangan Komisi C mulai terbuka sekitar pukul 10.15, dan ternyata proses pemilihan pimpinan komisi ini telah usai. Hasilnya, drg Rahmat Juliadi (PKS) dipercaya sebagai Ketua Komisi C. Sedangkan posisi Wakil Ketua diduduki Bagus Noorrochmat (PAN); dan Sekretaris Zulkifli M Ridwan (Hanura).
Setelah itu menyusul Komisi B dengan hasil posisi Ketua dipercayakan Sidik Jafar (Golkar) setelah dalam pemilihan memenangkan 7 suara sedangkan Otong Dartum (Demokrat) hanya memperoleh 5 suara. Pada posisi Wakil Ketua dipegang Hendrik Kurniawan (PPP); dan Sekretaris Ondi Rohaendi (PDIP).
Sementara Komisi D, setelah melalui proses musyawarah posisi Ketua akhirnya dipegang Dadang Romansah (PDIP); Wakil Ketua H Asep Sumaryana (PAN); dan Sekretaris dipercayakan kepada H Deden Y Rusyanto.
Terakhir, Komisi A yang dalam musyawarah dipimpin Ketua DPRD Yaya Widarya, setelah melalui musyawarah tertutup yang tampak alot tersebut melahirkan keputusan hasil musyawarah HAE Sajidin (PBB) dipercaya menjadi Ketua Komisi A. Sedangkan posisi Wakil Ketua diduduki Anye Widuri (Golkar); dan Sekretaris Ridwan Solichin (PKS).
Menurut Ketua DPRD Sumedang, Yaya Widarya, proses pemilihan pimpinan Komisi ini memang sesuai agenda yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses pemilihan dipercepat, karena alat kelengkapan DPRD ini sangat diperlukan dalam pelaksanaan agenda DPRD selanjutnya.
Yaya menilai, seluruh proses pemilihan telah dilakukan secara demokratis. Meski demikian, sebelum pelaksanaan pemilihan memang sempat ditandai dengan proses negoisasi antar fraksi seperti kebiasaan yang terjadi di kancah politik.
Menurut Yaya, pasca pemilihan pimpinan komisi tersebut, masing-masing komisi melaporkan secara resmi hasil pemilihan kepada pimpinan DPRD untuk mendapat pengesahan. Proses selanjutnya akan diumumkan dalam agenda Rapat Paripurna tentang Penandatanganan MoU KUA/PPAS, Kamis (29/10) besok.
Sidik Jafar, ketua Komisi B terpilih usai pemilihan pihaknya akan membawa komisi yang dipimpinnya ini menjadi komisi yang mampu menjali kebersamaan sesame anggota komisi, anggota DPRD dan kemitraan dengan pihak eksekutif.
Ia bertekad, dalam melaksanakan tugas poko dan fungsinya, Komisi B akan bekerja secara maksimal. “Tentu saja apa-apa yang kita kerjakan harus didasari dengan kesadaran penuh bahwa kita disini untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Sidik Jafar, yang juga Sekum Pengda PSSI Jabar ini.***

Warga Perbatasan Konflik Pemkab Sumedang Cari Solusi

2009-10-26T21:10:00.001+07:00

PEMKAB Sumedang, Jawa Barat melalui Bagian Pemerintahan pada Setda Sumedang kini sedang berusaha mencari solusi atas perkembangan permasalahan di daerah perbatasan dengan kabupaten tetangga, yang dalam perkembangannya kini menjadi konflik antar warga di daerah perbatasan.
Endi Ruslan, Kabag Pemerintahan Setda ketika ditemui, Senin (26/10), mengakui pihaknya sedang mencari terobosan untuk memecahkan persoalan yang berkembang di daerah perbatasan dengan kabupaten tetangga, khusunya yang berbatasan dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang.
Menurut dia, persoalan yang timbul setelah dilaksanakannya pematokan Pilar Batas Utama (titik kordinat) batas wilayah pada sekitar tahun 2005 silam. Dijelaskan, sebelum pemasangan titik kordinat yang dilakukan bekerjasama dengan Bakorsurtanal atas dasar Keputusan Depdagri tentang batas wilayah kabupaten, dilakukan koordinasi antar Pemkab yang berbatasan.
Setelah itu, dilakukan sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan dan desa termasuk masyarakat di dalamnya. “Baru setelah terjadi kesepakatan bersama dilaksanakan pemasangan patok atau titik kordinat. Dalam hal ini tidak berlandaskan pada batas alam seperti sungai atau lainnya, tetapi disesuaikan dengan sinyal satelit,” paparnya.
Hanya saja, permasalahan pun timbul di antara warga perbatasan yang tak lain adalah petani penggarap tanah di wilayah perbatasan seperti yang terjadi di Desa Tanjung, Kecamatan Surian yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Subang. Selain itu, timbul pula konflik warga Desa Gendereh, Kecamatan Buahdua dengan warga Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu di Pilar batas Utama 04 - 07.
Diakui, permasalahan konflik warga di daerah perbatasan tersebut cukup pelik. Soalnya, meskipun telah terpasang Pilar Batas Utama (dikuatkan dengan Keputusan Depadagri) – walaupun di antaranya terdapat patok yang hilang – kondisi eksisting masyarakat tampak enggan menerima kenyataan ini.
Bahkan, lanjut Endi Ruslan, masyarakat di perbatasan tersebut saling klaim tanah garapan disana. “Itulah sebabnya, kita sedang mencari solusi untuk menyelsaikan permasalahan ini. Insya Allah, kita akan segera ke lokasi dalam waktu dekat ini agar diketahui secara pasti permasalahan yang terjadi disana,” tegas Kabag Pemerintahan ini.***

Pelepasan 25 KK Transmigran Asal Daerah Genangan Waduk Jatigede

2009-10-26T21:07:00.001+07:00

SEBANYAK 25 Kepala Keluarga (KK) atau 87 jiwa asal daerah genangan Waduk Jatigede, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, diberangkatkan sebagai transmigran ke Unit Pemukiman Sungai Bernas, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci, Jambi. Mereka dilepas Kabid Transmigrasi pada Dinas Transmigrasi Jabar Lina Marliana dari Kantor Satgas Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede, Senin (26/10).
Ke-25 KK tersebut masing-masing berasal dari Desa Pakualam (Darmaraja) 2 KK (6 jiwa); Desa Cibogo (Darmaraja) 14 KK (50 jiwa); Desa Ciranggem (Jatigede) 7 KK (23 jiwa); Desa Sukakersa (Jatigede) 1 KK (4 jiwa). Selain itu terdapat anggota TNI/Polri asal Desa Sukagalih (Sumedang Selatan) 1 KK (4 jiwa).
Para transmigran tersebut dilepas Lina Marliana didampingi H Toto Suharyana Kadisduk dan Casip Sumedang, Kepala Satgas Percepatan Pembangunan Waduk Jatigede Asep Rakhmat dan Hj Omay Herliana, Kepala Dinsos dan Tenaga Kerja Sumedang.
Menurut Lina Marliana, pihaknya sangat menghargai atas niat baik dari para transmigran yang dengan kesadarannya telah siap untuk menempuh kehidupan baru di lokasi pemukiman transmigrasi Sungai Bernas.
Disebutkan, di lokasi pemukiman baru tersebut para transmigran memang dijamin kehidupannya oleh pemerintah selama satu tahun. Hanya saja, untuk menjalani kehidupan baru disana sangat diperlukan perjuangan keras sehingga bisa segera menyesuaikan diri dengan lingkungan dan tradisi setempat.
Pola transmigrasi yang dilaksanakan untuk warga Jatigede, lanjutnya, dilaksanakan melalui translok atau transmigrasi ke daerah di seputar wilayah Jawa Barat. Selain itu, transmigrasi ke luar Pulau Jawa seperti yang dilakukan 25 KK asal genangan waduk Jatigede ini.
Lina percaya, para transmigran asal daerah genangan Waduk Jatigede akan mudah beradaptasi dengan lingkungan maupun tradisi masyarakat setempat, sehingga akan dengan mudah pula menciptakan lapangan usaha baik pertanian maupun kegiatan usaha lainnya.
“Ini merupakan medan perjuangan yang harus dijalani setiap transmigran. Insya Allah jika kita ingin maju maka yang diperlukan adalah perjuangan melalui potensi alam yang ada disana,” kata Kabid Transmigrasi ini.
Sementara itu, H Toto Suharyana, Kadisduk dan Casip, menyebutkan program tranmigrasi ini merupakan angakatan pertama pada tahun anggaran 2009 dan program ini, lanjutnya, seluruhnya didanai APBD Jabar. “Soalnya masih terdapat sekitar 50 KK lagi yang akan kita berangkatkan,” katanya tanpa menjelaskan kepastian pemberangkatan calon tranmigran tersebut.
Toto merasa yakin, para transmigran tersebut akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan, karena medan disana tak jauh berbeda dengan wilayah genangan Jatigede. “Insya Allah, mereka telah kita bekali dengan keterampilan khususnya bidang pertanian. Soalnya, di lokasi trans tersebut dikelilingi persawahan yang tak jauh berbeda dengan Jatigede,” ungkapnya.
Sebelum pelepasan, Kepala Satgas Percepatan Pembangunan Jatigede Asep Rakhmat, menerangkan bahwa pembangunan Waduk Jatigede akan tetap dilaksanakan. Karenanya, proses pembebasan tanah masih terus dilaksanakan.
Diakui, di antara permasalahan yang timbul akibat pembangunan Waduk Jatigede ini di antaranya masalah social yakni perpindahan penduduk. Sebab, lanjutnya, tidak sedikit persoalan timbul ke permukaan disebabkan masalah perpindahan penduduk ini.
Kecuali itu, Asep menghargai atas kemauan pra transmigran yang dengan kesadarannya bisa meninggalkan daerah asalnya yang akan tergenang kelak. “Ini berarti pula sangat membantu kelancaran proses pembangunan Waduk Jatigede. Mudah-mudahan saja, apa yang dilaksanakan para transmigran ini akan diikuti pula oleh warga lainnya emelali program transmigrasi yang disiapkan pemerintah,” katanya.
Usai memberikan sambutannya, Asep Rakhmat memberikan “Uang Kadeudeuh” bagi 25 KK. Disebutkan “Uang Kadeudeuh” ini jumlahnya tidak besar sekadar “Uang Cendol. “Ini hanya merupakan dorongan dari kami agar para transmigran penuh semangat membangun kehidupan baru disana,” tandasnya.***

Yaya Widarya Anak Petani Jadi Ketua DPRD Sumedang

2009-10-25T20:57:00.001+07:00

NASIB baik kini berpihak kepada Yaya Widarya. Sekretaris DPC PDIP Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Setelah terpilih kembali menjadi Anggota DPRD 2009-2014, Yaya yang pernah kuli mencuci mobil saat masih SMP kini “naik tahta” menjadi Ketua DPRD Sumedang, setelah partainya mendapatkan kursi terbanyak di DPRD Sumedang pada Pemilu Legislatif 2009 lalu.
Meskipun pada awalnya tampak rikuh ketika dihadapkan kepada siding paripurna, dan bahkan ketika berhadapan dengan Bupati Sumedang H Don Murdono, yang tak lain adalah atasannya dalam kepengurusan DPC PDIP Sumedang, saat ini tampak telah siap untuk membuang jauh-jauh segala hal yang mengganggunya.
“Maklum kan biasanya saya belum pernah menjadi pusat perhatian, tetapi sekarang saya duduk di depan dan banyak orang memperhatikan saya. Terus terang, ketika saya melihat peserta rapat paripurna yang begitu banyak, ada seseorang yang tersenyum sepertinya mentertawakan saya,” kata Yaya Widarya berseloroh kepada Lintas, belum lama ini.
Bahkan, ia mengaku rikuh saat dihadapkan kepada Bupati H Don Murdono. “Pada awalnya saya merasa bingung, soalnya saya sendiri belum sadar betul kalau posisi sekarang adalah pimpinan. Alhamdulillah setelah saya diberi wejangan, Insya Allah saya harus siap membawa DPRD ini lebih baik lagi untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Menurut dia, Yaya merasa seakan bermimpi ketika pada 13 Agustu 2009 seusai pelantikan Anggota DPRD 2009-2014, ia mendapat kepercayaan sebagai Pimpinan Sementara DPRD Sumedang. Ternyata, mimpi tersebut menjadi kenyataan setelah tanggal 12 Oktober 2009 ia dikukuhkan sebagai Ketua DPRD Sumedang definitif.
“Saya hanya orang biasa yang terlahir dari seorang petani. Dan, baru pada tahun 1989/1990 selepas dari SMA, saya mulai terjun ke dunia polotik. Tidak langsung ke DPC, tetapi merangkak dari kepengurusan Kordes PDI Desa Cikurubuk, Kecamatan Buahdua,” paparnya.
Yaya Widarya kelahiran 7 Oktober 1971, adalah jebolan SDN Cikurubuk (1984); SMPN Hariang (1987); SMAN Conggeang (1990). “Yang paling berkesan, karena ketika memasuki SMP saya diharuskan mandiri meskipun hanya untuk uang jajan. Alhamdulillah, saya bisa punya uang jajan dari hasil saya mencuci mobil, dan tentu saja saya sering gratis jika naik mobil angkutan umum,” katanya sambil terkekeh.
Perjuangan Yaya tak cukup sampai disana, sebab seiring usia terus merangkak, ia pun memiliki banyak keinginan sementara orang tuanya tidak sanggup untuk memenuhinya. Karenanya, Yaya pun mengembangkan usaha setelah ia memasuki jenjang pendidikan SMA, yakni berjualan bambu.
Berbicara tentang langkah yang akan ditempuh setelah menjadi Ketua DPRD definitif, Yaya akan berusaha membangun kebersamaan dalam internal DPRD sehingga bisa menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.
Selain itu, pihaknya akan berusaha mendorong lembaganya untuk bisa melaksanakan pekerjaan yakni pengukuhan alat-alat kelengkapan DPRD. Hanya saja, sebelumnya ditargetkan pada 29 Oktober mendatang, Peraturan Tata Tertib bisa ditetapkan, sehingga menjadi dasar hokum pembentukan alat-alat kelengkapan DPRD tersebut.
Dijelaskan, DPRD yang memiliki fungsi pengawasan diperlukan kerjasama dengan semua pihak sehingga bisa mengawal pelaksanaan APBD oleh Pemkab Sumedang sejak perencanaan hingga pelaksanaan.
“Insya Allah DPRD akan membuat aturan yang tak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, dan tak memberatkan masyarakat,” tegas Yaya, yang juga Sekretaris Umum PDIP Sumedang ini. ***

Pengangguran Kian Bertambah Pelatihan Kerja Salah Satu Solusi

2009-10-25T20:53:00.001+07:00

TINGKAT pengangguran di wilayah Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, terbilang masih tinggi yakni tak kurang dari 84.000 orang, dan hal ini menjadi persoalan serius yang perlu mendapat pemecahan. Salah satu solusinya, di antaranya yakni pembekalan pengetahuan dan keterampilan yang mesti disiapkan agar mampu bersaing di pasar kerja.
Salah satu upaya pemerintah yakni pelatihan kerja stimulus fiskal tahun 2009 bidang kejuruan Penatalaksana Rumah Tangga Plus; dan bidang kejuruan Baby Sitter. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui kerjasama Disnaker dan Transmigrasi Jabar; Dinsos dan Tenaga Kerja Sumedang; dan Lembaga Pengkajian Kebijakan Pemerintah (LPKP) Sumedang Sehat Sejahtera, 23 Oktober – 26 Nopember 2009 di Villa Fauna.
Upaya pelatihan kerja tersebut secara resmi dibuka Hj Omay Herliani, Kepala Dinsos dan Tenaga Kerja Sumedang, Jumat (23/10) pekan lalu. Sementara pelaksana pelatihan dipercayakan kepada LPKP umedang Sehat Sejahtera yang dipimpin dr H Noerony Hidayat, yang tak lain adalah Direktur RS Pakuwon Sumedang.
Di hadapan 20 peserta pelatihan kerja bidang kejuruan Penatalaksana Rumah Tangga Plus; dan 26 peserta bidang kejuruan Baby Sitter, Hj Omay menyebutkan bahwa angka pengangguran memang masih tinggi yang perlu penanganan bersama. “Tidak hanya pemerintah, melainkan semua pihak untuk membantu memecahkan masalah ini,” katanya.
Disebutkan, pelaksanaan pelatihan bidang kejuruan Penatalaksana Rumah Tangga Plus; dan bidang kejuruan Baby Sitter yang merupakan program kerjasama Pemprov Jabar dan Pemkab Sumedang ini, dalam pelaksanaannya di lapangan bekerjasama dengan LPKP Sumedang Sehat Sejahtera.
Pemilihan LPKP ini, kata Hj Omay, karena LSM ini memiliki komitmen kuat untuk memecahkan persoalan dan telah terbukti telah melaksanakan pelatihan serupa pada tahun lalu. Karenanya, pemerintah memberikan kepercayaan kepada LPKP Sumedang Sehat Sejahtera untuk menyelengggarakan pelatihan.
Disebutkan, meningkatnya jumlah pengangguran seiring dengan persaingan dalam merebut pasar kerja. Hj Omay mengakui, seorang pencari kerja pada saat ini diwajibkan memiliki pengetahuan yang luas dan keterampilan. Modal ini sangat diperlukan untuk bisa diterima di pasar kerja.
“Itulah sebabnya, pemerintah melalui berbagai program pelatihan bagi tenaga kerja diupayakan untuk membekali calon tenaga kerja agar siap menghadapi persaingan. Mudah-mudahan saja, melalui pelatihan ini bisa menghasilkan tenaga kerja yang handal sesuai dengan keahliannya masing-masing,” paparnya.
Sementara itu, Ketua LPKP Sumedang Sehat Sejahter dr H Noerony Hidayat, menyebutkan penyelenggaraan pelatihan kerja ini adalah Angkatan ke-2 setelah setahun silam dilaksanakan pelatihan serupa bagi 40 tenaga kerja yang kini sudah mendapatkan pekerjaan yang layak.
Dijelaskan, LPKP sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pada umumnya memang mengkritisi segala bentuk kebijakan pemerintah, dalam hal ini Pemkab Sumedang. Hanya saja, katanya, pihaknya mendudukkan LPKP bukan hanya sebagai lembaga yang hanya mengkritisi melainkan mencoba memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Salah satu di antara permasalahan tersebut, lanjut Direktur RS Pakuwon ini, yakni masalah pengangguran. Ia mengaku prihatin setelah melihat kenyataan bahwa ternyata jumlah pengangguran di wilayah Sumedang kian hari kian bertambah. “Ini persoalan serius yang perlu perhatian kita bersama untuk dipecahkan,” tuturnya.
Itulah sebabnya, guna membuktikan bahwa LSM yang dipimpinya tak hanya pandai mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi juga berperan aktif untuk membantu memecahkan persoalan tersebut di antaranya melalui pelatihan kerja.
Diharapkan, seluruh elemen masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bisa bekerjasama menciptakan solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat maupun pemerintah. “Khusus LPKP Sumedang Sehat Sejahtera, Insya Allah akan secara bertahap mencoba memberikan partisipasi aktif untuk memecahkan persoalan yang ada meskipun dalam jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan,” tandasnya.***

Harlah ke-35 Apotek Palasari Serahkan Zakat Maal Rp 52 Juta

2009-10-25T20:51:00.000+07:00

APOTEK Palasari di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang pada tahun 2009 ini genap berusia 35 tahun, ternyata kian dewasa saja. Terbukti, dari penghasilannya menjual obat kini telah mampu menyisihkan 2,5 persen zakat maal hingga senilai Rp 52 juta, yang telah diserahkan kepada BAZ Kabupaten, BAZ Kecamatan dan mustahiq di Gedung Asrama Haji, Minggu (25/10).
Penyerahan zakat maal tersebut diserahkan H Oo Rochendi, Direktur Apotek Palasari disaksikan Wakil Bupati Sumedang Taufiq Gunawansyah. Dalam acara tersebut hadir pula di tengah-tengah mustahiq, Ketua BAZ Sumedang H Ali Badjri.
Menurut Oo, Apotek Palasari tetap hidup dan berkembang di tengah-tengah persaingan yang cukup ketat. Melalui pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pelanggan hingga memperoleh penghasilan yang terus berkembang pula, sehingga nilai zakat maalnya pun terus meningkat.
Dijelaskan, zakat maal pada tahun 2009 lalu, Apotek Palasari telah menyerahkan total senilai Rp 40 juta bagi BAZ Kabupaten, BAZ Kecamatan dan mustahiq secara langsung. “Kenyataan ini menunjukkan bahwa Apotek Palasari tetap mendapat kepercayaan dari masyarakat,” ujarnya.
Oo Rohendi, mantan Kabag TU RSUD Sumedang, yang juga mantan Anggota DPRD Sumedang ini, menyebutkan melalui zakat maal ternyata tidak menjadikan perusahaan merugi, bahkan keuntungan yang diperoleh terus meningkat.
“Mudah-mudahan saja apa yang kami lakukan bisa diikuti oleh orang pribadi maupun pengusaha-pengusaha muslim untuk meningkatkan derajat ummat Islam,” ungkapnya. Apotek Palasari menyerahkan zakat maal kepada BAZ Kabupaten Sumedang sebesar Rp 30 juta; BAZ Kecamatan Sumedang Selatan Rp 7 Juta; dan Rp 15 juta langsung diserahkan kepada puluhan mustahiq.
H Ali Badjri, Ketua BAZ Sumedang menyatakan bangga atas apa yang dilakukan perusahaan Apotek Palasari, yang telah mampu menjalankan kewajibannya membayar zakat. Bahkan, ia mengakui pula bahwa apotek ini telah lama menaruh kepercayaan menitipkan zakat maalnya melalui BAZ.
“Alhamdulillah, dari waktu ke waktu dan dari tahun ke tahun, kepercayaan masyarakat kepada BAZ mulai berkembang. Insya Allah, sesuai tupoksi BAZ akan menyalurkan zakat ini kepada pihak yang berhak sesuai atura asnaf,” tandasnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Taufiq Gunawansyah, menhimbau kepada seluruh ummat muslim di tatar Sumedang, untuk melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim, di antaranya membayar zakat ini.
Ia percaya, dana zakat maal, infaq dan shodaqoh yang apabila berhasil dihimpun dari masyarakat muslim akan sangat besar. Kenyataan ini akan menjadi kekuatan besar untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumedang khususnya.
Karenanya, Wabup sumedang ini mengajak seluruh ummat muslim yang telah memenuhi syarat di Sumedang untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat. Demikian pula, Taufiq Gunawansyah mengajak para PNS di lingkungan Pemkab Sumedang untuk melaksanakan imbauan Bupati Sumedang H Don Murdono. Untuk membayar zakat maal, infaq maupun shodaqoh melalui Badan Amil Zakat.***

GST Sumedang siap Gelar Festival Drum Band Pelajar

2009-10-24T14:17:00.001+07:00

GRUP Drum Band GST (Gita Swara Tandang) milik Pemkab Sumedang, Jawa Barat, untuk kesembilan kalinya akan menggelar Festival Terbuka Drum Band Pelajar tingkat SD, SLTP hingga SLTA, 7 Nopember mendatang. Tak heran, para peserta pun berdatangan bukan hanya dari daerah setempat melainkan dari Kabupaten/Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Garut, Majalengka dll.
Terbukti, keseriusan Panpel Festival Drum Band Pelajar 2009 tersebut ditandai dengan agenda technical meeting yang dilaksanakan di Aula Pemkab Sumedang, Sabtu (24/10), dipimpin langsung Ketua Panpel Rony Hidayat.
Menurut Rony, pembukaan pendaftaran baru beberapa hari, namun jumlah pendaftar sudah mencapai 20 grup dari berbagai kelompok pendidikan. Sementara pentupan pendaftaran telah ditetapkan 1 Nopmeber mendatang.
Dijelaskan, GST Pemkab Sumedang telah sejak 1999 menyelenggarakan festival drum band pelajar dari mulai tingkat lokal Sumedang hingga terbuka untuk luar kabupaten. Namun demikian, pada tahun 2008 lalu sehubungan terdapat beberapa hal sehingga tidak dilangsungkan event tahun tersebut.
“Alhamdulillah, pada tahun 2009 ini setelah mendapat dukungan dari Pemkab akhirnya kita wujudkan rencana festival ini. Ternyata, animo masyarakat demikian besar sehingga semakin memberikan semangat bagi kami selaku panitia penyelenggara,” kata Wakil Ketua GST Sumedang ini.
Dikatakan, pada festival kali ini panitia hanya menyelenggarakan jenis display. Padahal, pada penyelenggaraan di tahun-tahun sebelumnya senantiasa dilangsungkan lewat jenis parade dan display.
Diakui, perkembangan seni musik drum band saat ini telah meulai merebak di wilayah Kabupaten Sumedang. Bahkan, beberapa Taman Kanak-Kanak (TK) telah melaksanakan pembinaan hingga mengikuti festival. “Kita berharap, melalui drum band ini akan menjadi ajang pembinaan generasi muda, sebab inilah yang menjadi sasaran kami,” ungkap Rony.
Untuk penyelenggaran festival pada 7 Nopember mendatang akan dipusatkan di GOR Tadjimalela. “Kita sengaja mengambil lokasi indoor karena kita tahu saat ini sudah memasuki musim hujan sehingga kita memilih GOR Tadjimalela,” ujarnya.
Untuk mengikuti festival tadi, panitia membebankan biaya pendafatarn senilai Rp 250.000/grup. Pendafataran festival yang akan menghadirkan praktisi drum band asal Kota Bandung dan Universitan Padjadjaran tersebut, akan ditutup pada 1 Nopmeber 2009. Bagi yang berminat, panitia membuka pendafatarn di Sekretariat GST di Pemkab Sumedang, jalan Pangeran Geusan Ulun.***

Jelang Penetapan Kursi Parpol/Calon Terpilih Anggota DPRD, KPU Pas ang Kuda-Kuda

2009-05-15T16:03:00.000+07:00

SEHARI menjelang Penetapan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD, KPU Kabupaten Sumedang, Jabar, telah memasang kuda-kuda, Jumat (15/5). Bahkan, Polres Sumedang telah menyiapkan pula 190 anggota PAM Pilpres 2009.

Seperti lazimnya yang dilaksanakan KPU Sumedang, dalam menghadapi agenda penting senantiasa dipersiakan segala sesuatunya sehingga kesemuanya menjadi matang. Bukan hanya materi kegiatan, melainkan hingga antisipasi berbagai kemungkinan seperti kemungkinan timbulnya aksi demo.

Asep Kurnia, Ketua KPU Sumedang menjelaskan, bahwa agenda Penetapan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD Sumedang, merupakan agenda penting dalam proses Pemilu Legislatif, yang kemungkinan bisa menimbulkan reaksi.

"Itulah sebabnya, kita menggelar pertemuan pra Penetapan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Aggota DPRD, agar pada saatnya (Sabtu, 16/5) bisa berjalan mulus," kata Asep Kurnia.

Sementara itu, Wakapolres Sumedang Kompol Hj Yenni SS, menegaskan bahwa jajarannya telah disiapkan secara penuh guna pengamanan egenda Penetapan Kursi Parpol dan Calon Terpilih Anggota DPRD,

Hingga saat ini, kata Yenni, pihaknya belum menerima informasi kemungkinan adanya demonstrasi ke KPU Sumedang. "Kalaupun ada kita sudah mempersiapkannya di lapangan," tegasnya.

Sebanyalk 190 personel Polres Sumedang, telah disiapkan untuk pengamanan terbuka maupun tertutup. "Dan kita telah menyusun strategi disesuaikan dengan setting rapat pleno yang telah ditetapkan KPU," paparnya.***

Rakor TKPKD Sekda Sumedang Kecewa banyak Anggota Absen

2009-05-07T17:31:00.000+07:00

SEKRETARIS Daerah (Sekda) Sumedang.Atje Arifin Abdullah tampak kecewa. Pasalnya, tak sedikit pejabat eselon 2 maupun eselon 3 yang termasuk anggota Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), ternyata tak hadir dalam rapat koordinasi di Aula Pemkab, Kamis (7/5).

Kekecewaan Sekda Atje ini cukup beralasan, karena dalam forum rakor tersebut, justru menjadi ajang urun rembug dalam membangun komitmen dalam upaya penanggulangan masyarakat miskin.

Dijelaskan, di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berdasarkan data terdapat sebanyak 86.000 RTM atau 200.000 jiwa lebih. "Disini mestinya kita merumuskan mau kita apakan mereka yang 200.000 jiwa ini. Sayangnya, banyak angggota yang tidak hadir, padahal pertemuan ini sangat penting," tandas Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ini.

Dikatakan, ke-135 anggota TKPKD yang dikukuhkan lewat Perbup nomor 34/2009 ini, memiliki tugas penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni meningkatkan status kesehatan Ibu dan Anak, khususnya bagi kelompok masyarakat sangat miskin.

Seperti diketahui, PKH adalah program pemberian uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM) sesuai persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk melaksanakan kewajibannya.

Sementara peserta PKH, lanjut Atje, adalah Ibu Rumah Tangga dari keluarga yang terpilih melalui mekanisme pemilihan oleh BPS (Biro Pusat Statistik), yakni Ibu Hamil/Nifas, memiliki bayi s.d. usia 6 tahun dan anak usia sekolah s.d usia 18 tahun.

Sedangkan hak-hak peserta PKH yaitu menerima bantuan uang tunai; menerima pelayanan kesehatan (ibu dan bayi) di Puskesmas, Posyandu, Polindes dll.; dan menerima pelayanan pendidikan bagi anaknya usia wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun.

Adapun besaran bantuan yang akan diberikan, yakni tergantung dari kondisi masing-masing keluarga, jumlah bantuan akan berubah sewaktu-waktu. Kisaran bantuan dari Rp 600.000 - Rp 2.200.000.

Bantuan tersebut meliputi bantuan tetap Rp 200.000; bantuan pendidikan SD/MI Rp 400.000; pendidikan SMP/MTs Rp 800.000; dan bantuankesehatan untuk ibu hamil/nifas, bayi atau Balita sebesar Rp 800.000. Bantuan ini akan dibayarkan 4 kali dalam satu tahun melalui Kantor Pos.***

Menyusul Kasus Kematian Diduga OD DMP Dinkes undang Apotek/Toko Ob at

2009-04-14T20:44:00.000+07:00

KEMATIAN demi kematian terus berlanjut di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang diduga akibat over dosis (OD) meminum campuran obat batuk Dexthropmethorpan (DMP). Hingga Selasa (14/4), korban meninggal telah mencapai enam orang, dari gejala fisik diduga akibat keracunan intoxidasi.

Kenyataan ini menimbulkan keprihatian jajaran Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumedang. Karenanya, guna menanggulanginya, pihk Dinkes selain menyebarkan surat edaran kepada apotek atau toko obat, juga akan mengundang pengelola apotek dan toko obat, Selasa (28/4) mendatang.

"Memang kita masih menduga bahwa kematian generasi muda bahkan pelajar ini, disebabkan meminum secara berlebihan obat batuk Dexthropmethorpan (DMP). Tetapi dari hasil pemeriksaan di rumah sakit mengarah kesana," kata drg H Agus Rasjidi, Kepala Dinkes Sumedang, Selasa.

Dijelaskan, keberadaan obat batuk Dexthropmethorpan (DMP) ini sebenarnya tidak dapat disalahkan, karena obat ini bukan termasuk daftar "G" atau terlarang diperjualbelikan.

"Obat ini dijual bebas koq di apotek maupun di toko-toko obat. Saya setuju dengan pendapat bahwa DMP ini merupakan pelarian setelah mereka yang suka minum-minuman keras sulit mendapatkan miras," ungkapnya.

Itulah sebabnya, guna menekan bertambahnya lagi korban jiwa, Dinkes telah mengeluarkan surat edaran (SE) nomor 442/0844/Dinkes/IV/2009 tertanggal 6 April 2009 tentang imbauan pengendalian penjualan obat Dexthropmethorpan (DMP) 1,5 mmg sehingga tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.

Bukan hanya itu, pihaknya akan mengundang pengelola apotek dan toko obat di Sumedang, untuk urun rembug dalam upaya pengendalian penjualan DMP ini.

"Kalau sampai kita larang peredarannya di Sumedang, ini jelas kita akan dipersalahkan, sebab obat ini tidak berbahaya jika diminum sesuai dosis. Yang terpenting, pengendalian dari semua pihak terutama pada pembelian partai besar-besaran, ini patut dicurigai," tegasnya.

Yang tak kalah pentingnya lagi, lanjut Kepala Dinkes ini, adalah pengawasan dari masyarakat dan keluarga agar anak-anak terhindar dari pergaulan bebas.***

Lagi, Diduga Over Dosis DMP Dua Pelajar Meninggal Dunia

2009-04-14T20:41:00.000+07:00

LAGI, setelah pekan kemarin empat orang meninggal, kini menyusul dua orang pelajar salah satu SMK di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, meninggal dunia diduga akibat over dosis (OD) setelah menenggak minuman keras dan obat-obatan, Selasa (14/4) pagi. Celakanya, salah satu dari korban yakni seorang remaja putri.
Siswa laki-laki AAS, ditemukan neneknya di kediamannya, di wilayah Kecamatan Tanjungkerta, Selasa subuh. Korban meningga diduga akibat meminum obat batuk Dexthropmethorpan (DMP) untuk tujuan mabuk-mabukan dan "fly".
Seorang lagi, pelajar berinitial Td, meninggal dunia dalam perjalanan ke RSU Sumedang, Selasa pagi. Hingga kini korban meninggal diduga setelah minum secara over dosis berjumlah enam orang.
Direktur RSUD Sumedang dr H Hilman Taufik saat ditemui, membenarkan bahwa Selasa pagi ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) telah menerima pasien penduduk Desa Paku Alam, Darmaraja.

Namun, kata Hilman, karena kondisi pasien sudah meninggal dunia saat tiba ke IGD itu sudah meninggal, pihaknya tidak bisa memastikan apa pasien itu korban OD.
"Hanya dari gejala fisik bisa kita menemukan OD atau bukan, tetapi itupun saat korban masih hidup. Sedangkan soal visum hasil pemeriksaan saya tidak bisa menjelaskan kecuali jika dimintai polisi," jawab Hilman.

Menurut Hilman, obat batuk jenis Dexthropmethorpan (DMP) sebenarnya bukan jenis obat dilarang, melainkan obat yang dijual bebas di toko obat.

Obat DMP ini jika diminum sesuai dosis tidak membahayakan dan merupakan obat batuk biasa. "Persoalannya adalah perilaku masyarakat itu sendiri. Diperkirakan, di saat minuman keras atau obat-obatan terlarang sulit didapat dan harganya mahal, maka pelariannya ke DMP yang banyak beredar dan harganya murah," jelas.
Sementara itu, Kepala Desa Paku Alam Yuyud, saat dihubungi di tempat terpisah, menjelaskan di desanya ada seorang remaja putri meninggal yang diduga OD. "Memang benar ada kejadian itu dan diduga OD, namun saya tidak tahu persis apa benar dia menenggak minuman keras atau makan obat-obat terlarang," jelas Yuyud. Diperoleh keterangan, gadis ini menenggak miras atau obat-obatan di tempat kosnya di Sumedang. Guru dari sekolah yang bersangkutan ketika dihubungi membenarkan bahwa ada dua kematian siswanya yang diisukan karena OD minuman keras atau obat-obatan.

Kedua kasus kematian siswa yang diduga karena OD ini, hingga kini tampaknya belum ada pihak-pihak yang melaporkan ke kepolisian setempat.***

RS Pakuwon Layani Askes Sosial dan Buka Medical Check up

2009-04-13T20:37:00.000+07:00

INILAH terobosan baru RS Pakuwon Sumedang, Jawa Barat. Sejak 1 April 2009, peserta Askes Sosial bisa mendapat pelayanan Askes rawat jalan tingkat lanjutan dengan hanya biaya Rp 23.000, dan pemeriksaan dilakukan dokter spesialis.

"Ini merupakan terobosan baru kita dan hasil kerjasama dengan PT Askes (Persero). Jadi, bagi peserta Askes Sosial, jika memerlukan pelayanan kesehatan silahkan datang ke Pakuwon," kata dr H Noerony Hidayat, Direktur RS Pakuwon, Senin (13/4).

Dijelaskan, kebijakan tersebut diambil dalam upaya mempermudah dan memperingan beban bagi peserta Askes yang memerlukan pelayanan kesehatan. "Insya Allah, sekalipun Pakuwon adalah rumah sakit swasta, kita harus tetap berupaya agar bisa dijangkau masyarakat dan pelayanan Askes tetap kita prioritaskan," katanya.

Adapun pemeriksaan bagi peserta Askes Sosial, dilaksanakan oleh dokter spesialis di antaranya dr H Muh Afandi dan dr. Bambang Haribowo (Spesialis Penyakit Dalam).

dr H Yuyu Suparman dan dr Iwan Sumeru (Spesialis Bedah); dr Meru Prabowo (Spesialis Anastesi); dr H Yordian Yahya (Spesialis Syaraf); dr I G A G Lokantara (Spesialis THT).

dr H Soesanto, dr H Oma Rosmayudi dan dr Endah WR (Spesialis Anak); dr Isfihany ZH (Spesialis Kandungan dan Kebidanan); dr Alfrida Buyang (Spesialis Radiologi); dan Dr dr Hj Noormartany (Spesialis Patologi Klinik).

Untuk informasi bisa menghubungi RS Pakuwon Jl Dewi Sartikan Nomor 17 telp. (0261) 210034, 210931 atau melalui HP nomor: 0819 1001 1101.

Di bagian lain disebutkan, RS Pakuwon juga telah membuka "Pakuwon Diagnostic Center" (Medical Check up) sebagai unit pelayanan yang melayani General Medial Check up (GMC).

Dikatakan, GMC ini adalah pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh yang akan bermanfaat guna mendeteksi penyakit lebih dini, mencegah dan mengatasi penyakit secepat mungkin.

"Dan bisa menentukan risiko, memantau perkembangan penyakit, agar tidak bertambah parah termasuk memantau pengobatan," kata dr Noerony.

Dalam pelayanan GMC ini telah dibagi menjadi enam paket yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan, yakni Paket A seharga Rp 99.000; Paket B Rp 99.000; Paket C Rp 199.000; Paket D Rp 299.000; Paket E Rp 399.000; dan Paket F Rp 499.000.

Menurut dia, banyak keuntungan yang bisa diperoleh dengan melakukan GMC ini, di antaranya tubuh bugar dan produktivitas meningkat dan bila ditemukan kelainan tetapi diagnotis belum tegak, diperlukan pemeriksaan laboratorium tambahan.

"Bila tidak melakukan GMC, jelas kelainan yang ada tak dapat diketahui secara dini. Nah pada saat muncul keluhan, penyakit telah mencapai tahap lanjut, akibatnya pengobatan sulit dan biaya lebih tinggi," tambah Direktur RS Pakuwon ini.***

Monitoring Terakhr Logistik Pemilu 2009 di Kabupaten Sumedang

2009-04-08T10:04:00.000+07:00

KPU Monitoring Persiapan dan Kesiapan Logistik Terakhir

Bupati Sumedang H Don Murdono, Muspida dan KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (8/4) menggelar monitoring kesiapan logistik terakhir untuk Pemilu Legislatif, Kamis (9/4) besok.

Dalam pelaksanaan monitring ini, dibagi beberapa daerah pemilihan (DP). Bupati Don, misalnya, melaksanakan pengecekan ke DP I (Kecamatan Jatinangor dan Cimanggung).

Pembagian tugas monitoring inipun diberlakukan KPU, di antaranya Hersa Sentosa, Anggota KPU didampingi Kasubag Umum Kirna Al Nana S, memonitor DP IV (Kecamatan Situraja, Darmaraja, Cibugel, Wado, dan Jatnunggal).

Sementara Nina Yuningsih da Usman Ruhiat, Anggota KPU memonitor DP 6 (Kecamatan Cimalaka, Cisarua; Tanjungkerta; Tanjungmedar; Buahdua; dan Surian).

Hingga pukul 10.00 WIB, permasalahan sampul surat suara yang semestinya dikirim KPU Jawa Barat, ternyata masih belum terdapat informasi.

"Semua logistik pokok sebenarnya sudah tuntas, tinggal sampul saja. Kita akan berusaha mengejar KPU Jabar, kalaupun datang nanti malam kita mau tak mau harus disitribusikan ke 26 PPK," kata Kirna Al Nana.***

Formulir C2 dan Sampul, Sumedang masih Tunggu kiriman KPU Jabar

2009-04-07T16:39:00.000+07:00

TIGA hari menjelang pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009, dilarang melakukan penambahan pemilih. Kebijakan ini diterapkan karena jika terjadi penambahan akan berpengaruh terhadap jumlah surat suara yang sudah tersedia.

Penegasan tersebut dilontarkan Asep Kurnia, Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, dalam ekspose KPU tentang kesiapan penyelengaraan Pemilu Angota DPR, DPD, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota di Aula KPU, Selasa (7/4).

Menurut Asep, pada saat ini penambahan pemilih tidak memungkinkan. Karenanya, KPU dan jajarannya hingga KPPS berhak menolak penambahan pemilih ini.

"Masalahnya, jika satu orang diakomodir, maka akan berdatangan pemilih baru. Itulah sebabnya, kita bisa menolak, karena jumlah surat suara sudah dibatasi termasuk cadangannya," tegas Asep.

Berbicara tentang kesiapan logistik, Asep berulang menegaskan secara prinsip semua kebutuhan logistik sudah sudah rampung, kecuali sampul surat.

Sampul surat, hingga pada saat ini belum dikirim KPU Jawa Barat. Apabila hingga 'H' min 1 ternyata belum dikirim juga, maka KPU bisa mengambil langkah lain untuk menyediakan sampul sesuai kebutuhan.

Demikian pula formulir C2 yang semestinya segera didistribusikan KPU Jawa Barat, ternyata hingga kini belum juga tiba. "Kita akan berusaha agar 'H' min satu semuanya harus sudah siap kita distribusikan ke PPK," tandasnya.***

Pemkab Sumedang buka Bursa Calon Dirut PD BPR

2009-04-07T12:15:00.000+07:00

KHABAR gembira bagi Anda yang memiliki kemampuan dalam pengelolaan BUMD khususnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, bersiap-siaplah mendaftar menjadi Direktur PD BPR Sumedang.

Soalnya, dalam waktu dekat Pemkab Sumedang selaku pemilik akan membuka bursa calon Direktur PDAM pasca pemberhentian mantan Direktur PDAM Manu Adi Santosa baru-baru ini.

Sekda Sumedang Atje Arifin Abdullah, ketika ditemui, Selasa (7/4), membenarkan bahwa rekruitmen calon Direktur PDAM akan segera dibuka dan saat ini masih dalam proses persiapan.

"Nanti kita akan umumkan kepada publik. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan calon Direktur yang memiliki kemampuan manajerial untuk mengelola PDAM ini," paparnya.***

Masa Tenang Pemilu 2009 di Sumedang diwarnai H ujan

2009-04-07T10:56:00.000+07:00

MASA tenang, Selasa (7/4) pagi menjelang pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu Legislatif 2009 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Kamis (9/4) lusa hujan turun. Tampaknya kondisi ini membuat suasana keamananan cukup kondusif.

Sementara di Pemkab Sumedang, Bupati H Don Murdono yang diwakili Sekda Atje Arifin Abdullah, menggelar Rakor Persiapan Pemilu 2009 yang diikuti seluruh jajaran Satpol PP.

"Mudah-mudahan saja kondisi seperti ini bisa tetap dijaga hingga berakhirnya Pemilu Legislatif hari Kamis nanti,"

kata Sekda Sumedang.***

Kampanye membawa Anak: Pelanggaran UU diseret ke PN

2009-03-21T16:36:00.001+07:00

JANGAN coba-coba kampanye membawa anak kecil dalam kampenye Pemilu 2009. Lihat saja, satu kasus kini telah dibuatkan berita acara dan segera ditindaklanjuti Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat ke Polres Sumedang.

Kampanye membawa serta anak kecil ini merupakan tindakan pelanggaran UU nomor 10/2008 Pasal 271 (84).

Tak heran, temuan Panwascam di salah satu Daerah Pemilihan (Dapil) di Sumedang ini, segera ditindaklanjuti ke kepolisian.

"Hari inipun akan kami laporkan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Kasus ini merupakan salah satu temuan terakhir yang kami proses," kata Ny Sri Mira Iriani, Ketua Panwaslu Sumedang, Sabtu (21/3).

Menurut Sri, sebelumnya Panwaslu sudah menemukan temuan dan sudah berproses hingga ke tingkan peradilan. Kasus yang sudah d tangan pengadilan, yaitu kasus kampanye caleg di dalam mesjid.

"Hari Senin (23/3) sudah memasuki persidangan ke dua di Pengadilan Negeri Sumedang," kata Ny Sri, seraya menyebutkan kasus ini melibatkan salah seorang calon legislatif DPRD Kabupaten Sumedang dari Partai Demokrat.

Di bagian lain disebutkan, pihaknya menemukan kasus beredarnya selebaran di salah satu kecamatan yang mengatasnamakan seluruh partai politik peserta Pemilu 2009 bahkan mengatasnamakan KPU. Dalam selebaran ini terdapat tudingan kepada salah seorang caleg DPR-RI melakukan korupsi.

"Memang kami menerima temuan ini, tetapi karena tidak jelas pelapor maupun terlapor, kami tidak bisa menindaklajutinya. Dan, kami tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan," kata Ketua Panwaslu Sumedang ini.***

277 KK terkena Proyek Tol Cisumdawu usul Pindah k e Tanah Kas Desa

2009-03-19T16:34:00.000+07:00

SEBANYAK 270 KK (kepala keluarga) di Desa Sirnamulya, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yang akan terkena proyek pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, mengusulkan perpindahan tempat tinggal ke areal tanah kas desa setempat.

Usulan tersebut memang diakomodir, meskipun belum ada keputusan Pemkab Sumedang terhadap usulan tersebut. "Ini masih harus dikaji dulu bagaimana kemungkinannya," kata Didin Hermawan, Kabid Pemerintahan Desa pada BPMPD (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa) Kabupaten Sumedang, Kamis (19/3).

Menurut Didin, usulan tersebut mengemuka dalam sosialisasi Jalan Tol Cisumdawu di Desa Sirnamulya, Rabu (18/3). Usulan tersebut, katanya, diakui warga sejak awal telah disampaikan kepada Sekda Sumedang H Atje Arifin Abdullah beberapa waktu lalu.

Menanggapi usulan 270 KK warga Sirnamulya yang ingin pindah ke tanah kas desa, dinilai ide yang baik. Persoalannya, sistem relokasi khususnya ke tanah kas desa bukanlah hal mudah.

"Ada aturan main yang mengatur masalah ini, dan ini bisa dilihat dalam Perbup nomor 71 tahun 2007 tentang tatacara pembebasan tanah. Karena ini menyangkut tanah kas desa jelas perlu adanya perubahan Perbup," paparnya.

Kecuali itu, atas usulan ini Pemkab dalam hal ini BPMPD tidak mungkin berjalan sendiri dalam memutuskan usulan ini. Karenanya, BPMPD akan secara intens melakukan konsultasi dengan Badan Pertanahan Nasional menyangkut pembebasan tanah dan relokasi penduduk ke tanah kas desa.

"Kesimpulannya, usulan warga Sirnamulya ini masih harus dikaji lebih seksama agar semua menjadi jelas, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari," tambah Didin, mantan Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang ini.***

Pengembangan Lesson Study di SMPN 4, jadi Pilot Project JICA

2009-03-19T16:30:00.001+07:00

UNTUK kesekian kalinya, SMPN 4 Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, mendapat kunjungan studi banding dari luar negeri. Terakhir, SMPN 4 yang telah menerapkan sistem pendidikan Lesson Study for Better Education hasil pembinaan JICA (Japan International Corporation Agency), mendapat kunjungan pejabat Kementrian Pendidikan Bangladesh, Senin (14/3) lalu.

Timbul Kusdijantono, Kabid Pendidikan Dasar (Dikdas) pada Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Sumedang, Kamis (19/3), menyebutkan Sumedang dengan 4 sekolah di antaranya SMPN 4 telah menjadi pilot project JICA dalam sistem pembelajaran Lesson Study.

"Alhamdulillah, hasil yang dicapai cukup memuaskan baik bagi siswa didik maupun guru khususnya bidang studi MIPA. Terbukti, SMPN 4 ini sering dikunjungi pengelola pendidikan dari berbagai daera maupun luar negeri," katanya.

Menurut Timbul, SMPN 4 merupakan salah satu base camp sistem pembelajaran Lesson Study for Better Education, setelah mendapat pembinaan dari JICA, prestasi maupun nama Sumedang telah dijadikan barometer oleh daerah maupun negara luar.

Kehadiran 13 pejabat Kementrian Pendidikan Bangladesh didampingi 6 pejabat JICA, jelas Timbul, di antaranya untuk mengetahui kebijakan pemerintah bagaimana bentuk implementasi pendidikan MIPA.

"Selain itu, mereka ingin mengetahui lebih dekat tentang sistem manajemen dalam pelaksanaan pelatihan di SMP termasuk keinginan untuk bertukar informasi tentang pengembangan pendidikan," paparnya.

Disebutkan, dengan semakin meningkatnya sistem pembelajaran Lesson Study ini, maka 4 sekolah yang dijadikan base camp JICA, tidak pernah berhenti menerima kedatangan tamu dari luar daerah maupun luar negeri.

"Tentunya selain mengangkat nama sekolah juga nama Sumedang pun terangkat di mata internasional terutama yang bergelut di dunia pendidikan," tambah Timbul.***

Seorang Pemuda Tewas Diduga OD Miras, KH Diotopsi di RSHS

2009-03-18T17:49:00.002+07:00

KH (19) warga Dusun Babakan Limus RT 03/ RW 06, Desa Sukadana, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, ditemukan tewas di rumah saudaranya, Rabu (18/3), sekitar pukul 07.00 WIB.

Kematian korban hingga kemarin siang belum diketahui pasti, namun terdapat dugaan yakni disebabkan over dosis (OD) minuman keras (miras). Tampak dari mulut KH keluar busa dan korban diketahui suka menenggak miras.
Namun demikian, di tempat kejadian pekara (TKP) tidak ditemukan barang bukti atau tanda-tanda miras, atau obat terlarang dan barang berbahaya lainnya.
Guna mengungkap kasus kematian pemuda ini, jajaran Polres Sumedang membawa jasad korban ke RSHS Bandung untuk diotopsi, meskipun semula pihak keluarga keberatan KH pelaksanaan otopsi.

Jasad korban ditemukan sedang duduk terkulai tanpa nyawa di kursi di rumah Jejeng (45) yang juga warga Dusun Babakan Limus.

Orang yang pertama kali menemukan KH tersebut, yakni Elisa, siswi kelas IV SD. Elisa yang merasa curiga terhadap kondisi korban, karenanya ia kemudian memberi tahu orang tuanya.
Sejumlah warga menduga kematian korban akibat OD minuman keras, karena sering terlihat korban mabuk-mabukan. "Saya menduga dia itu mabuk minuman keras terlalu banyak," kata Cecep Budiman (50).
Sementara itu, keberadaan KH di rumah Jejeng belum diketahui sejak jam berapa, namun korban sudah biasa keluar-masuk rumah saudaranya ini terlebih karena tempat tinggalnya berdekatan. "Untuk memastikan penyebab kematian korban, jasadnya harus diotopsi," ujar polisi di TKP.***

Klik Disii FORM PEMESANAN Bisnis Internet Paling Menakjubkan

Mobil Caleg DPR-RI Diparkir 5 Menit, Uang Rp 70 Juta Raib

2009-03-18T12:38:00.002+07:00

HAJI Endang Sukandar (HES), calon legislatif (Caleg) DPR-RI Daeraah Pemilihan (DP) IX Jabar dari Partai Paersatuan Pembangunan (PPP), dilanda musibah. Uang senilai Rp 70 juta di dalam mobil raib digondol perampok di Jalan Soeriaatmadja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (18/3) sekira pukul 10.00 WIB

Peristiwa nahas tersebut terjadi, usai sopir Hery Sudira (33) penduduk Jl Angkrek Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara mengambil uang Rp 70 juta dari Bank Jabar.

Setelah itu, Hery ditemani Yusef Hidayat (23) Lembur Tengah, Kelurahan Situ hendak mengantar kaos ke rumah H Subki Ma'mun di Lingkungan Kaum RT 02/RW 10. Karenanya, Hery memarkirkan kendaraan di pinggir jalan.

"Saya pikir aman dan disana banyak orang. Jadi langsung saya ke rumah Pak Haji Subki," kata Hery.

Ternyata, hanya berselang sekitar 5 menit, ia mendapat laporan dari Amid Ramdani (45) ada yang memecahkan kaca mobil pintu depan sebelah kiri. "Saya langsung memburu mobil, ternyata uang di dalam mobil sudah hilang," katanya.

Menurut Hery, rupanya sang perampok telah menguntit sejak ia mencairkan uang Bank Jabar Cabang Sumedang. "Saya tidak sadar. Nah, pada saat saya berhenti di Kaum itu, saya sempat melhat ada dua orang berboncengan motor berhenti di belakang mobil. Saya tak curiga apa-apa," paparnya.

Sementara itu, Amid Ramdani menyebutkan ia yang sedang duduk di kios di seberang tempat kejadian perkara (TKP), mengaku semat melihat ada dua orang yang mendekati mobil milik HES tersebut.

Waktu itu, Amid maupun Memed (63) warga Linkungan Parigi, Kelurahan Pasanggarahan, Sumedang Selatan mengira kedua orang tersebut lupa kunci mobil di dalam Nissan Serena.

Bahkan ketika laki-laki tak dikenal itu memuukul kaca depan, ia mengira terpaksa memukul kaca untuk membuka pintu mobil.

"Saya tidak ingat wajahnya. Cuma ketika kedua laki-laki itu kabur dengan motor sport jenis Yamaha ke arah Timur, saya baru curiga. Karenanya, saya berlari menuju rumah Pak Subki dan segera memberitahu Hery," ungkapnya.

Sayangnya, dalam tempo sekitar 5 menit, para perampok sudah menghilang. "Saya tidak mencatat nomor polisi motor tadi, soalnya begitu cepat kabur," katanya lagi. Hingga berita ini diturunkan kasus ini masih dalam penyelidikan jajaran Polres Sumedang.***

Klik Disii FORM PEMESANAN Bisnis Internet Paling Menakjubkan

Lima Parpol belum Lapor ke KPU, Kampanye bisa Dibubarkan

2009-03-17T20:37:00.001+07:00

LIMA dari 33 partai politik (Parpol) peserta Pemilu 2009 di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat (DPS, PBR, PDP, PPDI, dan PDIP), hingga kini belum melaporkan tim pelaksana dan lokasi kampanye ke KPU. Jika hinggga waktunya tak melaporkan, maka kampenye kelima parpol tersebut bisa dibubarkan.

Hal itu dikemukakan Usman Ruhiat, Anggota KPU Sumedang, Selasa (17/3). Dijelaskan parpol peserta Pemilu memang masih memiliki kesempatan paling tidak tiga hari sebelum hari "H" pelaksanaan kampanye tim maupun lokasi kampanye harus sudah diterima KPU.

Menurut Usman, mengenai kewajiban Parpol melaporkan tim pelaksana dan lokasi kampanye diatur dalam Peraturan KPU nomor 19/2009 pasal 17. Laporan tersebut dibuat rangkap 4 masing-masing disampaikan ke KPU, Polres, Panwas dan arsip Parpol.

Dijelaskan, KPU sejak awal telah menginformasikan hal ini kepada seluruh Parpol. Bahkan, KPU melengkapinya dengan pemberitahuan melalui telepon.

"Karena ini sangat penting, jadi KPU terus mengingatkan agar seluruh kelengkapan peserta Pemilu segera dilengkapi. Sayang kan kalau kampanye harus dibubarkan," ungkap Usman Ruhiat.***

Hanya dalam Tempo 1 Jam Dua Rumah Hangus dilalap Api

2009-03-17T20:31:00.000+07:00

DUA keluarga di Dusun Calingcing RT 05/RW 02 Desa Gunasari, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, kini dirundung malang. Pasalnya, dua rumah berdampingan ini ludes terbakar dilalap si Jago Merah, Selasa (17/3) sekira puku 12.00.

Kedua rumah permanen yang hangus tersebut, yakni milik

Cecep (48) dan Ene (90), keduanya adalah anak dan ibu. Meskipun tak ada korban jiwa, nyaris seluruh barang berharga habis terbakar.

Evan Sukmawijaya (22), anak sulung dari keluarga Cecep dan Ny Rohaeti (34), dalam penuturannya menyebutkan saat kejadian ia sedang berada di ruang tengah.

Di rumahnya, kata Evan, terdapat kakek Kandi (70) sedang sakit tidur di kamar, Agus Rasjidi (25) paman Evan, dan adiknya, Eva Silvia (10).

Pada saat kejadian, Evan dikejutkan dengan teriakan kakeknya yang menyebut-nyebut kebakaran. Karenanya ia segera mencari sumber api.

Hanya saja, dalam waktu sekejap, api sudah membesar di bagian atap. Karenanya, ia dan pamannya termasuk adik kandungnya segera menyelamatkan diri. Evan dan Agus pun segera pula membopong kakek Kandi ke luar rumah.

"Alhamdulillah kami semua selamat. Cuma, barang-barang hampir semuanya habis terbakar," kata Evan prihatin.

Sementara itu, Yoyo (45) salah seorang warga setempat mengatakan, yang pertama dilihat warga Calingcing yakni adanya asap membumbung dari atap rumah Cecep.

Hanya dalam tempo beberapa saat, api memerah dengan cepat melalap bagian atap rumah. Tentu saja, warga disana pun segera memebritahu tetangga terdekat hingga akhirnya mereka memberikan pertolongan.

Namun demikian, api yang kian membesar akhirnya merembet ke rumah Ny Ene, dan dalam waktu singkat menguasai rumah janda tua ini. "Alhamdulillah Ibu Ene yang sedang membungkus wajit segra ditolong keluarganya," paparnya.

Hingga berita ini diturunkan, penyebab musibah kebakaran ini belum diketahui pasti. Dugaan api bersumber dari meledaknya tabung gas elpiji 3 Kg, justru dibantah warga yang mendengar ledakan di saat api sudah mengurung kedua rumah permanen ini.

Keua rumah tersebut akhirnya gosong, sebab pertolongan ratusan warga ternyata tak mampu memadamkan api yang sangat besar. Terlebih lagi, di Dusun Calingcing jauh dari sumber air.

Api dapat dipadamkan sekitar pukul 13.00 setelah mendapat bantuan satu unit Pemadam Kebakaran Pemkab Sumedang yang tiba sekitar 30 menit sejak kejadian.***

Spanduk Raksasa SBY Diturunkan Panwascam Sumedang Selatan

2009-03-17T11:04:00.000+07:00

SPANDUK raksasa Partai Demokrat yang bergambarkan SBY dan para Caleg DPR-RI di pinggir jalan protokol di Jalan Prabu Gajah Agung (Tanjakan Gunung Kunci) tak luput dari penertiban Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (17/3) pagi.

Penertiban spanduk, baligo dan stiker kampanye Pemilu ini dilaksanakan Panwascam Sumedang Selatan bekerjasama dengan Polres Sumedang dan Satpol PP. Ratusan alat peraga kampanye ini dibersihkan di sepanjang Perempatan Polres-Ragadiem (Jalan Prabu Gajah Agung) dan Perempatan Polres - Ciherang (Jalan P Kornel).

Dadang Sudarmana, Ketua Panwas Kecamatan Sumedang Selatan ketika dihubungi, menyebutkan peretiban ini dikhususkan di jalan protokol yang merupakan daerah terlarang dipasangi alat peraga kampanye.

"Ini kegiatan tahap kedua dengan lokasi khusus di jalur protokol. Dan hasilnya akan kami jadikan sebagai barang bukti untuk dilaporkan ke tingkat lebih atas," katanya.

Dijelaskan, penertiban tersebut tidak memandang bulu, sehingga spanduk SBY bersama Partai Demokrat pun diturunkan dari tebing jalan di tanjakan Gunung Kunci.

Menurut Dadang, hasil penertiban ini akan dijadikan sebagai barang bukti pelanggaran administratif. "Dalam kegiatan ini kami tidak menemukan kasus pelanggaran pindana, ya kecuali adminitratif, sebab alat peraga ini sudah dipasang sebelum memasuki masa kampanye sekarang," ungkapnya.

Dadang menegaskan, pihaknya akan terus monitoring pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif 2009. "Nah kalau ditemukan kasus pidana, menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjuti hinggake kepolisian," kata Dadang Sudarmana.***

Lagu: "Hanya Diam" Persembahan untuk Anda

2009-03-15T14:21:00.002+07:00

"Hanya Diam" Cipt: Endy Rosady

Serasa di antara kita
Tergores lukisan yang sendu
Mengalir rasa curiga
Bertahun kita hanya diam

Semestinya kita berbagi
Meraih apa yang dicari
Namun semua hanya bayangan
Bertahun kita hanya diam

Reff:

Mengapa semua ini terjadi
Melangkah di jalan tak pasti
Mengapa semua ini terjadi
Melangkah tanpa cinta kasih

Oh haruskah kita
Menjalani selamanya
Oh masihkan ada
Untuk kita jalin cinta
Seperti yang dulu

***

"Hanya Diam" sebuah lagu yang saya cipta hari Kamis 12 Maret 2009, dipersembahkan untuk siapa saja yang berminat melantunkannya.
Lagu ini merupakan karya lagu pertama saya dan dipromosikan bagi mereka yang membutuhkan lagu ini. Karenanya, bagi Anda yang berminat bisa menghubungi:

Endy Rosady
Jalan Salak X/138 Blok IV Perumnas Jatihurip Kabupaten Sumedang 45352, Jawa Barat.
Rekening : 0151898249 BNI Kantor Cabang Sumedang
Contact person: +628122411848
Email: endy2009@gmail.com atau endy.ros@gmail.com

Kampanye Bersama, Deklarasi Kampanye Damai

2009-03-15T07:51:00.000+07:00

ASEP Kurnia, Ketua KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, berharap melalui Kampanye Bersama akan melahirkan pelaksanaan kampanye Pemilu Legislatif 2009 akan berjalan dalam suasana kondusif.

Karenanya, salah satu agenda penting dalam Kampanye Bersama yang diback up Pemkab Sumedang secara serempak di 6 Daerah Pemilihan ini, Senin (16/3), yakni semua partai politik peseta Pemilu dan calon legislatif akan membuat pernyatan bersama Kampanye Damai.***

Jadwal Kampanye Rapat Umum Parpol Peserta Pemilu 2009 di Kabupate n Sumedang

2009-03-14T13:42:00.000+07:00

Berdasarkan Keputusan KPU Sumedang no: 24/Kep/KPU-SMD/III/2009 tanggal 2 Maret 2009:

Kampanye Bersama: 16 Maret 2009

1. Partai Hati Nurani Rakyat: 25 Maret dan 4 April;

2. Partai Karya Peduli Bangsa: 25 Maret dan 5 April;

3. Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia: 27 Maret dan 5

Maret

4. Partai Pedul Rakyat Nasional: 17 Maret dan 22 Maret;

5. Partai Gerakan Indonesia Raya: 20 Maret dan 30

Maret;

6. Partai Partai Barisan Nasional: 18 Maret dan 28 Maret;

7. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia: 18 Maret dan

29 Maret;

8. Partai Keadilan Sejahtera: 19 Maret dan 29 Maret;

9. Partai Amanat Nasional: 20 Maret dan 30 Maret;

10. Partai Perjuangan Indonesia Baru: 17 Maret dan 28

Maret;

11. Partai Kedaulatan: 19 Maret dan 31 Maret;

12. Partai Persatuan Daerah: 22 Maret dan 31 Maret;

13. Partai Kebangkitan Bangsa: 21 Maret dan 1 April;

14. Patai Pemuda Indonesia: 22 Maret dan 1 April;

15. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme: 21 Maret dan

2 April;

16. Partai Demokrasi Pembaruan: 23 Maret dan 2 April;

17. Partai Karya Perjuangan: 23 Maret dan 3 April;

18. Partai Matahari Bangsa: 24 Maret dan 3 April;

19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia: 24 Maret dan 4

April;

20. Partai Demokrasi Kebangsaan: 25 Maret dan 4 April;

21. Partai Republika Nusantara: 25 Maret dan 5 April;

22. Partai Pelopor: 17 Maret dan 27 Maret;

23. Partai Partai Golongan Karya: 26 Maret dan 5 April;

24. Partai Persatuan Pembangunan: 17 Maret dan 28 April;

25. Partai Damai Sejahtera: 18 Maret dan 28 Maret;

26. Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia: 18

Maret dan 29 Maret;

27. Partai Bulan Bintang: 22 Maret dan 1 April;

28. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan: 23 Maret dan

3 April;

29. Partai Bintang Reformasi: 26 Maret dan 31 Maret;

30. Partai Patriot: 19 Maret dan 31 Maret;

31. Partai Demokrat: 27 Maret dan 31 Maret;

32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia: 21 Maret dan 1

April;

33. Partai Indonesia Sejahtera: 19 Maret dan 29 Maret;

34. Partai Kebangkitan Nasional Ulama: 20 Maret dan 30

Maret;

35. (41) Partai Merdeka: 23 Maret dan 2 April;

36. (42) Partai Persatuan Nahdlatul Ummah 21 Maret dan 2

April;

37. (43) Partai Sarikat Indonesia: 24 Maret dan 26 Maret;

38. (44) Partai Buruh: 24 Maret dan 4 April.

Catatan:

1. Jadwal kampanye ini merujuk Jadwal Kampanye Pemilu

Tingkat Nasional

2. Tanggal 16 Mare 2009 digunakan untuk kegiatan

kampanye bersama di Tingkat Daerah Pemilihan

3. Waktu kampanye setiap hari pukul 09.00 s.d 16.00 WIB

4. Untuk kegiatan kampany dalam bentuk pertemuan

terbatas, pertemuan tatap muka dan kegiatan yang tidak

melanggar laragan kampanye dan peraturan perundang-

undangan yangdilakukan olehpartai politik dan/atau calon

anggota legislatif, tetap pada jadwal kampanye ini

5. Wilayah kampanye adalah Daerah Pemilihan calon

anggota DPRD Kabupaten Sumedang (Daerah

Pemilihan Sumedang I, Daerah Pemilihan Sumedang II,

Daerah Pemilihan Sumedang III, Daerah Pemilihan

Sumedang IV, Daerah Pemilihan Sumedang V, Daerah

Pemilihan VI).

Lokasi Kampanye Bersama dalam bentuk Rapat Umum pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009:

Daerah Pemilihan 1: Taman Burung Perum SBG Desa Cihanjuang,

Kecamatan Cimanggung;

Daerah Pemilihan 2: Lapang Sepakbola Pasirhuni, Desa Cibunar,

Kecamatan Rancakalong;

Daerah Pemilihan 3: Lapang Sepakbola Cigugur, Kelurahan Kotakulon,

Kecamatan Sumedang Selatan;

Daerah Pemilihan 4: Lapang Sepakbola Desa Tarikolot, Kecamatan

Kecamatan Jatinunggal;

Daerah Pemilihan 5: Lapang Sepakbola Desa Ujungjaya (Embah Dalen)

Kecamatan Ujungjaya

Daerah Pemilihan 6: Lapang Sepakbola Desa Nyalindung, Kecamatan

Cimalaka.

Simulasi Pemilu Legislatif 2009, Pemberian Suara rata-rata 3 menit

2009-03-14T11:34:00.000+07:00

SIMULASI pemungutan suara Pemilu Legislatif 2009 digelar di halaman Sekretariat KPU Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Sabtu (14/3) sejak pukul 07.00 WIB. Dari 500 pemilih, hasilnya rata-rata membutuhkan waktu 3 menit untuk mencontreng pilihannya.

Dalam simulasi yang dipimpin Ketua KPU Sumedang Asep Kurnia ini, hadir Kapolres Sumedang AKBP Akhmad Wiyagus didampingi Kasat Reskrim AKP Rikki Aries Setiawan.

Menurut Asep, berdasarkan perhitungan, pemilih termasuk pemilih pemula dari siswa/i SMK YPK Sumedang dalam memberikan suaranya dalam Pemilihan Legislatif 2009 rata-rata membutuhkan waktu selama 3 menit.

"Kalau pemilih datangnya berombongan seperti sekarang, memang pelaksanaan bisa cepat," kata Asep, seraya menambahkan masa pemungutan suara untuk 500 pemilih suara, berakhir hingga pukul 10.15 WIB.

Hingga pukul 11.00, suasana KPPS "KPU" memang riuh karena selain dipenuhi para pemilih juga para Ketua PPK dan PPS se Kabupaten Sumedang, yang sengaja dihadirkan KPU untuk melihat dari dekat bagaimana praktek pelaksanaan Pemilu di KPPS.

Menurut rencana, proses simulasi ini akan dilangsungkan hingga perhitungan suara. Karenanya, Asep memperkirakan masa perhitungan suara akan berlangsung hingga malam hari.

"Semua akan kita evaluasi, dan ini akan menjadi bahan bagi setiap PPK, PPS untuk disamaikan kepada semua KPPS. Mudah-mudahan dai simulasi ini akan menghasilkan catatan penting guna kelancaran Pemillu pada saatnya nanti tanggal 9 April," tambah Asep.***

KPU Sumedang gelar Simulasi Pemungutan Suara Pemilu Legislatif

2009-03-13T17:36:00.000+07:00

SIMULASI Pemilu Legislatif menyeluruh, Sabtu (14/3) mulai pukul 07.00 akan digelar di KPU Kabupaten Sumedang, Jabar. Para pemilih akan dihadirkan 500 orang warga masyarakat yang sebelumnya tanpa dilatih terlebih dulu.

Asep Kurnia, Ketua KPU Sumedang, menyebutkan bahwa pihaknya merasa berkepentingan untuk menggelar simulasi total dari mulai penataan tempat pemungutan suara, pemberian suara, penghitungan suara hingga pembuatan berita acara dll.

"Pokoknya simulasi lengkap seperti layaknya yang dilakukan KPPS. Yang berbeda, ya kecuali surat suara karena tidak menampilkan gambar partai dan nama calon legislatif asli," kata Asep Kurnia, Jumat (13/3).

Acara simulasi ini akan dihadiri seluruh Ketua PPK, PPS dan partai polittik. Diharapkan, dari simulasi ini akan meminimalisir permasalahan seputar pelaksnaan pemungutan suara, 9 April 2009 mendatang.

Selain itu akan terukur berapa waktu yang akan diperluan sejak pembukaan, pemberian suara hingga penghitungan suara.***

Soal TAPD jika Timbul Gejolak, Lakukan Kompromi Politik

2009-03-12T20:21:00.000+07:00

PENAMBAHAN TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa) khususnya Kepala Desa di Kabupaten Sumedang, Jabar, saat ini tidak memungkinkan akibat keterbatasan anggaran. Bila terjadi gejolak pasca pengangkatan Sekretaris Desa menjadi PNS, maka bisa dilakukan kompromi politik lewat pengalihtugasan PNS ini.

Penegasan tersebut dismpaikan H Ending A Sajidin, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis (12/3) usai menerima perwakilan Kepala Desa terkait tuntutan penambahan TAPD Kades.

Menurut Ending, kemampuan anggaran APBD Sumedang sangat terbatas. Karenanya, apabila TAPD disesuaikan dengan gaji Sekdes yang diangkat menjadi PNS, maka akan menmbulkan persoalan lebih luas.

Seperti diketahui, TAPD untuk Kepala Desa senilai Rp 1.050.000/bulan. Jumlah TAPD ini dibandingkan gaji Sekdes (PNS) berada di bawah penerimaan Sekdes Rp 1,2 - Rp 1,7 juta/bulan.

Kondisi seperti ini telah menimbulkan kecemburuan para Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI). Karenanya, para Kades menuntut penyeuaian.

Ending membenarkan, pihaknya mencoba menyampaikan alternatif yakni pergeseran dan pinjaman. "Tetapi itu tidak memungkinkan. Memang bisa saja anggaran satu tahun kita tarik untuk memenuhi tuntutan Kades, namun kemampuannya hanya untuk selama enam bulan," ungkapnya.

Adapun enam bulan kemudian dalam tahun yang sama (2009), Ending tak bisa membayangkan sumber dana yang bisa memenuhi harapan para Kades tersebut. "Di atas kertas bisa saja, tetapi kelanjutannya dari mana uangnya," tegasnya.

Berbicara tentang pinjaman dana kepada pihak perbankan, menurut Ending bukan diperuntukan memenuhi tuntutan Kepala Desa, tetapi bila diperlukan untuk memenuhi hal-hal strategis. "Ini pinjaman jangka pendek yang harus mampu dilunasi dalam tahun yang sama," katanya.

Sementara itu, solusi yang bisa diambil apabila permasalahan TAPD menjadi gejolak, Ending menyarankan dilakukannya kompromi politik. "Kalau memang menjadi gejolak dan suasana tak kondusif, tarik saja Sekdes (PNS). Karena status PNSnya ini, Bupati bisa menempatkan di tempat lain," katanya.

Mengenai kompromi politik ini, lanjutnya, akan segera ia sampaikan dalam bentuk saran kepada Bupati Sumedang H Don Murdono.

"Sekdes menjadi PNS, tidak harus selamanya menjadi Sekdes. Karenanya, bisa ditarik dan kalau terjadi kevakuman kewenangan Kades untuk mengangkat Sekdes yang baru. Nggak sulit, kan," kata Ketua DPC PBB Sumedang ini.***